Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Rezim Prabowo-Gibran Tuna Etika

NarayaPost, Jakarta – Aktivis HAM Romo Agustinus Setyo Wibowo SJ menilai, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang bakal genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025, berjalan tanpa keadaban dan tanpa etika.

Hal itu dikatakan Romo Setyo, dalam diskusi bertajuk Rembuk Rakyat: Evaluasi 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang digelar oleh Aliansi Nasional Pemuda Mahasiswa, di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

Menurut dosen filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta itu, krisis fundamental masih terjadi di Indonesia, dan pemerintah tampak tak peduli atas hal itu.

“Investasi melambat, PHK di mana-mana, ekonomi semakin berat.”

“Sekitar 900 demonstran masih ditahan sejak demonstrasi akhir Agustus lalu,” kata Romo Setyo.

Namun di sisi lain, lanjutnya, proyek pemerintah makin menggelontorkan dana besar, seperti program makan bergizi gratis (MBG), dan membeli ratusan alutsista.

BACA JUGA: Mensos Gus Ipul Cerita Kisah Anak-Anak di Sekolah Rakyat

Romo Setyo menilai rezim Prabowo berwatak timokrasi, di mana prinsip yang digunakan sebagai pengatur pemerintahan negara adalah rasa cinta akan kehormatan, kemuliaan, dan penghargaan.

Prabowo, lanjut Romo Setyo, menjalankan negara dengan ambisius, heroik, demi kejayaan dan kemegahan dirinya sendiri.

“Seorang timokrat seperti Prabowo memandang rendah bawahan, dan mengaminkan semua permintaan orang yang lebih tinggi di atas dia,” jelas Romo Setyo.

Romo Setyo juga mempertanyakan program sekolah rakyat yang menjadi salah satu program andalan Prabowo.

Karena, menurutnya di saat yang sama, banyak sekolah negeri yang tutup karena kekurangan murid.

Senada, Ubedilah Badrun, akademisi dari Universitas Negeri Jakarta, juga menilai demokrasi di era Prabowo-Gibran terus mengalami kemunduran.

“Secara kualitatif mundur.”

“Kebebasan sipil mundur luar biasa.”

“Setahun pemerintahan Prabowo, indeks demokrasi terus menurun drastis,” tutur Ubed.

Salah satu hal yang membuat indeks demokrasi Indonesia terus merosot, kata Ubed, adalah penangkapan sekitar seribuan aktivis tanpa dasar hukum yang jelas, usai aksi demontrasi pada akhir Agustus 2025.

Banyak dari mereka bahkan masih ditahan hingga sekarang.

Rezim Prabowo, menurut Ubed, juga tuna etika.

BACA JUGA: Respon Patrick Kluivert Usai Dicopot oleh PSSI

“Bayangkan, tidak ada satu pun yang dihukum setimpal dalam kematian Affan yang ditabrak rantis Brimob.”

“Tidak ada elite yang mundur, tuna etika,” tegasnya.

Bahkan, lanjut Ubed, reformasi kepolisian hingga kini belum ada bentuk jelasnya, sejak didengungkan oleh Prabowo pasca-kematian Affan Kurniawan.

Demokrasi, kata Ubed, hanya dijadikan instrumen untuk merebut kekuasaan, bukan instrumen untuk kepentingan rakyat.

“Praktik kekuasaan hari ini tidak berubah dari rezim Jokowi, ada cacat bawaan, dan itu diakui sendiri oleh Prabowo yang menyebut Jokowi sebagai guru poltiknya.

Menurutnya, Indonesia periu kekuaatan kiri, saat di mana kekuatan kanan semakin represif.

BACA JUGA: Prabowo Subianto: Korupsi Sangat Sulit Disembuhkan Jika Sudah Stadium Empat

“Terlalu lama kita dibohongi. Waktunya menata ulang republik ini,”tegasnya.

Di tempat yang sama, Avianti Armand, Koordinator Gerakan Suara Ibu Indonesia, sepakat perlu adanya politik kiri di Indonesia, dan menegaskan pentingnya oposisi.

Avianti lantas mengusulkan Indonesia baru tanpa mereka. Mereka yang ia maksud adalah para elite politik dan pejabat yang merusak negeri ini.

“Kami juga menginisiasi KlikRakyat, ajakan agar kita bisa saling klik, dan punya rasa yang sama.”

Di rezim Prabowo saat ini, Avianti menilai gerakan perempuan masih terbatas, dan pemerintah masih juga mengabaikan perempuan.”

“Apakah evaluasi masih bisa dilakukan di saat korupsi dan kekerasan masih terus terjadi?” Tanyanya.

Avianti juga mencetuskan ajakan pencabutan mandat terhadap Prabowo-Gibran, jika suara-suara masyarakat sipil tetap tak dipedulikan oleh pemerintah.

Bagi Avianti, makna korupsi bukan hanya soal pejabat mencuri uang rakyat, tapi lebih luas lagi, yakni penyelewengan kewenangan dan mandat dari rakyat oleh pemerintah. (*)