Trump Kasih Waktu Iran 10 Hari untuk Buat Kesepakatan

NarayaPost – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan, hasil perundingan nuklir AS-Iran akan ditentukan dalam 10 hari ke depan.

Trump melontarkan hal itu saat berpidato dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian (Board of Peace) di Washington DC, Kamis (19/2/2026).

Para analis lokal mengatakan Trump menyiratkan potensi serangan AS terhadap Iran dapat terjadi dalam periode tersebut.

“Anda akan mengetahuinya dalam sekitar 10 hari ke depan.”

“Kami mungkin harus mengambil langkah lebih jauh, atau mungkin tidak.”

“Mungkin kami akan membuat kesepakatan.”

“Selama bertahun-tahun, terbukti tidak mudah untuk mencapai kesepakatan yang bermakna dengan Iran, dan kami harus membuat kesepakatan bermakna.”

“Jika tidak, hal-hal buruk akan terjadi,” tutur Trump.

Trump mengatakan, utusannya, Steve Witkoff dan Jared Kushner, telah membangun hubungan kerja yang solid dengan perwakilan Iran, dan pembicaraan berjalan baik.

“Iran adalah wilayah yang rawan saat ini, dan mereka sedang bertemu, dan mereka memiliki hubungan yang baik dengan perwakilan Iran.”

“Pembicaraan yang baik sedang berlangsung,” ungkapnya.

Trump tegas pada satu syarat, Iran tidak boleh punya senjata nuklir.

BACA JUGA: Amerika Dikabarkan Siap Serang Iran Akhir Pekan Ini

“Mereka tidak boleh memiliki senjata nuklir.”

“Sangat sederhana. Anda tidak dapat memiliki perdamaian di Timur Tengah jika mereka memiliki senjata nuklir,” tegasnya.

Trump mendesak Tehran memanfaatkan momen itu.

“Sekaranglah saatnya bagi Iran untuk bergabung dengan kita, di jalan yang akan menyelesaikan apa yang sedang kita lakukan.”

“Jika mereka bergabung dengan kita, itu akan bagus.”

“Jika mereka tidak bergabung dengan kita, itu juga akan bagus, tetapi itu akan menjadi jalan yang sangat berbeda,” ucapnya.

Trump mengatakan Iran tidak dapat terus mengancam stabilitas seluruh kawasan, dan harus mencapai kesepakatan.

Trump juga memuji serangan AS pada Juni lalu terhadap fasilitas nuklir Iran, sebagai pemicu momen relatif tenang di kawasan tersebut, dengan mengatakan serangan pesawat pengebom B-2 benar-benar menghancurkan potensi nuklir Iran.

Menurutnya, penghapusan ancaman tersebut merupakan faktor penentu dalam mewujudkan apa yang dia sebut sebagai perdamaian di Timur Tengah, yang ia sebut sebagai hal terpenting dari semuanya.

Washington mengerahkan kelompok serang kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah tersebut, dan kapal induk USS Gerald R Ford sedang dalam perjalanan, bersama jet tempur tambahan.

Diplomasi Opsi Utama

Gedung Putih pada Rabu (18/2/2026) menyampaikan, Teheran diperkirakan akan menyajikan rincian lebih lanjut mengenai posisi negosiasinya dalam beberapa pekan ke depan.

“Diplomasi selalu menjadi opsi pertama beliau (Trump),” ujar Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt.

Namun, ia juga menyatakan ada banyak alasan dan argumen yang dapat mendasari untuk menyerang Iran.

Seorang penasihat Trump memperkirakan peluang 90 persen serangan akan terjadi dalam beberapa pekan ke depan jika perundingan gagal, seraya menyatakan serangan AS bisa berupa operasi berskala besar yang berlangsung selama beberapa pekan.

Bakal Balas Tegas

Perwakilan tetap Iran untuk PBB memperingatkan Iran akan membalas dengan tegas dan proporsional setiap agresi militer.

Iran juga mekankan AS akan memikul tanggung jawab penuh dan langsung atas konsekuensinya.

“Republik Islam Iran telah berulang kali menyatakan di tingkat tertinggi, mereka tidak mencari ketegangan atau perang, dan tidak akan memulai perang apa pun.”

