Waspadai Hoaks BBM: Uji Oktan & Batas Isi Palsu

NarayaPost – Waspadai Hoaks BBM: Uji Oktan & Batas Isi Palsu. Sejak beberapa waktu belakangan, masyarakat dihebohkan dengan berbagai unggahan di media sosial yang menyebut bahwa ada pembatasan pengisian BBM ada yang bilang mobil cuma bisa isi per 7 hari, motor setiap 4 hari serta klaim bahwa masyarakat bisa memeriksa kualitas oktan BBM menggunakan alat portabel di pinggir jalan. Namun, klaim-klaim tersebut mendapat bantahan tegas dari pihak Pertamina.

Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyampaikan bahwa klaim penggunaan alat seperti “Oktis-2” untuk menguji angka oktan BBM tidak valid secara teknis. Menurutnya, alat portabel semacam itu hanya mengukur sifat dielektrik bahan bakar, bukan karakteristik pembakaran sebenarnya.

BACA JUGA : Timnas Indonesia Selangkah Lagi Menuju Piala Dunia 2026

“Mesin CFR merupakan satu-satunya alat yang disertifikasi secara global untuk mengukur angka oktan yang valid,” kata Roberth dalam klarifikasinya.

Dalam penjelasan resminya, Roberth juga menyatakan bahwa hoaks tentang pembatasan pengisian BBM untuk mobil dan motor adalah tidak benar. Penyaluran bahan bakar subsidi tetap berjalan seperti biasa sesuai mekanisme Pemerintah, tanpa aturan pembatasan waktu pengisian. Oleh karenanya harus Waspadai Hoaks BBM.

“Informasi pembatasan isi untuk penunggak pajak kendaraan juga keliru,” ujarnya.

Hoaks lain yang sempat viral adalah narasi bahwa kebijakan pembatasan BBM memicu kebakaran SPBU. Video yang beredar sebagai “bukti” ternyata adalah klip lama, yakni peristiwa kebakaran SPBU di Aceh pada 2024, yang tidak ada korelasinya dengan kebijakan BBM saat ini. Klaim kerusuhan atau demonstrasi di SPBU juga telah ditelusuri dan dijelaskan sebagai kesalahpahaman kontekstual. Misalnya, di Lumajang beredar video kerumunan di SPBU, yang diklaim sebagai aksi penggerudukan akibat kebijakan baru. Nyatanya, kejadian tersebut terjadi ketika hujan deras dan penonton karnaval mencari tempat berteduh, bukan aksi protes terhadap Pertamina.

Menanggapi hal ini, Roberth berpesan agar masyarakat lebih kritis terhadap informasi yang beredar bebas. Dia menyarankan agar setiap orang memverifikasi klaim melalui kanal resmi perusahaan, seperti call center 135 atau akun media sosial Pertamina.

“Kami sangat menyayangkan jika hoaks mengganggu kepercayaan publik terhadap perusahaan dan pemerintah yang justru bertugas memastikan ketersediaan energi,” imbuhnya.

Pengamat energi dan kebijakan publik menilai bahwa fenomena hoaks seperti ini bukan hanya soal misinformasi semata, tetapi juga soal rasa cemas publik terhadap fluktuasi harga bahan bakar.

“Ketika harga minyak dunia naik, masyarakat rentan terdampak lewat isu BBM,” ujar Dr. Lina Kartika, peneliti kebijakan energi. Dia menjelaskan bahwa di tengah ketidakpastian, berita semacam pembatasan isi BBM atau uji oktan portabel jadi cepat tersebar meskipun tidak berdasar.

Bagaimana cara masyarakat menyaring informasi agar tidak terjebak hoaks? Beberapa langkah sederhana bisa diterapkan. Pertama, pastikan sumber berita memiliki afiliasi resmi atau kredibel, misalnya media besar atau lembaga pemerintahan. Kedua, cek apakah klaim yang dibuat dilengkapi data teknis atau narasumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, jika menemukan video atau gambar yang mencurigakan, coba cari versi aslinya dan konteks kejadian di masa lalu kadang klaim “baru” menggunakan rekaman lama yang dikontekstualkan secara menyesatkan.

BACA JUGA : Hamas Menyetujui Pertukaran Tawanan dan Akhiri Perang di Gaza

Langkah proaktif dari Pertamina dan pemerintah untuk meluruskan hoaks ini menjadi penting, terutama agar ketidakpastian publik tidak berujung pada reaksi panik atau tindakan yang merugikan. Jika hoaks tetap dibiarkan berkembang, bukan hanya citra institusi yang bisa terkena dampak, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan energi nasional.

Pada akhirnya, dalam era banjir informasi ini, sebagian besar tantangan bukan lagi soal akses data, melainkan bagaimana memilih mana yang akurat dan mana yang bersifat spekulatif atau manipulatif. Semoga klarifikasi resmi dan literasi publik dapat berjalan beriringan agar masyarakat tetap mendapatkan informasi bahan bakar yang benar dan tidak terjebak dalam klaim tak berdasar.