Trump Perintahkan Militer Susun Rencana Invasi ke Greenland

NarayaPost – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan para panglima operasi khusus AS untuk menyusun rencana invasi ke Greenland.

Mengutip sejumlah sumber, Daily Mail melaporkan sebagian perwira senior militer AS menentang rencana itu, tetapi penasihat kebijakan Trump, Stephen Miller, disebut-sebut sebagai pendukung utamanya.

Para pejabat Eropa disebut khawatir Trump berusaha menjalankan rencana itu sebelum pemilihan paruh waktu Kongres AS yang akan berlangsung pada November 2026.

Pada Desember lalu, Trump mengumumkan penunjukan Gubernur Louisiana Jeff Landry sebagai utusan khusus AS untuk Greenland.

Landry kemudian membenarkan AS berencana menjadikan pulau tersebut bagian dari wilayahnya.

Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen mengungkapkan kegeramannya terhadap pernyataan Landry, dan mengatakan akan memanggil Duta Besar AS di Kopenhagen untuk meminta penjelasan.

BACA JUGA: “Kami Ingin Jadi Orang Greenland, Bukan Amerika Atau Denmark!”

Dalam pernyataan bersama, Perdana Menteri (PM) Denmark Mette Frederiksen dan PM Greenland Jens-Frederik Nielsen memperingatkan AS untuk tidak merebut pulau tersebut.

Mereka juga menekankan perlunya penghormatan terhadap integritas teritorial bersama.

Pada Rabu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengungkapkan niatnya bertemu otoritas Denmark pekan depan, untuk membahas situasi di Greenland.

 Trump berulang kali menyatakan Greenland seharusnya menjadi bagian dari AS, dengan dalih keamanan nasional dan perlindungan terhadap dunia yang bebas.

Mantan PM Greenland Mute Egede menanggapi pulau tersebut tidak akan pernah dijual.

Namun, Trump menolak berjanji tidak menggunakan kekuatan militer untuk merebut kendali atas Greenland.

Greenland adalah koloni Denmark hingga 1953 dan tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark hingga kini.

Namun, sejak 2009 pulau tersebut memperoleh status otonomi yang memungkinkannya mengatur pemerintahan dan menentukan kebijakan sendiri.

Selain kaya mineral tanah jarang, wilayah itu diperkirakan memiliki cadangan energi fosil yang masif.

Majukan Sidang Parlemen

Para pemimpin lima partai politik Greenland mengumumkan sidang Inatsisartut (parlemen) akan dimajukan, untuk memastikan terjadinya debat politik yang adil dan komprehensif serta terjaminnya hak-hak rakyat Greenland.

Dialog tentang rencana Trump mengambil alih wilayah semi-otonom Denmark tersebut, kata mereka, harus didasarkan pada diplomasi dan prinsip-prinsip internasional.

Trump berulang kali menyatakan minatnya mengambil alih Greenland.

“Kita akan melakukan sesuatu terhadap Greenland, suka atau tidak suka.”

“Karena jika kita tidak melakukannya, Rusia atau Cina akan mengambil alih Greenland, dan kita tidak ingin bertetangga dengan Rusia atau Cina,” ucap Trump di Gedung Putih, Jumat.

Ia juga tidak mengesampingkan kemungkinan mengambil alih Greenland dengan cara militer.

“Saya ingin membuat kesepakatan dengan cara mudah, tetapi jika kita tidak melakukannya dengan cara mudah, kita akan melakukannya dengan cara sulit,” tegasnya.

Negara-negara Eropa memperingatkan langkah semacam itu bisa membubarkan NATO.

NATO Kerahkan Pasukan

Inggris melakukan pembicaraan dengan sejumlah sekutu Eropa di NATO, mengenai kemungkinan penempatan pasukan aliansi di Greenland, menyusul kekhawatiran atas wacana aneksasi pulau itu oleh AS.

The Telegraph melaporkan, sejumlah pejabat Inggris bertemu dengan mitra mereka dari Prancis dan Jerman, untuk membahas langkah awal rencana tersebut.

London mempertimbangkan opsi pengerahan personel militer, kapal perang, dan pesawat ke kawasan Arktik, dengan alasan ancaman keamanan yang dikaitkan dengan Rusia dan Cina.

BACA JUGA: NATO Ingin Perkuat Arktik Agar Amerika Tak Caplok Greenland

Negara-negara Eropa berharap peningkatan kehadiran NATO di wilayah tersebut dapat meyakinkan Presiden AS Donald Trump, AS tidak perlu menguasai Greenland demi kepentingan keamanan.

Denmark memiliki kedaulatan atas Greenland.

Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen secara terbuka mendesak Trump menghentikan ancaman aneksasi terhadap Greenland, yang merupakan wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark.

Greenland memiliki pemerintahan sendiri dan kewenangan luas dalam mengatur urusan domestik, meski kebijakan luar negeri dan pertahanan tetap berada di tangan Kopenhagen.

Pulau terbesar di dunia itu memiliki posisi strategis di Arktik dan kaya sumber daya alam, sehingga kerap menjadi sorotan dalam dinamika geopolitik global.

Greenland merupakan koloni Denmark hingga 1953 dan tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark setelah memperoleh status otonomi pada 2009. (*)