Ada 700 Aduan Lebih ke Kemendagri, Ini yang Jadi Sorotan!

NarayaPost – Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat telah menerima sebanyak 737 pengaduan sepanjang tahun 2025 yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan daerah.

Sejumlah laporan tersebut bahkan menarik perhatian publik karena menyeret kepala daerah yang diduga melanggar etika maupun aturan yang berlaku. “Telah dilaksanakan selama [tahun] 2025 ini untuk merespons 737 pengaduan masyarakat. Beberapa di antaranya menjadi atensi publik, seperti Bupati Indramayu yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dalam rapat bersama Komisi II di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/11).

Kemendagri Beberkan Kasus yang Menjadi Sorotan Masyarakat

Selain kasus Bupati Indramayu, Bima turut membeberkan beberapa contoh lain yang menjadi sorotan nasional, di antaranya persoalan yang melibatkan Bupati Prabumulih yang sempat memberhentikan kepala sekolah, serta polemik di Pemerintah Daerah Pati.

BACA JUGA: Pemerintah Afghanistan Ancam Lakukan Serangan Balasan ke Pakistan

“Bupati Pati yang menaikkan tarif PBB sampai 250%, dan Bupati Prabumulih yang melakukan pemecatan terhadap Kepala Sekolah. Itu tiga di antara 700 lebih kasus yang menjadi aduan dari masyarakat,” lanjutnya.

Ada Peran Lain Diluar Pengawasan Inspektorat

Di luar fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal terhadap pemerintah daerah, Bima Arya juga menjelaskan peran Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum). Salah satu tugas utamanya meliputi penyaluran bantuan untuk partai politik serta pelaksanaan kajian terkait integritas partai politik.

“Di Polpum ini, juga dilakukan penguatan-penguatan pembinaan kepada ormas-ormas. Kemudian pembinaan ideologi, karakter, wawasan kebangsaan bagi anak-anak muda, kalangan muda, revitalisasi dan aktualisasi nilai Pancasila, dan lain-lain. Termasuk masalah narkoba dan penguatan kewaspadaan nasional,” jelasnya.

Dari Sejumlah Laporan, Intensitas Pengawasan Harus Terus Dijalankan

Paparan Kementerian Dalam Negeri mengenai 737 pengaduan masyarakat sepanjang 2025 menggambarkan intensitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terus berjalan, sekaligus menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap kinerja dan sikap para kepala daerah.

Sejumlah kasus yang mencuat ke ruang publik, seperti perjalanan Bupati Indramayu tanpa izin, kenaikan tarif PBB hingga 250 persen oleh Bupati Pati, serta pemecatan kepala sekolah oleh Bupati Prabumulih, menjadi contoh konkret dari aduan yang ditangani dan diklarifikasi oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri.

Melalui data tersebut, pemerintah menegaskan bahwa mekanisme penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah daerah. Proses respons terhadap laporan warga tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan administratif, tetapi juga sebagai upaya memastikan jalannya pemerintahan sesuai dengan ketentuan hukum dan etika jabatan.

BACA JUGA: Lapor Hasil KTT G20, Wapres Gibran Menghadap ke Prabowo

Di sisi lain, penjelasan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya turut menyoroti peran Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang menjalankan fungsi pembinaan di luar aspek pengawasan teknis.

Fokus pada penyaluran bantuan partai politik, kajian integritas partai, pembinaan organisasi kemasyarakatan, hingga penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi generasi muda menunjukkan bahwa Kemendagri juga menaruh perhatian pada stabilitas politik dan ketahanan sosial.

Rangkaian informasi ini memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap pemerintah daerah tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan beriringan dengan upaya pembinaan kelembagaan dan penguatan nilai kebangsaan. Keseluruhan langkah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah, menjaga hubungan yang transparan dengan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap aduan yang masuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Situasi ini juga menegaskan pentingnya peran partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan secara berkelanjutan.