Was Wis Wus Selamatkan Whoosh

NarayaPost – Mungkin tak ada moda transportasi di Indonesia yang begitu menyita banyak perhatian dan komentar publik, seperti yang didapatkan oleh Whoosh, kereta cepat Jakarta-Bandung.

Sejak mulai dibangun pada 21 Januari 2016, dan mulai beroperasi secara komersial pada 2 Oktober 2023, proyek senilai lebih dari Rp120 triliun itu terus menuai polemik hingga saat ini.

Utang yang membengkak, hingga dugaan penggelembungan harga dan korupsi, terus menjadi perbincangan hangat publik.

Presiden Prabowo Subianto pun ikut berkomentar soal polemik proyek kereta api berkecepatan tinggi, yang dioperasikn oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) tersebut.  

Prabowo menegaskan akan bertanggung jawab penuh atas polemik dan keberlangsungan operasional Whoosh.

“Enggak usah khawatir, ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya.”

“Tidak ada masalah, saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,” kata Prabowo usai meresmikan operasional Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/111/2025).

Kata Prabowo, proyek kereta cepat Whoosh tidak menghadapi persoalan serius seperti yang ramai diberitakan.

Ia lantas meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu-isu yang menimbulkan kekhawatiran publik.

Indonesia, lanjutnya, adalah negara besar yang mampu mengelola proyek strategis nasional seperti Whoosh.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) juga ia minta tidak perlu cemas, karena seluruh tanggung jawab pengelolaan transportasi publik merupakan tanggung jawab pemerintah.

“Indonesia bukan negara sembarangan, saya hitung enggak ada masalah.”

BACA JUGA: Tanggung Beban Subsidi Rp9.700 per Tiket, Pemprov DKI Jakarta Bakal Naikkan Tarif Bus Transjakarta

“PT KAI enggak usah khawatir, semuanya enggak usah khawatir, kita layani rakyat kita, kita berjuang untuk rakyat kita,” tegasnya.

Menurut Prabowo, transportasi publik seperti Whoosh tidak seharusnya dinilai dari sisi keuntungan finansial semata, melainkan dari manfaat sosial yang diberikan kepada masyarakat.

“Whoosh itu semua public transport di seluruh dunia, jangan dihitung untung rugi, hitung manfaat untuk rakyat.”

“Di seluruh dunia begitu, ini namanya Public Service Obligation,” jelasnya.

Pemerintah, lanjut Prabowo, memberikan subsidi besar untuk layanan kereta api, sebagai bentuk kehadiran negara dalam melayani rakyat.

“Tadi disampaikan Menhub, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen.”

“Ya, ini kehadiran negara,” ucapnya.

Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang bersih, agar dana publik benar-benar kembali kepada masyarakat.

Ia berjanji menindak tegas praktik kebocoran dan korupsi yang merugikan keuangan negara.

“Dari mana uang itu? Dari pajak, dari kekayaan negara.”

“Makanya kita harus mencegah semua kebocoran, hentikan penyelewengan dan korupsi.”

“Uang rakyat tidak boleh dicuri, akan kita kembalikan untuk pelayanan rakyat,” cetusnya.

BACA JUGA: Pramono Anung Minta Transjakarta Perbaiki Mesin Tap In Tap Out yang Sering Eror

Prabowo meminta agar isu Whoosh tidak dipolitisasi, dan masyarakat tidak terpancing oleh pihak-pihak yang ingin menimbulkan keresahan.

“Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendangnya orang.”

“Mungkin ada pihak-pihak yang enggak tahu dari mana, yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat,” tuturnya.

Prabowo menegaskan, pemerintah di bawah kepemimpinannya tidak akan lengah, dan akan bekerja keras memastikan kekayaan negara dikelola dengan benar demi kepentingan rakyat.

“Saya tidak akan ragu, bersama tim saya, kita buktikan, kita akan menghemat, menyelamatkan, mencari semua sumber kekayaan dan kelola dan kembalikan ke rakyat,” bebernya.

Lanjutkan Hingga Banyuwangi

Presiden Prabowo Subianto ingin memperpanjang rute Kereta Api Cepat Whoosh Jakarta-Bandung, hingga ujung timur Pulau Jawa, Banyuwangi.

“Insyaallah. Saya minta tidak hanya Surabaya, tapi sampai Banyuwangi.”

“Surabaya itu zaman dulu, sekarang Banyuwangi,” tegasnya.

Menurut Prabowo, pembangunan infrastruktur transportasi modern seperti Whoosh tidak boleh berhenti di tengah jalan.

Manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kehadiran kereta cepat, lanjut Prabowo, jauh lebih besar dibanding beban finansial yang kini menuai tanggapan beragam publik.

