Pemerintah Diminta Fokuskan MBG ke Wilayah Rentan dan Integrasikan dengan Layanan Kesehatan

NarayaPost, Jakarta – Aktivis Human Rights Working Group (HRWG) Ardhi Rosyadi menegaskan, program makan bergizi gratis (MBG) harus berpihak pada hak atas pangan, bukan sekadar bantuan soisial.

Menurut Ardhi, hak asasi manusia (HAM) sebenarnya adalah pendidikan  gratis, sesuai pasal 26 Deklarasi Universal HAM (DUHAM), dan pasal 13 Kovenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya (ICEESCR).

MBG, katanya, harus berbasis rights to food.

“Komite CRC PBB menyebut Indonesia masih menghadapi triple burden of malnutrition, yakni kurang gizi, mikronutrien, dan obesitas, juga ketimpangan gizi tinggi di Papua, NTT, dan Maluku,” kata Ardhi dalam Diskusi Hukum dan HAM Refleksi 1 Tahun Prabowo-Gibran: Bangkitnya Hantu Orde Baru, Bagaimana Masa Depan HAM, yang digelar oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), di Sadjoe Cafe, Jakarta Selatan, Minggu (19/10/2025).

Untuk itu, Ardhi meminta pemerintah memastikan dana MBG tidak mengorbankan anggaran pendidikan Rp550 triliun, menjamin menu bergizi lengkap, fokus ke wilayah rentan, dan mengintegrasikan dengan layanan kesehatan.

Ardhi juga meminta pemerintah membangun kantin sehat sekolah dan sanitasi layak.

“Larang iklan makanan ultra-proses dan dukung ASI eksklusif.”

“Pastikan transparansi dan partisipasi publik dalam pelasanaan MBG.”

“MBG bukan sekadar program sosial, tapi harus konkret memenuhi hak asasi,” tuturnya.

Prabowo Subianto: Kasus Keracunan MBG Cuma 0,0007 Persen

Presiden Prabowo Subianto mengakui kasus keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang terjadi, tapi menurutnya jumlahnya sangat kecil.

Meskipun masih terdapat tantangan di lapangan, Prabowo memastikan pengawasan dan standar operasional terus diperkuat untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan.

“Tentu kami menghadapi kendala.”

“Beberapa kasus keracunan makanan memang terjadi, namun dari total jumlah makanan yang kami distribusikan, angkanya hanya sekitar 0,0007 persen.”

“Bahkan satu kasus pun tidak dapat diterima.”

“Tetapi dalam setiap upaya manusia, mencapai kesempurnaan nol kesalahan sangatlah sulit.”

BACA JUGA: Prabowo-Gibran Dinilai Gagal Paham Soal Isu Palestina

“Kami tidak mencari alasan, kami bertekad memperbaikinya,” ujar Prabowo di acara Forbes Global CEO Conference 2025, di Hotel The St.Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Prabowo menegaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas.

Menurutnya, program ini dirancang tidak hanya untuk mengatasi persoalan gizi, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa.

“Makan Bergizi Gratis pada dasarnya adalah penyediaan makanan bergizi tanpa biaya.”

“Program ini lahir dari pengalaman saya selama bertahun-tahun berkampanye,” jelas Prabowo.

Gagasan MBG, lanjut Prabowo, berawal dari keprihatinannya terhadap kondisi anak-anak yang mengalami kekurangan gizi dan stunting di berbagai daerah.

Dalam setiap kunjungan, ia melihat sendiri anak-anak yang tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya, akibat kemiskinan dan keterbatasan asupan makanan.

“Setiap kali saya datang ke sebuah desa, saya disambut anak-anak yang berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan.”

“Saya sering berbicara dengan mereka. Saya tanya usia mereka, dan saya sering terkejut.”

“Anak laki-laki kecil yang saya kira berumur empat tahun ternyata berumur sepuluh tahun.”

“Anak perempuan yang saya kira berusia lima tahun, ternyata sudah sebelas tahun.”

“Saat itulah saya melihat langsung, dengan mata kepala sendiri, stunting, kekurangan gizi, dan kemiskinan,” ungkap Prabowo.

BACA JUGA: Setahun Prabowo-Gibran, Kementerian Apa yang Terbaik?

Program makan bergizi telah diterapkan di berbagai negara seperti India dan Brasil, yang terbukti membawa dampak sosial dan ekonomi positif.

Prabowo menilai Indonesia memiliki kemampuan dan keberanian untuk melakukan hal serupa, sebagai bentuk keberpihakan terhadap anak-anak dan masa depan bangsa.

Hingga pertengahan Oktober 2025, pemerintah telah membangun 11.900 dapur MBG yang setiap hari melayani 35,4 juta anak dan ibu hamil, atau sekitar 35 persen dari target nasional.

Prabowo menekankan, MBG tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah.

Ribuan petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil kini mendapat pasar tetap untuk hasil mereka, sehingga roda ekonomi berputar hingga ke tingkat desa.

Prabowo mengeklaim, Program MBG menciptakan efek berganda yang besar terhadap lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Bahkan dengan program makan gratis ini saja, kami sudah menciptakan langsung 1,5 juta lapangan kerja, langsung.”

“Ada 30.000 dapur, masing-masing mempekerjakan 50 orang.”

“Dengan dua atau tiga shift, jadi 50 orang kali 30.000, itu 1,5 juta.”

“Para ahli ekonomi mengatakan kepada saya bahwa pertumbuhan 1% menciptakan 400.000 lapangan kerja.”

“Nah, kami sudah menciptakan 1,5 juta lapangan kerja. Itu setara dengan 3%. Dan itu belum termasuk 81.000 koperasi,” bebernya.

Prabowo menambahkan, kebijakan tersebut juga berdampak pada tumbuhnya wirausaha lokal dan peningkatan konsumsi masyarakat, yang menjadi pendorong utama ekonomi. (*)