NarayaPost – Kementerian Sosial Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan dengan terus memperluas titik Sekolah Rakyat. Program ini dirancang sebagai intervensi sosial terpadu yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkelanjutan.
Hingga saat ini, Kementerian Sosial telah mendirikan Sekolah Rakyat di 166 titik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, lebih dari 15.000 siswa telah mengikuti proses pembelajaran pada tahun ajaran 2025–2026. Sekolah-sekolah ini menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan formal berkualitas.
“Alhamdulillah dalam tahun 2025 sampai tahun 2026, tahun ajaran 2025–2026 ini sudah beroperasi Sekolah Rakyat di 166 titik. Lebih dari 15.000 siswa berada di sana mengikuti proses pembelajaran,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai menghadiri agenda Doa Awal Tahun di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta Pusat, Jumat (9/1).
BACA JUGA: Yusril Tanggapi Wacana Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD, Apa Katanya?
Ke depan, pemerintah berencana memperluas cakupan program ini dengan menambah 100 titik Sekolah Rakyat baru pada tahun 2026. Penambahan tersebut ditujukan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini berada di luar jangkauan layanan pendidikan, khususnya keluarga miskin ekstrem atau kelompok yang kerap disebut sebagai the invisible people. Mereka umumnya tidak terdata secara optimal dan menghadapi hambatan struktural dalam mengakses layanan dasar negara.
“104 titik sekolah permanen mulai dibangun tahun ini, dan tahun 2026 ini pula ditambah 100 lagi. Kira-kira sampai tahun 2027 ini, kalau lancar ada 200,” jelas Saifullah Yusuf.
Sekolah Rakyat yang dibangun secara permanen dirancang memiliki daya tampung sekitar 300 siswa di setiap lokasi. Kapasitas tersebut mencakup tiga jenjang pendidikan, yakni sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA), dengan masing-masing jenjang menampung sekitar 100 siswa.
Dengan rencana penambahan sekolah tersebut, Kementerian Sosial menargetkan total kapasitas Sekolah Rakyat dapat menampung hingga sekitar 45.000 siswa pada tahun ajaran 2026–2027. Jumlah ini mencakup siswa yang telah mengikuti pembelajaran pada tahun-tahun sebelumnya, sekaligus peserta didik baru yang akan direkrut dari keluarga penerima manfaat.
Kemensos menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak berdiri sebagai program tunggal, melainkan menjadi bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Program ini dirancang dengan pendekatan dua jalur, yakni pendidikan bagi anak-anak dan pemberdayaan ekonomi bagi orang tua serta keluarga mereka.
“Jadi sekolah rakyat tidak berdiri sendiri tapi bagian dari pengentasan kemiskinan. Ada dua jalur: jalur siswa, putra-putrinya mendapatkan pendidikan di Sekolah Rakyat, dan orang tuanya serta keluarganya mendapatkan pemberdayaan. Diharapkan nanti anaknya lulus, kemudian keluarganya juga naik kelas,” tambah Saifullah Yusuf.
BACA JUGA: Iran Siap Perang Jika Dipaksa
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap terjadi mobilitas sosial antargenerasi. Anak-anak dari keluarga miskin diharapkan memperoleh bekal pendidikan yang memadai untuk masa depan, sementara orang tua mereka mendapatkan akses program pemberdayaan agar kondisi ekonomi keluarga turut meningkat.
Program Sekolah Rakyat ini merupakan mandat khusus dari Presiden Republik Indonesia kepada Kementerian Sosial. Mandat tersebut menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi utama peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, melalui integrasi kebijakan pendidikan dan penguatan ekonomi keluarga miskin.
Dengan perluasan Sekolah Rakyat, pemerintah optimistis upaya memutus rantai kemiskinan struktural dapat dilakukan secara lebih sistematis dan berkelanjutan, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini berada di lapisan paling rentan.