“Pokoknya, enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp1,2 triliun per tahun, tetapi manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung,” ulasnya.

Prabowo menegaskan, proyek tersebut menjadi simbol kerja sama Indonesia dan Cina, sekaligus langkah penting transfer teknologi transportasi modern di dalam negeri.

“Yang penting kita kuasai teknologi.”

“We are at an edge of best practice.”

“Dan ingat, ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok,” ucapnya.

Soal beban utang proyek Whoosh, ia memastikan Indonesia memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk mengelolanya, tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung.

“Sudahlah, saya sudah katakan, Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab.”

“Jadi, tidak usah ribut, kita mampu dan kita kuat,” ujarnya meyakinkan.

Fokus di Kereta Api

Presiden Prabowo Subianto menyatakan kereta api menjadi salah satu fokus pemerintahannya, karenastrategis dan vital untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat.

Prabowo menginstruksikn jajaran menteri dan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin untuk menambah gerbong kereta, termasuk KRL, yang melayani perjalanan masyarakat area Jabodetabek.

“Kereta api dan semua transportasi massal, mass transit system adalah bagian dari kehidupan masyarakat modern yang sangat-sangat strategis dan sangat vital.”

“Kereta api Indonesia dengan semua sistemnya, dilaporkan kepada saya, mengangkut penumpang setahun 486 juta penumpang.”

“(Sebanyak) 486 juta penumpang naik sistem kereta api kita, dan memang sistem kereta api kita ini akan menjadi fokus, perhatian dari program pemerintahan yang saya pimpin,” ujar Prabowo.

Prabowo mengaku beberapa hari terakhir memimpin rapat terbatas dengan jajaran menteri, antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Dirut KAI Bobby Rasyidin, untuk membahas strategi meningkatkan layanan transportasi massal, khususnya kereta api.

“Untuk Jabodetabek, Dirut PT KAI mengatakan harus membuat tambahan gerbong, rangkaian baru.”

“Satu rangkaian butuh uang 9 juta dolar (AS). Benar? Beliau ajukan totalnya Rp4,8 triliun, ya?”

“Saya setujui, bahkan akan saya alokasikan, bahkan beliau mengajukan Rp4,8 T, saya setujui, tidak, tidak Rp4,8 T, Rp5 T saya setujui.”

“Kalau uang rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu.”

“Uangnya kita hemat demi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan,” imbuhnya.

Prabowo memerintahkan Dirut PT KAI bekerja cepat, dan menargetkan tambahan gerbong itu rampung dalam waktu satu tahun.

“Dirut KAI, berapa ini didengar lho. 6 bulan?”

“Sudahlah, kita kasih 1 tahun.”

“Nanti dia stress tidak bisa tidur ya kan.”

“Kalau kau bisa 6 bulan oke, tetapi 1 tahun harus.”

“Ini rakyat yang saksi ya.”

“Jadi, nanti ada tambahan 30 rangkaian baru.”

“Saya tadi coba, bersih, nyaman, (ada) AC,” beber Prabowo.

Prabowo juga membagikan kesannya menikmati layanan kereta api KRL Commuter Line dari Stasiun Manggarai menuju Stasiun Tanah Abang Baru.

“Saya sering di luar negeri, tetapi kereta api kita ini tidak kalah dengan kereta api di mana pun,” puji Prabowo.

Sekelebat Whoosh

Maret 2012

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka wacana soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Saat itu proses pengkajiannya dilakukan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA).

Maret 2015

Pada Maret 2015, Presiden Joko Widodo menyetujui proyek KCJB dalam rapat terbatas. 

September-Oktober 2015

Pada September 2015, pemerintah menolak proposal KCJB karena mengharuskan penggunaan kas negara.

Pada Oktober 2015, Menteri BUMN Rini Soemarno mengubah keputusan dan melanjutkan perizinan KCJB, lalu memilih perusahaan Cina sebagai rekan pembangunan, menggantikan Jepang.

Oktober 2015

Pada Oktober 2015, PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) didirikan sebagai perusahaan yang menaungi proyek KCJB.

Perusahaan ini merupakan hasil patungan antara konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBi), dan konsorsium perusahaan perkeretaapian Tiongkok melalui Beijing Yawan HSR Co Ltd.

Investasi 6,07 miliar dolar ditanggung BUMN Indonesia dan Cina tanpa melibatkan APBN.

Januari 2016

Peletakan batu pertama berlangsung pada 21 Januari 2016.

Awalnya, proyek ini diperkirakan akan selesai pada 2019, namun terhambat masalah pembebasan lahan.

