Vatikan Tolak Gabung Dewan Perdamaian, Ini Alasannya

NarayaPost – Vatikan menolak berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian alias Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Alasannya, kata diplomat tertinggi Vatikan Kardinal Pietro Parolin, selain karena Vatikan memiliki status khusus dalam hubungan internasional, penanganan situasi krisis kemanusiaan di Jalur Gaza Palestina semestinya dikelola oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan bukan badan lain.

“(Takhta Suci Vatikan) tidak akan berpartisipasi dalam Board of Peace karena statusnya yang khusus, yang jelas berbeda dari negara-negara lain.”

“Salah satu kekhawatirannya adalah di tingkat internasional, seharusnya PBB yang mengelola situasi-situasi krisis ini.”

“Ini merupakan salah satu poin yang terus kami tekankan,” kata Parolin, Selasa (17/2/2026), seperti dikutip Reuters.

Vatikan saat ini dipimpin oleh Paus Leo XIV, paus pertama asal AS yang terkenal mengkritik sejumlah kebijakan Presiden Donald Trump.

BACA JUGA: BoP Cermin Tata Kelola Global Makin Transaksional

Paus Leo XIV juga berulang kali mengecam kondisi di Gaza, meski tidak blak-blakan mengecam Israel seperti pendahulunya, mendiang Paus Fransiskus.

Paus Leo XIV diundang bergabung dalam Board of Peace pada Januari lalu.

Sebagai pemimpin 1,4 miliar umat Katolik di dunia, Paus memang jarang bergabung dalam dewan internasional.

Vatikan memiliki jaringan diplomatik yang luas dan berstatus sebagai pengamat tetap di PBB.

Italia dan Uni Eropa juga menolak bergabung dengan BoP.

Meski begitu, Italia dan Uni Eropa bakal mengirim perwakilan mereka sebagai pengamat ke KTT perdana Board of Peace di Washington DC pada Kamis (19/2/2026), karena tidak secara resmi bergabung dalam dewan tersebut.

Berbagai negara merespons hati-hati undangan Trump untuk gabung BoP.

Banyak pakar hak asasi manusia menilai Trump yang memimpin BoP, membentuk dewan ini menyerupai struktur kolonial.

Board of Peace yang diluncurkan bulan lalu itu juga menuai kritik, karena tidak melibatkan perwakilan Palestina.

Para pakar khawatir dewan tersebut dapat melemahkan peran PBB.

Meski banyak negara sekutu AS yang menolak gabung BoP, beberapa negara Arab dan Timur Tengah sekutu dekat Washington hingga negara lainnya seperti Indonesia, tetap bergabung dengan dewan tersebut.

Presiden Prabowo Subianto juga telah tiba di Washington DC untuk menghadiri rapat perdana BoP ini.

Harus Pelajari Mandatnya

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyoroti rencana pemerintah mengirim prajurit TNI dalam pasukan International Stabilization Force (ISF).

ISF nantinya bergerak di bawah kendali BoP besutan AS.

Politikus PDIP ini mengatakan, terdapat beberapa aspek penting yang harus menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia.

Terlebih, saat ini masih belum jelas mandat ISF di bawah arahan AS.

“Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803, memang menyebutkan peran ISF membantu BoP mendukung gencatan senjata dan demiliterisasi di Gaza.”

“Namun, dalam perkembangannya, BoP justru menjadi organisasi yang secara struktural didominasi oleh satu negara, yaitu Amerika Serikat,” tutur pria yang akrab disapa Kang TB, Rabu (18/2/2026).

Dalam piagam pendiriannya, Kang TB mengungkapkan, BoP tidak secara spesifik menyebutkan soal perdamaian Gaza.

Kondisi ini ia nilai berpotensi berbahaya, karena ISF dapat menjadi seperti ‘cek kosong’ bagi pihak yang mendominasi BoP.

“Hal ini menjadi pertanyaan, apakah ISF benar-benar mewakili kepentingan negara pengirim, atau menjadi instrumen pihak tertentu di Gaza.”

“Pemerintah kita harus mempelajari betul mandatnya,” ucap Kang TB.

Kang TB juga memelototi aspek penerimaan (acceptance) dari pihak-pihak yang berkonflik di Gaza terhadap ISF.

Ia menegaskan, persetujuan seluruh pihak yang berkonflik merupakan syarat utama dalam misi perdamaian.

BACA JUGA: Kirim Tentara ke Gaza, Bela Palestina Atau Legitimasi Genosida?

“Tanpa persetujuan tersebut, pasukan perdamaian berpotensi terseret dalam pusaran konflik bersenjata.”

“Selama ini, BoP yang menjadi pengendali ISF tidak menempatkan perwakilan Palestina di dalamnya, sementara Israel justru telah masuk,” ulas Kang TB.

Sebelumnya Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan, Indonesia siap mengirim pasukan keamanan ke Gaza, Palestina.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut jumlahnya sekitar 8.000 TNI.

ISF merupakan wujud dari resolusi Dewan Keamanan PBB pada 17 November 2025 yang diajukan AS.

Resolusi tersebut memberi wewenang kepada negara anggota PBB dan BoP, untuk membentuk ISF sementara di Gaza di bawah komando terpadu, dengan kontribusi pasukan dari negara peserta, serta kewenangan mengambil langkah yang diperlukan sesuai hukum internasional.

Resolusi itu juga mengatur Israel akan menarik pasukannya, begitu ISF mengambil kendali penuh terhadap Gaza.

Kesepakatan gencatan senjata sebenarnya sudah berlangsung sejak 10 Oktober 2025 antara Israel dan Hamas. meski masih kerap dilanggar. (*)