Anggota DPR Sebut Koki MBG Harus Punya Jam Terbang

NarayaPost – Setibanya dari kunjungan ke luar negeri, termasuk sidang umum terkait agenda Majelis PBB, Presiden Prabowo meminta koki masak menu MBG sosok yang terlatih. Sejalan dengan Prabowo, Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago pun setuju bila koki MBG harus mempunyai jam terbang.

Irma menyebut, paling tidak, juru masak menu program prioritas itu berpengalaman, setidaknya pernah masak di catering. “Setuju, koki setidaknya orang yang punya pengalaman masak di catering,” ungkap Irma kepada awak media, Senin, (29/9/2025).

Prabowo Panggil Kepala BGN Imbas Kasus MBG

Sebelumnya, Presiden Prabowo memanggil Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Saat menghadap Prabowo, Dadan menyampaikan penyebab rentetan keracunan MBG di berbagai daerah. Salah satunya yakni kasus keracunan banyak dialami Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru beroperasi.

BACA JUGA: Vietnam Evakuasi 30.000 Warga WaspadaoTopan Bualoi

Selain baru saja beroperasi, Sumber Daya Manusia (SDM) di dalamnya juga masih membutuhkan jam terbang. Untuk itu, Prabowo memberikan instruksi terkait peningkatan tata kelola sekaligus arahan agar SPPG mempunyai koki terlatih dan dilengkapi alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan.

Tidak hanya itu, ia juga memberikan instruksi agar setiap SPPG mempunyai alat sterilisasi food tray, memasang filter air, serta dilengkapi CCTV, yang terhubung langsung ke pusat. “Sanitasi yang standard memang itu wajib ya,” jelas Anggota DPR RI dari NasDem itu.

Anggota DPR Soroti Alat Sterilisasi Instruksi Presiden

Irma menyoroti kebijakan terkait alat sterilisasi yang diwajibkan Prabowo untuk SPPG. Ia mengingatkan agar dapur tidak diperdagangkan oleh oknum demi menjaga kepentingan vendor. “Jika alat sterilisasi SPPG harus dari vendor maka dapur jangan diperjualbelikan oleh oknum, agar kentungan vendor tidak tergerus dan nggak mungkin juga vendor harus kerja bakti, vendor kan juga harus ada keuntungan,” ujar Irma.

Sebelumnya, Dadan melaporkan kepada Prabowo bahwa jumlah SPPG yang beroperasi saat ini sudah mencapai 9.615 unit dengan penerima manfaat sekitar 31 juta orang. “Capaian jumlah SPPG yang operasional telah mencapai 9.615 dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat,” kata Dadan dalam keterangannya, Minggu (28/9/2025).

Ia juga memaparkan adanya kejadian luar biasa (KLB) selama program berlangsung. Dalam periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus. Sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025, jumlahnya bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus. “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” jelasnya.

BACA JUGA: Uang Dugaan Korupsi Kuota Haji Tertuju pada Satu Orang!

Apakah Instruksi Prabowo Bisa Perbaiki MBG?

Rangkaian kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan publik sekaligus tantangan besar bagi pemerintah. Instruksi Presiden Prabowo untuk memperkuat tata kelola, mulai dari pemilihan koki berpengalaman, penggunaan alat rapid test, hingga kewajiban sterilisasi peralatan, menunjukkan keseriusan negara dalam memastikan keamanan pangan bagi jutaan penerima manfaat.

Di sisi lain, masukan dari anggota legislatif, seperti Irma, memperlihatkan pentingnya pengawasan agar kebijakan tersebut tidak disalahgunakan oleh oknum. Keberadaan vendor penyedia alat maupun pengelola dapur harus tetap dikendalikan secara transparan, sehingga program ini berjalan sesuai tujuan tanpa mengorbankan kepentingan publik maupun pihak swasta yang terlibat.

Dengan jumlah SPPG yang terus bertambah dan menjangkau lebih dari 31 juta orang, keberhasilan program MBG akan sangat bergantung pada profesionalitas SDM dan konsistensi penerapan standar. Perbaikan menyeluruh yang diarahkan Presiden diharapkan mampu menekan kasus KLB, sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap program prioritas nasional ini.