Pada 2017, proyek ini mesti membebaskan lahan seluas 500 hektare di Karawang-Purwakarta, dengan biaya mencapai Rp 2 triliun.

Hingga Oktober 2021, diperkirakan anggaran untuk proyek ini secara keseluruhan membengkak menjadi Rp113 triliun, melonjak Rp18 triliun.

November 2021

Terancam macet karena pembengkakan biaya, Presiden Jokowi akhirnya  mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang pemerintah yang akan melakukan penyertaan modal negara, dan memberikan penjaminan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Proyek yang semula dianggarkan 6,02 miliar dolar AS, membengkak jadi 7,2 miliar dolar AS, dengan tambahan 1,2 miliar dolar AS, menjadi beban utang PT KAI ke China Development Bank (CDB).

2 Oktober 2023

Presiden Jokowi meresmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang diberi nama Whoosh pada Senin 2 Oktober 2023, di Stasiun Halim, Jakarta Timur.

22 April 2024

PT KAI minta pemerintah membantu, antara lain dengan penyertaan modal negara (PMN), untuk mengatasi beban utang KAI dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Perang Kata

Seperti namanya, Whoosh juga dengan cepat membuat banyak orang berkomentar tentang proyek ini.

Berikut ini beberapa komentar dari pejabat pemerintahan dan pejabat publik soal polemik proyek Whoosh:

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria

“Nah ini apakah (pemerintah) menambah equity (modal) sehingga kemudian perusahaan ini menjadi self sustain (mandiri), karena secara operasional mereka kan sudah sudah cukup.”

“Kemudian kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api lain, infrastrukturnya (menjadi) milik pemerintah.”

“Ini dua opsi yang kita coba tawarkan.”

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

“KCIC itu kan di bawah Danantara, kalau di bawah Danantara mestinya mereka sudah punya manajemen sendiri, (apalagi) sudah punya dividen sendiri.”

“Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi.”

“Jadi ini kan maunya dipisah antara swasta sama government.”

Presiden ke-7 RI Jokowi

“Transportasi massal itu bukan diukur dari laba, tetapi dari keuntungan sosial, seperti pengurangan emisi karbon dan peningkatan produktivitas masyarakat.”

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan

“Restructuring saya sudah bicara dengan Cina, karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang.”

“Kita coba perbaiki, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan Cina.”

“Tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Keppres, supaya timnya segera berunding, dan sementara Cina sudah bersedia kok, enggak ada masalah.”

Ketua DPR Puan Maharani

“Ini kan harus dibahas bersama dengan pemerintah, bagaimana secara teknis dan bagaimana kondisi keuangan dulu dan saat ini.”

“Dan sikap pemerintah sekarang akan di-apakan?”

“Supaya jangan sampai terjadi kerugian negara.”

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu

“Saat ini sudah pada tahap penyelidikan ya.”

Direktur Utama PT KAI (Persero) Bobby Rasyidin

“Yang jelas PT Kereta Cepat Indonesia-Cina sangat patuh dan taat kepada hukum, dan kami sangat mendukung permintaan-permintaan data atau kesaksian dari KPK.”

“Kami sudah koordinasi dengan Danantara sebagai holding dari KAI.”

“Lagi dibicarakan antara Danantara dengan pemerintah juga tentunya.”

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono

“Kita pastikan, tadi Pak Presiden menyampaikan terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, tentu negara, pemerintah akan hadir dan kita melibatkan semua pihak.”

“Semua ingin mengambil peran, mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung.”

“Ada banyak aspek yang juga sedang dinegosiasikan.”

“Kami tidak ingin mengumbar dulu, karena namanya juga masih negosiasi.”

“Mohon dimaklumi, negosiasi juga perlu ada ruangnya.”

“Mudah-mudahan bisa menghasilkan yang terbaik untuk kita, karena prinsipnya adalah negosiasi untuk yang terbaik untuk Indonesia.”

“Dan pada akhirnya kalau itu sudah selesai, kalau itu sudah bisa kita carikan solusi yang terbaik, barulah kita secara bersamaan juga mengembangkan kereta cepat untuk jalur-jalur berikutnya.”

“Termasuk beberapa saat yang lalu, Bapak Presiden menyampaikan kenapa tidak Jakarta-Surabaya, bahkan sampai dengan Banyuwangi.”

“Harapannya akan membuka atau memberikan jalan bagi pemerataan pembangunan.”

“Ini berbicara keadilan, saya ulangi berbicara keadilan dan pemerataan antar-wilayah.”

“Tidak boleh ada yang tertinggal dan tidak boleh ada yang kemudian tidak terjangkau.” (*)