Belasan Ribu Kasus Keracunan MBG, Paling Banyak di Daerah Ini

NarayaPost – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melaporkan hampir belasan ribu kasus keracunan yang terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Data tersebut dikumpulkan melalui aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR), yang berfungsi untuk memantau dan mendeteksi penyakit menular berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB)secara cepat. Melalui sistem ini, peringatan otomatis akan muncul ketika jumlah kasus melebihi ambang batas, sehingga petugas dapat segera melakukan langkah respons dini.

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes, Sumarjaya, mengungkapkan bahwa total kasus diperoleh dari data yang dihimpun hingga 5 Oktober 2025 pukul 17.00 WIB.

Kasus Keracunan Capai Belasan Ribu

“Sampai sore kemarin, kita sudah memiliki kasus kejadian laporan dari SKDR sekitar 119 kejadian dengan 11.660 kasus. Cut off-nya jam kemarin pukul 17.00 WIB, yang terakhir di Karanganyar, Kuningan, Kabupaten Purworejo, dan juga Temanggung,” jelasnya dalam sebuah webinar pada Senin (6/10/2025).

BACA JUGA: Gempa Besar Guncang Filipina: 8 Orang Tewas

Ia menambahkan, sebanyak 199 kejadian luar biasa keracunan MBG tersebut tersebar di 25 provinsi dan 88 kabupaten/kota, dengan puncak kasus terjadi pada minggu ke-39. Sumarjaya berharap penggunaan SKDR dapat menjadi solusi untuk memantau dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

“Pada minggu 39 ya, cukup banyak sekali. Tetapi, ini kita berharap nanti dengan manfaat dari bagaimana solusi dan strategi dan upaya kita lakukan, supaya data bisa satu pintu. Sistem sudah bisa diatur dengan baik dan nanti bisa dimanfaatkan oleh semua stakeholder,” ujarnya.

Jawa Barat Jadi Provinsi Tertinggi Keracunan MBG

Dari hasil pemantauan SKDR, tiga provinsi dengan kasus keracunan MBG tertinggi adalah Jawa Barat (34 kejadian), Jawa Tengah (15 kejadian), dan DI Yogyakarta (13 kejadian). Meski tidak ditemukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan kasus keracunan berulang, terdapat sejumlah kecamatan yang mengalami kejadian serupa lebih dari satu kali.

Selain itu, data SKDR menunjukkan bahwa seluruh SPPG yang mengalami kasus keracunan pangan belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sumarjaya berharap, pembaruan fitur pada aplikasi SKDR nantinya dapat mempermudah integrasi dan sinkronisasi data di semua tingkatan.

“Sehingga nanti data itu benar-benar satu data, yang tidak berbeda-beda data. Baik itu dari daerah, kabupaten, provinsi, nasional, maupun stakeholder lainnya,” pungkasnya.

BACA JUGA: Graham Arnold Minta Irak Tak Remehkan Timnas Indonesia

Perlunya Peningkatan Standar Program Makan Bergizi Gratis

Kasus keracunan yang menimpa belasan ribu peserta program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi peringatan penting bagi pemerintah dan seluruh pelaksana di lapangan untuk memperketat pengawasan. Data yang dihimpun melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) menunjukkan bahwa banyak kasus terjadi di wilayah yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kondisi ini menandakan perlunya peningkatan standar kebersihan dan kualitas bahan pangan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes, Sumarjaya, menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi untuk memastikan keamanan pangan dalam program nasional tersebut. Ia juga menekankan agar data terkait kasus keracunan dapat terintegrasi dalam satu sistem agar langkah pencegahan dan penanganan bisa dilakukan secara cepat dan tepat.

Lebih dari sekadar laporan statistik, kasus ini menjadi ujian nyata bagi implementasi program MBG dalam menjamin kesehatan masyarakat. Melalui perbaikan sistem, peningkatan pengawasan, dan edukasi terhadap petugas maupun penyedia makanan, diharapkan kejadian serupa tidak kembali terulang. Seperti disampaikan Sumarjaya, “Sehingga nanti data itu benar-benar satu data, yang tidak berbeda-beda data,” menegaskan pentingnya koordinasi dan transparansi dalam menjaga keselamatan penerima manfaat program MBG.