Dibentuk Tahun Depan, Ini 6 Peran Dewan Perdamaian Gaza

NarayaPost – Anggota Dewan Perdamaian Gaza yang terdiri dari para pemimpin global, bakal diumumkan pada awal tahun 2026.

“Kita akan melakukannya awal tahun depan, dan Dewan Perdamaian itu akan menjadi salah satu dewan paling legendaris.”

“Mereka semua ingin terlibat.”

BACA JUGA: Pasukan Perdamaian TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

“Pada dasarnya itu akan berisi para pemimpin negara-negara terpenting.”

“Mereka semua ingin menjadi bagian dari itu,” kata Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Gedung Putih, Rabu (10/12/2025).

Dewan Perdamaian tersebut merupakan komponen kunci dari kesepakatan gencatan senjata Trump untuk Jalur Gaza yang terkepung, meskipun detail penting termasuk keanggotaannya belum diumumkan.

Dewan itu dijadwalkan memainkan peran pendukung dalam administrasi Gaza, berdasarkan ketentuan kesepakatan gencatan senjata yang dirancang Trump.

Trump bakal menjabat sebagai ketua Dewan Perdamaian Gaza.

Sejak Oktober 2023, Israel telah menewaskan lebih dari 70.000 orang yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai hampir 171.000 lainnya di Gaza.

BACA JUGA: Israel Terus Serang Gaza, Trump Bilang Timur Tengah Damai

Perang yang berlangsung lebih dari dua tahun tersebut berhenti setelah kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025.

Dewan Perdamaian Gaza dibentuk sebagai otoritas transisi untuk mengatur masa depan Jalur Gaza, Palestina, setelah perang panjang menghancurkan wilayah tersebut.

Dewan ini akan berisi tokoh-tokoh dunia, termasuk dari negara-negara Arab, di mana Trump memberikan undangan istimewa kepada Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS).

Berikut ini peran Dewan Perdamaian Gaza:

1. Mengatur Pemerintahan Transisi di Gaza

Dewan ini akan bertindak sebagai otoritas pemerintahan sementara yang mengisi kekosongan politik pasca-perang.

Dewan ini bertanggung jawab mengoordinasikan administrasi sipil, keamanan dasar, serta mekanisme distribusi bantuan kemanusiaan, untuk memastikan Gaza tidak jatuh ke kekacauan pasca-konflik dan memiliki struktur otoritas yang dapat memulai pemulihan.

2. Memimpin Proses Rekonstruksi

Salah satu tugas utama lembaga ini adalah mengarahkan rekonstruksi fisik Gaza, termasuk:

• Pembangunan kembali rumah warga, fasilitas publik, dan sekolah;
• Rehabilitasi infrastruktur yang hancur seperti jalan, listrik, air, dan jaringan komunikasi; dan
• Penataan ulang kawasan permukiman agar lebih aman dan layak huni.

Trump menyebut dunia akan terkejut dengan transformasi Gaza dalam waktu dekat.

3. Mengelola Investasi dan Pendanaan Internasional

Dewan Perdamaian Gaza juga berfungsi sebagai pusat koordinasi pendanaan global, yang betugas:

• Menghimpun dana dari negara-negara donor;
• Mengendalikan alokasi anggaran rekonstruksi; dan
• Mengawasi proyek pembangunan agar tepat sasaran.

4. Menjadi Mediator Politik dan Diplomatik

Dewan Perdamaian Gaza juga memiliki mandat diplomatik, yang bertugas:

• Memediasi konflik internal Palestina;
• Memfasilitasi dialog antara Gaza dan komunitas internasional; dan
• Menjaga stabilitas politik sementara mekanisme jangka panjang disiapkan.

5. Menjaga Keamanan dan Stabilitas Sementara

Dewan Perdamaian Gaza juga akan memastikan adanya arus keamanan yang stabil selama masa transisi, termasuk bertanggung jawab atas pengiriman Pasukan Stabilitas Internasional (ISF) ke Gaza.

Personelnya terdiri atas militer dari beberapa negara, namun sebagian besar negara Muslim.

ISF menjalankan fungsi mirip pasukan penjaga perdamaian PBB, namun tak berada di bawah kendali organisasi perdamaian dunia itu.

Misi ISF adalah:

• Mencegah serangan baru;
• mengamankan jalur distribusi bantuan; dan
• melindungi warga sipil dari potensi kekerasan.

6. Merancang Masa Depan Politis Gaza

Dewan ini bukan hanya memulihkan Gaza, tetapi menata ulang masa depannya.

Tugas jangka panjang Dewan Perdamaian Gaza adalah menyiapkan kerangka pemerintahan permanen bagi Gaza, yang mencakup:

• Penyusunan mekanisme pemilu;
• Pembentukan institusi pemerintahan; dan
• Memfasilitasi proses demokrasi. (*)