Warga DKI Tak Dilarang Nyalakan Kembang Api Saat Tahun Baru

NarayaPost – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakata tidak melarang masyarakat menyalakan kembang api, saat merayakan pergantian tahun.

Larangan menyalakan benda tersebut, kata Rano, diperuntukkan bagi instansi pemerintah provinsi dan swasta, seperti pengelola hotel.

“Kembang api yang kami edarkan memang kepada instansi.”

“Tapi, kami juga tidak bisa melarang masyarakat.”

“Tidak mungkin kami memeriksa masyarakat yang ada di Monas atau ada di mana untuk tidak menyalakan kembang api,” kata Rano di Jakarta, Minggu (28/12/2025).

Sebagai ganti kembang api dalam rangkaian perayaan pergantian tahun yang diadakan Pemprov DKI Jakarta, bakal ada atraksi drone yang disiapkan.

BACA JUGA: 8 Titik Lokasi Penyambutan Tahun Baru 2026 di Jakarta

Rano berharap pertunjukan tersebut tidak mengurangi kebahagiaan masyarakat pada malam pergantian tahun.

“Agar tidak mengurangi rasa bahagia, kami adakan (atraksi) drone, cukup banyak, dengan transisi,” ujar Rano.

Nantinya, terdapat delapan lokasi penyambutan Tahun Baru 2026 yang tersebar di lima wilayah Jakarta, dengan panggung utama di Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno beserta jajaran akan hadir di titik utama.

Sedangkan titik di wilayah-wilayah lainnya akan dihadiri oleh wali kota masing-masing.

“Kami membangun delapan panggung, dari mulai GBK, di FX sampai ke Kota Tua.”

“Tanggal 30 dan 31 Desember kami akan gladi resik (GR).”

“GR tanggal 30 dari pagi sampai jam 10 malam, karena pihak hotel sekitar sana berharap jam 10 ke atas tidak ada kegiatan,” ungkap Rano.

Sejumlah musisi juga dijadwalkan tampil pada malam pergantian tahun yang berlokasi di Bundaran HI, salah satunya band D’Masiv.

Tak Ada Kemeriahan Berlebihan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tak ingin ada kemeriahan berlebihan dalam perayaan pergantian malam tahun baru 2026.

Menurutnya, masyarakat Jakarta perlu menahan diri dalam merayakan tahun baru, melihat kondisi masyarakat di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara yang tengah berduka akibat bencana yang terjadi.

“Jadi saya sudah memikirkan, yang pertama yang paling utama adalah enggak ada kemeriahan yang berlebihan yang bersifat mewah-mewah, enggak, saya enggak mau,” tegas Pramono di Jakarta Utara, Jumat (19/12/2025).

Meski demikian, ia tidak ingin masyarakat tidak bisa menikmati pergantian malam tahun baru dengan cara yang lain.

Terkait pesta kembang api yang selalu diadakan saat perayaan pergantian malam tahun baru, Pramono juga menilai tidak perlu digelar.

Sebagai gantinya, Jakarta akan menampilkan pertunjukan atraksi drone untuk menghiasi langit ibu kota.

BACA JUGA: Takkan Ada Pesta Kembang Api di Jakarta pada Malam Tahun Baru

”Saya segera memutuskan, kembang api menurut saya juga enggak perlu ada.”

“Jadi pakai drone saja cukup.”

“Karena bagaimanapun Jakarta sebagai ibu kota negara kan akan dilihat negara-negara lain,” tutur Pramono.

Karena itu, ia menginstruksikan jajarannya menyiapkan pergantian malam tahun baru dengan baik.

Keputusan terkait perayaan malam tahun baru ini akan segera diambil pada Senin (22/12/2025) mendatang.

“Yang jelas saya tidak ingin kita menampakkan kemewahan berlebihan, dan tidak punya empati dengan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera,” ucap Pramono.

Untuk memastikan perayaan pergantian malam tahun baru 2026 di ibu kota digelar secara sederhana, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggelar acara doa penuh khidmat, sebagai bentuk empati terhadap bencana di Sumatera.

“Pasti nanti akan ada tempat secara khusus untuk kita merenung berdoa, kontemplasi, terutama berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara,” cetus Pramono.

Konsisten Kirim Bantuan

Pramono juga memastikan Pemprov DKI Jakarta konsisten mengirimkan bantuan ke daerah-daerah terdampak bencana.

Namun, pemberian bantuan untuk kemanusiaan tersebut dilakukan tanpa publikasi besar-besaran.

“Tetapi secara terus-menerus kami tetap melakukan itu.”

“Termasuk secara spesifik beberapa kota atau kabupaten yang terkena dampaknya cukup parah, kami perlakukan secara tersendiri, kami mengirim secara langsung kepada kota/kabupaten yang bersangkutan,” ungkapnya. (*)