“Namun, jika Iran menjadi sasaran agresi militer, kami akan menanggapi secara tegas dan proporsional dalam menjalankan haknya untuk membela diri berdasarkan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan kepresidenan Dewan Keamanan PBB tersebut.

Perwakilan Iran tersebut memperingatkan, semua pangkalan, fasilitas, dan aset pasukan musuh di kawasan itu akan menjadi sasaran yang sah dalam konteks respons defensif Iran.

Surat tersebut mengutip unggahan media sosial Presiden AS Donald Trump pada 18 Februari yang dianggap sebagai ancaman publik eksplisit penggunaan kekuatan terhadap Iran, merujuk pada potensi penggunaan fasilitas militer di Diego Garcia dan pangkalan RAF Fairford di Inggris.

Iran mendesak tindakan segera oleh PBB melalui surat itu, dengan mengatakan: Dewan Keamanan dan Sekretaris Jenderal harus bertindak tanpa penundaan, sebelum terlambat.

Iran menggambarkan ancaman AS sebagai sinyal risiko nyata agresi militer, yang dampaknya akan membawa malapetaka bagi kawasan, dan merupakan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan internasional.

Menekankan kembali komitmennya pada jalur diplomasi, misi Iran di PBB menyatakan dukungan penuh terhadap tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta solusi diplomatik, dan menegaskan telah terlibat secara konstruktif, serius, dan beritikad baik dalam perundingan nuklir dengan Pemerintah AS.

Inggris Menolak

Inggris menolak memberikan pangkalan militer kepada Amerika Serikat (AS), termasuk pangkalan Diego Garcia di Kepulauan Chagos, bagian tengah Samudra Hindia, untuk digunakan dalam serangan terhadap Iran.

The Times pada Kamis (19/2/2026) melaporkan, pada Rabu, Presiden AS Donald Trump mengkritik Inggris terkait perjanjian sewa Pulau Diego Garcia.

Ia mengatakan pulau tersebut mungkin diperlukan untuk menghadapi potensi serangan dari Iran, jika perundingan nuklir gagal, serta mendesak Inggris agar tidak menyerahkan Diego Garcia, terlepas dari persetujuan yang telah diberikan sebelumnya.

Penolakan Inggris Raya untuk menyediakan pangkalan itu, disebut memaksa Trump menarik dukungannya terhadap rencana Perdana Menteri Inggris Keir Starmer untuk menyerahkan Kepulauan Chagos kepada Mauritius.

Inggris belum memberikan izin kepada AS, karena khawatir melanggar hukum internasional dan menghadapi konsekuensi hukum dari kemungkinan serangan terhadap Iran.

Rencana AS untuk menyerang Iran disebut melibatkan pangkalan Diego Garcia, serta pangkalan udara RAF Fairford di Inggris, yang menjadi lokasi penempatan pesawat pengebom berat Angkatan Udara AS.

BACA JUGA: Trump Dukung Israel Serang Rudal Balistik Iran

Pada Kamis, Kantor Luar Negeri Inggris membela kesepakatan untuk menyerahkan kedaulatan pangkalan militer Diego Garcia kepada Mauritius, menyusul keberatan dari Trump.

Kantor tersebut mengingatkan, pada 5 Februari, Trump mengatakan kepada Starmer, kesepakatan itu merupakan yang terbaik yang dapat dicapai.

Pada Selasa, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan pihaknya akan melakukan perundingan dengan Mauritius pada 23-25 Februari, guna menegaskan pentingnya pangkalan militer Diego Garcia bagi keamanan nasional AS.

Pada 3 Oktober 2024, Inggris sepakat menyerahkan kedaulatan atas Kepulauan Chagos, termasuk Pulau Diego Garcia, kepada Mauritius.

Perjanjian tersebut menetapkan Inggris akan memberikan dukungan keuangan dan investasi infrastruktur kepada Mauritius, sambil tetap mempertahankan kendali atas pangkalan udara di Diego Garcia selama 99 tahun.

Mauritius selama beberapa dekade menentang kedaulatan Inggris atas Kepulauan Chagos.

Baru pada 2019, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi yang mendesak Inggris untuk melepaskan kepulauan tersebut. (*)