Mensos Gus Ipul Telah Berdiskusi dengan Pihak yang Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto

NarayaPost – Menteri Sosial (Mensos) Gus Ipul menegaskan bahwa dirinya telah melakukan dialog dengan sejumlah pihak yang menyatakan penolakan terhadap usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Diskusi tersebut dilakukan untuk mendengarkan secara langsung alasan dan keberatan dari kelompok yang menilai Soeharto belum layak menyandang gelar tersebut.

“Kepada mereka yang menolak pun saya sudah pernah ketemu, sudah pernah diskusi sebelumnya waktu itu ya kita terima, kita dengarkan apa yang menjadi keberatan-keberatannya gitu,” ujar Gus Ipul saat ditemui di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (2/11/2025).

Ia menambahkan bahwa seluruh masukan tersebut menjadi bagian dari pertimbangan dalam forum tim pengkaji dan peneliti Gelar Pahlawan Nasional yang dibentuk pemerintah.

BACA JUGA: Megawati Pastikan Hubungannya dengan Prabowo Tetap Harmonis

Mensos Gus Ipul Tegaskan Seluruh Pendapat Akan Dipelajari

Menurutnya, setiap pendapat, baik yang mendukung maupun menolak, tetap dipelajari dan dibahas dalam proses penilaian sebelum nama Soeharto akhirnya diajukan secara resmi sebagai calon penerima gelar.

“Dipelajari juga, keberatan-keberatannya dipelajari. Tetapi karena sudah memenuhi syarat formal maka Presiden Soeharto tetap kita usulkan ke Gelar Pahlawan,” ucapnya.

Gus Ipul menjelaskan bahwa pertemuan dengan pihak-pihak yang menolak dilakukan sebelum Kementerian Sosial menyerahkan daftar usulan calon penerima gelar kepada Dewan Gelar.

Mensos Tetap Hargai Perbedaan Pandangan di Masyarakat

Ia menegaskan, Kementerian Sosial menghargai perbedaan pandangan yang muncul di masyarakat dan menilai hal itu sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. “Sebelum kita usulkan ke Dewan Gelar kita sudah ada pertemuan waktu itu, sudah ada pertemuan,” tutur Gus Ipul.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa pihaknya tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memberikan apresiasi terhadap cara penyampaian aspirasi masyarakat yang menolak usulan tersebut.

“Kita dengarkan kan, tugas kita adalah mendengarkan, kita mengapresiasi. Tidak hanya mendengarkan, mengapresiasi karena disampaikan dengan baik gitu ya, baik melalui media sosial, melalui media-media yang ada, tapi juga datang ke Kementerian Sosial,” lanjutnya.

Alasan Penolakan Ada pada Rekam Jejak Soeharto

Gus Ipul menyebut alasan utama yang mendasari penolakan terhadap Soeharto adalah rekam jejak masa lalunya yang dinilai kontroversial oleh sebagian kalangan.

“Ya salah satunya kan dianggap Pak Presiden Soeharto itu tidak layak untuk mendapatkan pahlawan karena berbagai pelanggaran masa lalu, itu menurut mereka,” ujarnya.

BACA JUGA: Pertamina Akan Ganti Rugi Imbas Motor Brebet di Jatim

Diketahui, Kementerian Sosial telah mengajukan 40 nama calon penerima Gelar Pahlawan Nasional tahun 2025 kepada Kementerian Kebudayaan (Kemenbud). Dari daftar tersebut, sejumlah tokoh nasional termasuk di dalamnya, seperti Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, hingga aktivis buruh Marsinah, yang semuanya tengah dikaji untuk mendapatkan gelar kehormatan negara tersebut.

Proses Pengusulan Gelar Pahlawan Melalui Mekanisme Resmi

Pernyataan Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional bagi Presiden ke-2 RI Soeharto telah melalui mekanisme resmi yang mempertimbangkan berbagai pandangan masyarakat. Ia memastikan, keberatan dari pihak yang menolak juga telah diterima dan dibahas dalam forum pengkajian sebelum keputusan diajukan ke Dewan Gelar.

Pemerintah, melalui Kementerian Sosial, tetap menghormati perbedaan pendapat yang muncul dan menilai dialog sebagai bagian penting dari proses demokrasi. Dengan penjelasan tersebut, Gus Ipul menekankan bahwa keputusan pengusulan gelar pahlawan didasarkan pada syarat formal yang telah terpenuhi, sementara masukan publik akan tetap menjadi bahan pertimbangan bagi tim peneliti dan pengkaji di tahap selanjutnya.