Trump Kini Pilih-pilih Sekutu dalam Menjual Senjata

NarayaPost – Amerika Serikat akan memperketat pengawasan terhadap alih kepemilikan senjata buatan negara itu dari pembeli ke pihak ketiga.

Dalam perintah eksekutif Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang diumumkan pada Jumat (6/2/2026), Trump mengatakan dalam waktu 90 hari sejak kebijakan tersebut berlaku, menteri pertahanan dan menteri luar negeri diminta menyusun kriteria tegas untuk menetapkan jenis senjata, platform, atau kapabilitas yang perlu diawasi penggunaan akhirnya secara lebih ketat.

Bersama menteri perdagangan, mereka akan membentuk kelompok koordinasi, guna melacak penggunaan akhir ekspor senjata AS serta meningkatkan efisiensi antar-kementerian.

“Langkah-langkah ini akan meningkatkan upaya berbagi informasi dan efisiensi untuk memastikan sekutu dan mitra mematuhi persyaratan Amerika Serikat serta mengurangi risiko pengalihan,” bunyi perintah tersebut.

Trump juga memerintahkan agar penjualan senjata Amerika Serikat ke negara lain harus mendorong inovasi, mendukung perusahaan pertahanan baru, memprioritaskan prinsip America First, serta memanfaatkan pembelian asing untuk reindustrialisasi dan perluasan pabrik di Amerika Serikat.

America First

Perintah eksekutif Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait strategi baru transfer senjata ini, menetapkan prioritas bagi mitra Washington yang telah berinvestasi dalam pertahanan mereka sendiri.

Dalam perintah eksekutif yang dipublikasikan Gedung Putih pada Jumat, Trump menyatakan untuk mempertahankan dominasi militer dan keunggulan teknologi Amerika Serikat, diperlukan penerapan Strategi Transfer Senjata America First.

Strategi itu disebut sebagai yang pertama dari jenisnya, dan bertujuan memastikan penjualan senjata di masa depan mengutamakan kepentingan Amerika Serikat dengan memanfaatkan pembelian dan modal asing untuk memperkuat produksi serta kapasitas dalam negeri.

Melalui strategi baru tersebut, Amerika Serikat berencana menggunakan pembelian dari luar negeri, guna mendukung reindustrialisasi domestik dan memperluas kapasitas produksi.

Perintah eksekutif itu juga menyebutkan, sejalan dengan Perintah Eksekutif Nomor 14268 tertanggal 9 April 2025 tentang reformasi penjualan pertahanan luar negeri untuk meningkatkan kecepatan dan akuntabilitas, Amerika Serikat akan memprioritaskan penjualan dan transfer senjata kepada mitra yang telah berinvestasi dalam kemampuan pertahanan sendiri, memiliki peran atau posisi geografis yang krusial dalam rencana dan operasi Amerika Serikat, atau berkontribusi terhadap keamanan ekonomi Washington.

Trump merinci, dalam waktu 120 hari sejak diterbitkannya perintah eksekutif tersebut, Menteri Perang Pete Hegseth, berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Perdagangan Howard Lutnick, harus menyerahkan katalog penjualan berisi platform dan sistem prioritas yang akan didorong untuk dibeli oleh sekutu dan mitra Amerika Serikat.

BACA JUGA: PM Belgia: Donald Trump Makin Kurang Ajar Jika Kita Melunak

Strategi ini menandai pergeseran dalam cara Amerika Serikat memprioritaskan mitra-mitranya.

Perintah tersebut mengarahkan pemerintah untuk lebih menyukai negara-negara yang telah berinvestasi dalam pertahanan mereka sendiri dan menduduki wilayah-wilayah yang penting secara strategis, yang secara efektif mengaitkan keputusan penjualan senjata lebih erat dengan perencanaan militer Amerika Serikat dan prioritas geografis.

Mitra lain mungkin menghadapi jangka waktu yang lebih lama atau prioritas yang lebih rendah, jika permintaan mereka tidak sejalan dengan tujuan strategis atau industri AS.

BACA JUGA: Trump: Iran, Buatlah Kesepakatan, Waktu Hampir habis!

Meskipun perintah tersebut tidak menyebutkan negara tertentu, hal itu mencerminkan upaya memfokuskan kapasitas produksi AS yang terbatas pada sekutu yang dianggap paling penting untuk melaksanakan Strategi Keamanan Nasional.

Trump sebelumnya berulang kali menuding Eropa tidak berbuat cukup untuk mempertahankan diri.

Ia mengkritik para sekutu Eropa, karena dinilai terlalu sedikit mengalokasikan anggaran pertahanan dan menuntut agar belanja pertahanan dinaikkan hingga 5 persen dari produk domestik bruto.

Pada KTT NATO di Den Haag, Juni lalu, negara-negara sekutu sepakat menaikkan target belanja pertahanan menjadi 3,5 persen, dengan tambahan 1,5 persen dialokasikan untuk bidang terkait, seperti keamanan siber dan infrastruktur jalan strategis.

Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Mark Rutte menyatakan pada akhir bulan lalu, Uni Eropa belum mampu mempertahankan diri tanpa bantuan dari AS. (*)