Presiden Janji Perbaiki Sawah yang Rusak di Aceh

NarayaPost – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menolong para petani yang terdampak banjir dan longsor di Aceh serta wilayah Sumatera lainnya. Informasi tersebut menjadi salah satu berita yang paling banyak dibaca pada Minggu (7/12/2025). Presiden janji akan menuntaskan permasalahan satu-persatu.

Presiden Janji Benahi Sawah Rusak

Prabowo menyebutkan bahwa pemerintah telah menyiapkan dua langkah utama, yaitu memperbaiki lahan sawah yang rusak dan menghapus utang KUR (Kredit Usaha Rakyat) milik para petani.

“Sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi. Dan sudah dilaporkan ke saya, petani-petani enggak usah khawatir. Kalau sawahnya rusak, kita akan bantu perbaiki,” ujar Prabowo saat meninjau kondisi Jembatan Bailey Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu (7/12/2025).

BACA JUGA: Timnas Indonesia U-22 Masih Punya Peluang Lolos Semifinal

Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan ke wilayah tersebut karena cadangan beras pemerintah masih mencukupi. Selain perbaikan lahan, ia menegaskan bahwa beban utang petani akan dihapus, mengingat kondisi bencana yang terjadi merupakan keadaan memaksa.

“Kemudian utang-utang KUR, karena ini keadaan alam ya, akan dihapus. Petani enggak usah khawatir. Karena ini bukan kelalaian tapi keadaan memaksa, force majeure,” katanya.

Pemerintahan Prabowo Juga Perluas Bantuan

Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto telah memperluas paket bantuan bagi petani di Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera yang terdampak bencana banjir dan longsor. Selain berjanji untuk menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani korban bencana, pemerintah juga memastikan rehabilitasi lahan pertanian serta perbaikan irigasi dan infrastruktur vital seperti jembatan dan bendungan.

Dalam kunjungannya ke lokasi bencana di Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu (7/12/2025), Prabowo menyampaikan bahwa kondisi alam seperti banjir dan tanah longsor dikategorikan sebagai “force majeure,” sehingga pelunasan utang menjadi tanggung jawab negara.

Ketahanan Pangan Akan Terjamin

Sementara itu, untuk menjaga ketahanan pangan nasional di tengah kerusakan lahan dan infrastruktur agrikultur, pemerintah berjanji mengirim pasokan beras dan pangan dari luar daerah terdampak, sampai produksi lokal dapat pulih.

Upaya ini dilakukan bersamaan dengan percepatan perbaikan jembatan dan akses jalan seperti pembangunan jembatan bailey pengganti jembatan yang putus agar distribusi bantuan dan logistik ke daerah terpencil bisa segera kembali normal.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap dapat meringankan beban petani terdampak bencana baik dari sisi keuangan maupun keberlanjutan produksi. Meskipun tantangan di lapangan masih besar, langkah ini menunjukkan respons cepat dan komprehensif untuk mengatasi dampak serius banjir dan longsor terhadap sektor pertanian di Aceh dan Sumatera.

Pemulihan Sektor Jadi Prioritas Utama

Langkah yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menegaskan fokus pemerintah dalam merespons dampak banjir dan longsor yang melanda Aceh serta sejumlah wilayah di Sumatera. Pernyataan mengenai rehabilitasi lahan pertanian dan penghapusan utang KUR menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan pemulihan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas utama, mengingat banyaknya petani yang terdampak langsung oleh rusaknya sawah dan terhentinya aktivitas produksi.

BACA JUGA: Pemberantasan Korupsi Masih Sekadar Janji

Selain itu, Presiden janji untuk menyalurkan bantuan pangan ke daerah-daerah terdampak menjadi bagian dari upaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama proses pemulihan berlangsung.

Kunjungan Prabowo ke lokasi bencana sekaligus mempertegas langkah pemerintah dalam memantau kondisi infrastruktur penunjang, termasuk akses yang terputus dan fasilitas pertanian yang rusak. Penyampaian bahwa situasi ini merupakan keadaan memaksa atau force majeure menjadi dasar penghapusan beban utang petani yang tidak dapat melanjutkan produksi akibat bencana. Terkait kebijakan tersebut, pemerintah berupaya mengurangi tekanan ekonomi yang dialami masyarakat di wilayah terdampak.

Rangkaian kebijakan yang disampaikan Presiden menjadi gambaran awal langkah pemulihan yang akan ditempuh pemerintah. Keberlanjutan program rehabilitasi dan distribusi bantuan akan menjadi penentu seberapa cepat kondisi pertanian dan aktivitas warga dapat kembali pulih setelah bencana.