Warga Greenland Susah Tidur Gara-gara Donald Trump Agresif

NarayaPost – Sejumlah warga Greenland mengalami gejala kesulitan tidur, akibat pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang berniat menganeksasi atau membeli pulau terbesar di dunia tersebut.

Menteri Urusan Bisnis dan Sumber Daya Mineral Greenland Naaja Nathanielsen mengatakan, perdana menteri serta seluruh pimpinan partai politik di Greenland telah menyatakan dengan sangat jelas, wilayah tersebut tidak memiliki niat untuk menjadi bagian dari AS.

“Itu bukan sesuatu yang kami cita-citakan atau perjuangkan.”

“Namun, selama bertahun-tahun kami memang membangun kerja sama yang erat dengan AS.”

“Kami adalah sekutu AS, tetapi kami tidak melihat diri kami sebagai bagian dari Amerika,” ujar Nathanielsen dalam sebuah acara di parlemen Inggris di London, Selasa (13/1/2026).

Nathanielsen mengatakan, banyak warga Greenland merasa dikhianati oleh retorika Donald Trump terkait pulau tersebut.

BACA JUGA: Trump Perintahkan Militer Susun Rencana Invasi ke Greenland

Masyarakat, katanya, resah dengan pesan-pesan dari AS mengenai kemungkinan aneksasi atau pembelian Greenland.

“Kami merasa retorika itu menyinggung, seperti yang sudah berkali-kali kami sampaikan.”

“Sekaligus membingungkan, karena selama ini kami tidak melakukan apa pun selain mendukung pandangan Greenland merupakan bagian dari kepentingan nasional AS.”

“Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar tentang masa depan.”

“Warga melaporkan sulit tidur.”

“Isu ini benar-benar memenuhi agenda dan menjadi bahan pembicaraan di tingkat rumah tangga,” ungkapnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai kekhawatiran AS terkait keamanan kawasan Arktik seiring meningkatnya kehadiran Rusia dan Cina, Nathanielsen mengatakan Rusia merupakan negara Arktik, sementara Cina telah lama menunjukkan ketertarikan terhadap kawasan tersebut.

Ia menambahkan, Greenland selama bertahun-tahun juga mendorong peningkatan pemantauan di kawasan Arktik.

“Kami tidak memiliki masalah untuk lebih menyadari apa yang terjadi di sekitar Greenland.”

“Kami juga tidak keberatan memberikan akses yang lebih besar bagi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Greenland,” ujarnya.

Runtuhnya Supremasi Hukum

Terkait pertanyaan apakah ia mengharapkan dukungan dari negara-negara NATO jika terjadi invasi AS, Nathanielsen mengatakan jika skenario itu benar-benar terjadi, maka dunia akan menghadapi tatanan baru.

“Ini berarti satu negara diserang oleh mitra NATO lainnya.”

“Namun, sebenarnya kita semua akan berada dalam posisi diserang,” katanya.

Menurut Nathanielsen, hal tersebut akan mencerminkan runtuhnya supremasi hukum, hukum internasional, serta berbagai perjanjian dan traktat yang ada.

Pernyataan Nathanielsen disampaikan sehari sebelum para pejabat senior Denmark dan Greenland dijadwalkan bertemu pejabat AS di Washington.

Pertemuan tersebut akan digelar pada Rabu waktu AS, dan dihadiri Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen serta Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt.

BACA JUGA: “Kami Ingin Jadi Orang Greenland, Bukan Amerika Atau Denmark!”

Dari pihak AS, pertemuan itu dijadwalkan dihadiri Wakil Presiden JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio, menurut laporan media.

Greenland, wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark, selama ini menarik perhatian AS karena lokasinya yang strategis serta kekayaan sumber daya mineralnya.

Namun, desakan Trump untuk menguasai pulau tersebut, termasuk pernyataan yang tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer, menuai kecaman luas dari berbagai negara.

Donald Trump yang dikenal sebagai pengembang properti, menyebut kepemilikan Greenland sebagai kebutuhan mutlak bagi keamanan ekonomi AS, dan membandingkannya dengan kesepakatan properti berskala besar.

Denmark dan Greenland menolak usulan penjualan wilayah tersebut, dan kembali menegaskan kedaulatan Denmark atas Greenland.

Sejumlah negara Eropa, termasuk Inggris, dilaporkan tengah membahas kemungkinan penempatan pasukan di wilayah otonom Denmark tersebut, sebagai upaya meredakan kekhawatiran keamanan yang disampaikan Trump.

Prancis Buka Konsulat

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mengungkapkan, Prancis akan membuka konsulat di Greenland pada 6 Februari mendatang.

Kepada radio RTL, Barrot mengatakan langkah tersebut bertujuan untuk menegaskan keinginan Prancis  memperdalam kehadiran dalam berbagai dimensi di Greenland, wilayah otonom Denmark yang diminati AS.

Kementerian Luar Negeri Prancis sebelumnya menyatakan akan mengirimkan utusan pada bulan depan untuk menilai sejumlah lokasi potensial.

Namun, pernyataan Barrot menegaskan kehadiran diplomatik fisik akan segera dibangun di ibu kota Greenland, Nuuk.

Percepatan pembukaan konsulat itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Eropa dan AS terkait status Greenland.

Barrot mendesak Washington menghentikan apa yang ia sebut sebagai pemerasan politik.

Ia menegaskan, Greenland adalah wilayah Eropa yang berada di bawah perlindungan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), dan tidak ada alasan yang dapat membenarkan intervensi AS.

Menurut Barrot, konsulat Prancis di Greenland akan memiliki peran strategis yang lebih luas, tidak hanya memberikan layanan konsuler rutin bagi enam warga negara Prancis yang saat ini terdaftar di wilayah tersebut.

Konsulat itu juga diharapkan dapat mendukung para peneliti ilmiah, serta membantu perusahaan-perusahaan Prancis yang ingin berinvestasi di kawasan yang kaya sumber daya alam tersebut.

Dengan pembukaan konsulat ini, Prancis akan bergabung dengan sejumlah kecil negara yang memiliki kehadiran diplomatik permanen di Greenland, bersama AS dan, dalam waktu dekat, Kanada. (*)