Ukraina Siap Serahkan Sebagian Wilayah kepada Rusia

NarayaPost – Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy siap menyerahkan kendali atas sebagian wilayah Donetsk kepada Rusia.

Mengutip para penasihat Zelenskyy, The Atlantic pada Kamis (12/2/2026) melaporkan, otoritas Ukraina dapat menyerahkan sejumlah wilayah, yang dinilai sebagai konsesi paling signifikan.

Kiev juga mempertimbangkan penyelenggaraan referendum pada musim semi ini untuk melegitimasi langkah tersebut.

Referendum itu disebut dapat digabungkan dengan pemilihan presiden, di mana Zelenskyy masih berharap memperoleh dukungan dari rakyat Ukraina.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyatakan, berdasarkan Konstitusi Federasi Rusia, Krimea, Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk, serta wilayah Zaporozhye dan Kherson, tetap menjadi bagian dari Rusia.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut Zelenskyy sebagai diktator tanpa pemilu, dan mengatakan tingkat persetujuannya turun menjadi 4 persen.

BACA JUGA: Rusia Minta Ukraina Jadi Negara Netral dan Bersahabat

Pada awal Desember, Trump menyatakan sudah saatnya Ukraina menggelar pemilu.

Masa jabatan presiden Zelenskyy berakhir pada 20 Mei 2024, namun pemilu baru dibatalkan dengan alasan pemberlakuan darurat militer dan mobilisasi umum.

Setelah pernyataan Trump tersebut, Zelenskyy menyatakan kesiapan untuk menggelar pemilu, tetapi meminta jaminan keamanan dari AS dan sekutu-sekutu Eropa.

Akhiri Perang di Musim Panas

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan AS meminta Rusia dan Ukraina mengakhiri perang pada awal musim panas atau pertengahan tahun ini.

“Amerika mengusulkan agar kedua pihak mengakhiri perang pada awal musim panas, dan kemungkinan akan memberi tekanan sesuai jadwal itu,” ungkap Zelenskyy, Sabtu (7/2/2026).

Ia  memahami isu internal di AS memengaruhi tenggat waktu tersebut, yang menurutnya berkaitan dengan dimulainya kampanye pemilu paruh waktu tahun ini.

AS, lanjut Zelenskyy, juga mengusulkan pertemuan pertama tim negosiasi Rusia dan Ukraina, yang kemungkinan digelar di Miami dalam sepekan ke depan.

Menurutnya, AS menyarankan kedua pihak mendukung kembali inisiatif Presiden Donald Trump untuk menghentikan serangan terhadap fasilitas energi.

Ukraina telah mendukung inisiatif itu, tetapi Rusia belum memberikan jawaban, kata Zelenskyy.

Pernyataan ini muncul setelah AS dan kedua pihak yang bertikai berunding selama dua hari di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada 4-5 Februari, yang diikuti pertukaran tahanan antara Rusia dan Ukraina, yang pertama dalam lima bulan.

Sebelumnya, putaran awal pembicaraan trilateral digelar pada 23-24 Januari, juga di Abu Dhabi.

Upaya Jalankan Kesepakatan

Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Senin (9/2/2026) mengatakan, Rusia dan AS terus bekerja untuk menjalankan kesepakatan yang dicapai oleh presiden kedua negara pada pertemuan di Anchorage, Alaska, tahun lalu.

Berbicara dalam konferensi pers di Moskow, Peskov menekankan komitmen Rusia memajukan proses penyelesaian konflik yang tengah berlangsung di Ukraina.

“Pekerjaan terus berlanjut,” katanya.

Peskov menyoroti apa yang disebut Kremlin sebagai semangat Anchorage, serangkaian pemahaman bersama yang dicapai pada pertemuan tersebut, dan yang menurut Moskow dapat mengarah pada terobosan dalam menyelesaikan konflik Ukraina.

“Pemahaman yang dicapai di Anchorage ini sangat mendasar, dan mampu memajukan proses penyelesaian serta memungkinkan terobosan,” imbuhnya.

Dia juga menekankan, diskusi sebaiknya dilakukan secara tertutup, tanpa tekanan publik.

BACA JUGA: Jerman Tolak Ukraina Masuk Uni Eropa pada 1 Januari 2027

Moskow masih menunggu tanggapan atas usulan Presiden Vladimir Putin untuk menggunakan aset Rusia yang dibekukan di AS, untuk membayar keanggotaan di Dewan Perdamaian yang dipromosikan AS, tambah Peskov.

Sebaliknya, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan kekecewaannya terhadap AS, dengan mengeklaim AS tidak lagi siap untuk menerapkan usulan yang diajukan di Anchorage.

Dia juga menguraikan syarat-syarat untuk mengakhiri konflik di Ukraina.

“Selain fakta mereka konon mengusulkan sesuatu mengenai Ukraina dan kami siap, dan sekarang mereka tidak siap, kami juga tidak melihat masa depan yang ‘cerah” di bidang ekonomi,” beber Lavrov pada Senin.

Ia juga mengkritik sanksi AS terhadap Kuba, menyebutnya sebagai taktik mencekik, dan mengatakan Rusia tengah berdialog dengan Havana untuk menemukan cara memberikan bantuan.

Dia mencatat, situasi bahan bakar di Havana memburuk setelah operasi militer AS di Venezuela pada 3 Januari untuk menangkap Presiden Nicolas Maduro, salah satu pemasok minyak utama ke Kuba.

Pada 29 Januari, sebuah perintah eksekutif di AS mengizinkan bea masuk atas barang-barang dari negara-negara pemasok minyak ke Kuba dan menyatakan keadaan darurat, dengan alasan ancaman dari negara kepulauan tersebut. (*)