Tiga Kerja Sama Ekonomi RI Segera Dilakukan Melalui Menlu

NarayaPost – Pemerintah Indonesia terus memperkuat diplomasi ekonomi sebagai strategi utama untuk memperluas akses pasar ekspor dan menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Sepanjang tahun 2025, Indonesia berhasil menyepakati tiga kerja sama ekonomi baru dengan Kanada, Peru, dan Eurasian Economic Union (EAEU).

Kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya diversifikasi mitra dagang agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada pasar tradisional yang saat ini menghadapi perlambatan ekonomi.

Menlu Sampaikan Tiga Kerja Sama Jadi Capaian Penting

Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa ketiga perjanjian tersebut merupakan capaian penting dalam agenda diplomasi ekonomi Indonesia. Hal ini ia sampaikan dalam Pernyataan Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 yang digelar di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Rabu (14/1/2025).

BACA JUGA: Waspada Air Permukaan Raib! Bisa Jadi Pertanda Sinkhole

Menurutnya, kesepakatan dengan Kanada, Peru, dan EAEU diharapkan dapat membuka peluang ekspor baru bagi produk-produk unggulan Indonesia serta memperluas jejaring ekonomi nasional di berbagai kawasan dunia.

Selain tiga perjanjian tersebut, pemerintah juga menargetkan penyelesaian sejumlah perundingan perdagangan strategis lainnya. Indonesia berkomitmen untuk merampungkan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa serta Preferential Trade Agreement (PTA) dengan Mauritius.

Implementasi Kerja Sama dalam Kerangka ACFTA

Di tingkat regional, Indonesia memastikan implementasi peningkatan kerja sama dalam kerangka ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) 3.0 serta penguatan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Pemerintah juga secara aktif mendorong pembukaan kerja sama perdagangan dengan mitra-mitra baru di kawasan Afrika, termasuk Rwanda.

Sugiono menegaskan bahwa perluasan mitra ekonomi ini dilakukan dengan kesadaran penuh akan pentingnya mitigasi risiko ekonomi global. Ketidakstabilan geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta perlambatan ekonomi di sejumlah negara mitra tradisional menjadi alasan kuat bagi Indonesia untuk melakukan diversifikasi.

Menurutnya, strategi derisking ini serupa dengan pendekatan yang diambil Indonesia ketika memutuskan bergabung dengan BRICS, yaitu memperluas pilihan dan peluang tanpa meninggalkan prinsip politik luar negeri yang dianut.

Aktif Dorong Pengembangan Industri

Di sisi investasi, Kementerian Luar Negeri turut berperan aktif dalam mendorong pengembangan industri nasional yang berdaya saing global. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kemudahan berusaha dan koordinasi lintas kementerian.

Pada akhir 2025, Kemlu menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Perindustrian serta Himpunan Kawasan Industri. Kesepahaman ini diharapkan dapat membuat upaya perwakilan Indonesia di luar negeri dalam menarik investasi asing menjadi lebih terarah, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan calon investor.

BACA JUGA: Tiang Monorel Bakal Dibongkar Tiap Malam, September Rampung

Lebih lanjut, Sugiono menjelaskan bahwa Indonesia saat ini terlibat aktif dalam berbagai forum internasional strategis, seperti BRICS, G20, APEC, dan MIKTA, serta tengah menjalani proses menuju keanggotaan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Keterlibatan ini, menurutnya, bukanlah upaya untuk berpihak pada blok kekuatan tertentu, melainkan strategi untuk memperluas ruang gerak dan posisi tawar Indonesia di kancah global.

Ia menekankan bahwa ketahanan nasional tidak dibangun melalui isolasi, melainkan melalui jejaring kerja sama yang luas dan saling menguntungkan. Sehingga, upaya Indonesia untuk menjalin kerjasama ini akan membawa perubahan besar di masa mendatang.

Dalam konteks ini, keikutsertaan Indonesia dalam BRICS dan proses menuju OECD tidak saling bertentangan. Keduanya justru mencerminkan pendekatan strategic diversification yang sejalan dengan prinsip politik luar negeri Bebas Aktif. Dengan strategi tersebut, Indonesia berupaya memastikan kepentingan nasional tetap terjaga sekaligus adaptif terhadap dinamika global yang terus berubah.