TNI Siapkan Satgas Gabungan untuk Jaga Perdamaian di Gaza

NarayaPost – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) siap menerjunkan personel sebagai pasukan perdamaian di Gaza, Palestina.

“Itu kan sudah ada declare-nya dari presiden, bahwa kita Indonesia akan siap untuk itu.”

“Ya kami sudah coba tata-tata sampai gimana kalau misalnya itu keputusan itu ada perintah untuk dilaksanakannya, kami siap,” kata Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, saat ditemui di markas Batalyon Polisi Militer Angkatan Darat (Yonpomad) Jonggol, Kabupaten Bogor, Selasa (28/10/2025).

BACA JUGA: Rentetan Pujian Donald Trump kepada Prabowo Upaya Rayu Indonesia Gabung Abraham Accords?

Menurut Maruli, TNI sudah memiliki pengalaman banyak dalam menjalankan misi perdamaian di negara lain.

Karakter prajurit TNI yang dinilai ramah oleh negara lain membuat prajurit mudah diterima oleh masyarakat setempat.

Hal itulah, kata Maruli, yang membuat TNI selaku sukses menjalankan misi kemanusiaan atau operasi militer selain perang (OMSP) di beberapa negara.

“Jadi kultur kita beda dengan kultur-kultur tentara lain, sehingga kita bisa cukup dipandang baik di luar,” jelas Maruli.

TNI AD masih menunggu keputusan dari Presiden dan Kementerian Pertahanan untuk menjalankan misi perdamaian di Gaza.

Siapkan Satgas Gabungan

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan, TNI sudah menyiapkan satgas gabungan yang mempunyai banyak kemampuan khusus, dari mulai membangun konstruksi hingga membuka layanan kesehatan, untuk menjalani misi kemanusiaan di Gaza.

“Pasukan yang kemungkinan akan dilibatkan, dapat terdiri dari unsur Satgas gabungan TNI yang memiliki kemampuan Zeni Konstruksi, kaitannya dengan pembenahan infrastruktur, dukungan kesehatan lapangan, rehabilitasi aspek psikologi,” ungkap Freddy, Senin (27/10/2025).

Menurut Freddy, pasukan dari satuan Zeni TNI AD sangat dibutuhkan untuk memulihkan infrastruktur yang rusak akibat perang di kawasan Gaza.

Kehadiran tenaga kesehatan dari TNI juga diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara fisik dan psikis para korban perang.

TNI juga akan menerjunkan pasukan pengamanan, guna memastikan operasi misi perdamaian yang dilakukan di Gaza berjalan aman.

Walau seluruhnya sudah disiapkan, Freddy mengatakan TNI akan tetap menunggu perintah pemerintah pusat untuk kepastian pengiriman pasukan perdamaian.

“Intinya, TNI siap melaksanakan setiap keputusan pemerintah dengan profesional, proporsional, dan tetap menjunjung tinggi prinsip perdamaian serta kepentingan nasional Indonesia, berdasarkan pada legal standing nasional dan internasional,” tegas Freddy.

Rancang Langkah Awal

Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan TNI sedang merancang langkah awal terkait rencana pengiriman pasukan perdamaian di wilayah Gaza.

Pengiriman ini sesuai pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung terciptanya perdamaian di Gaza melalui pengiriman pasukan.

“Saat ini Mabes TNI melalui Staf Operasi Luar Negeri (Sops TNI) sedang menyiapkan langkah-langkah awal sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo,” cetus Kepala Biro (Karo) Info Pertahanan Setjen Kemhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

BACA JUGA: Prabowo-Gibran Dinilai Gagal Paham Soal Isu Palestina

Langkah-langkah awal itu, lanjutnya, bakal menjadi dasar persiapan bagi TNI untuk mengirim pasukan ke Gaza untuk misi perdamaian.

“Pelaksanaannya menunggu keputusan politik dan mandat resmi dari PBB dan/atau resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan.”

“Proses ini akan mengikuti mekanisme kerja sama multilateral bersama PBB dan negara-negara terkait,” jelas Frega.

Tunggu Resolusi DK PBB

PBB tidak ikut serta dalam perundingan tentang stabilisasi Jalur Gaza, dan mengusulkan menunggu Dewan Keamanan (DK) PBB mengeluarkan resolusi tentang masalah itu,

“Negosiasi seputar pasukan stabilisasi saat ini belum melibatkan PBB.”

“Saya kira kita sama-sama tahu, kemungkinan besar akan ada resolusi di Dewan Keamanan,” ucap juru bicara PBB Stephane Dujarric dalam pengarahan PBB, Senin (27/10/2025).

Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pihaknya akan menentukan pasukan internasional mana yang dapat diterima untuk menstabilkan Jalur Gaza, berdasarkan kesepakatan gencatan senjata apa pun.

Netanyahu juga menekankan hak veto terhadap peserta yang tidak dapat diterima.

Netanyahu menegaskan, hanya Israel yang mengendalikan kebijakan keamanannya, memutuskan komposisi pasukan asing yang terlibat, dan menolak perintah eksternal mengenai masalah tersebut. (*)