Pemprov DKI Jakarta Mau Bangun Rumah Sakit Internasional di Samping RS Sumber Waras, Usulkan Masuk PSN

NarayaPost, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal membangun rumah sakit bertaraf internasional, di lahan samping Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, seluas 3,6 hektare.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertemu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025), untuk membahas rencana ini.

“Kami segera mempersiapkan untuk membangun luas areanya 3,6 hektare.”

“Sehingga sangat cocok untuk menjadi rumah sakit internasional di Jakarta, karena tempatnya sangat strategis, dekat dengan rumah sakit swasta lainnya,” ujar Pramono.

Pramono mengajukan dua usulan kepada Menteri Kesehatan terkait pembangunan RS tersebut.

Pertama, Pemprov DKI mengusulkan agar proyek pembangunan rumah sakit masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.

“Kami mengusulkan apabila ini disetujui oleh pemerintah pusat, maka kami akan usulkan untuk itu,” ungkapnya.

Usulan kedua, mekanisme pembangunan akan dilakukan oleh Pemprov DKI.

Namun, Pramono mengusulkan agar Kementerian Kesehatan memberikan dukungan berupa penyediaan peralatan medis serta tenaga medis, termasuk dokter bertaraf internasional.

“Jadi dua hal itu yang kita diskusikan, dan tentunya nanti kami akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk hal-hal tersebut,” jelas Pramono.

Pramono juga menyampaikan rencana Pemprov DKI membangun rumah sakit bertaraf internasional lainnya di Cakung, Jakarta Timur, dengan luas mencapai 1,7 hektare.

Pramono optimistis, pembangunan rumah sakit serta upaya peningkatan layanan kesehatan ini akan berkontribusi pada kenaikan global city index Jakarta, yang dalam tujuh bulan terakhir naik dari peringkat 74 menjadi 71.

BACA JUGA: Pemprov DKI Diminta Manfaatkan Aset Tanah Tak Terpakai untuk Lahan Pemakaman

“Kami sudah mendapatkan kira-kira berapa dana yang diperlukan untuk itu,” katanya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendukung penuh rencana Pemprov DKI Jakarta membangun rumah sakit internaaional di lahan samping Rumah Sakit Sumber Waras.

Pembangunan rumah sakit bertaraf internasional diharapkan bisa mengurangi jumlah pasien yang berobat ke luar negeri.

“Jadi saya kaji juga itu (lahan pembangunan) sudah bisa diselesaikan, dan Pak Gubernur juga menyampaikan ide bagaimana kalau itu dibangun RS internasional untuk mengurangi banyaknya pasien yang ke luar negeri, karena Jakarta ini banyak pasien yang ke luar negeri,” beber Budi Gunadi.

Rencana Pemprov DKI membangun rumah sakit ini juga selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Budi mengatakan, dalam pertemuan ini juga dibahas mengenai sejumlah opsi skema pembiayaan pembangunan rumah sakit, termasuk terkait pengadaan tenaga medis berkualitas internasional.

“Kami mendukung untuk masuk PSN, keputusannya bukan di kami. Tapi kami dari Kementerian Kesehatan mendukung agar ini bisa masuk PSN,” cetus Budi.

Lampu Hijau dari KPK

Pramono Anung memastikan rencana pembangunan Rumah Sakit (RS) Tipe A di lahan milik Pemprov DKI Jakarta di Grogol Petamburan, Jakarta Barat, segera dimulai.

Kepastian ini disampaikan Pramono usai meninjau lokasi tersebut pada Senin (27/10/2025).

Lahan seluas 3,6 hektare tersebut kini bisa dimanfaatkan, menyusul telah dihentikannya penyelidikan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2023.

“Satu yang kemudian dianggap selesai, dan ada satu yang akhirnya kami mendapatkan kepastian dari KPK, tempat ini penyelidikannya sudah diberhentikan,” ungkap Pramono.

Dari lima temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berdampak pada tertundanya pembangunan, kata Pramono, tiga di antaranya sudah dipenuhi.

Ia juga mengungkapkan, nilai jual objek pajak (NJOP) lahan tersebut kini telah melonjak signifikan.

BACA JUGA: Pramono Anung Izinkan Lelang Proyek Dilakukan Sejak November Agar Anggaran Tak Menumpuk

“Kalau dari NJOP yang ada, kalau dulu minus Rp191 miliar, sekarang sudah menjadi Rp1,4 triliun.”

“Sehingga dengan demikian, hampir Rp700 miliar lebih tanahnya di sini mengalami kenaikan. Enggak mungkin dibatalkan,” ulas Pramono.

Dengan telah selesainya persoalan hukum, Pramono menyatakan telah mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk melanjutkan pembangunan.

“Kalau persoalan hukumnya sudah selesai, di BPK-nya sudah tidak ada masalah, karena itu kami berterima kasih sudah ada green light,” imbuhnya.

Pramono pun mengaku telah meminta jajarannya segera melanjutkan rencana pembangunan dan menyusun visibility study.

Terkait anggaran, Pramono menyebut ada dua skema yang tengah dipertimbangkan.

Skema pertama yakni melalui pembiayaan kreatif dengan memanfaatkan dana yang akan masuk dari Kementerian Keuangan ke Bank Jakarta, yakni sekitar Rp10 triliun.

Skema kedua, jika proyek ini masuk dalam PSN, Pramono berharap terjalin kerja sama dengan pemerintah pusat dalam proses pembangunannya, mengingat lokasi lahan yang dinilai sangat strategis. (*)