OJK Telusuri Transaksi Keuangan Syariah Indonesia, Ada Apa?

NarayaPost – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta sejumlah instansi terkait untuk menelusuri aliran transaksi keuangan PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Langkah ini dilakukan seiring peningkatan status pengawasan terhadap DSI menjadi pengawasan khusus.

Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK, Rizal Ramadhani, menjelaskan bahwa penguatan pengawasan tersebut mendorong OJK untuk mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki.

“Kami akan melakukan best effort untuk menjalankan kewenangan yang kami punya. OJK sudah meminta PPATK untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan DSI dan PPATK telah melakukan pemblokiran rekening DSI,” ujar Rizal dalam keterangan resmi, Rabu (31/12/2025).

BACA JUGA: Gen Z Lebih Toleran Beragama Ketimbang Milenial dan Gen X

Gelar Pertemuan dengan Kelompok Pemberi Dana

Selain itu, OJK kembali menggelar pertemuan dengan kelompok pemberi dana atau lender DSI. Pertemuan kedua ini dilaksanakan di Kantor OJK, Jakarta, Selasa (30/12), guna membahas perkembangan proses pengembalian dana lender sebagaimana yang sebelumnya dijanjikan oleh pengurus DSI.

Rizal menegaskan peran sebagai otoritas yang bertanggung jawab di sisi perlindungan konsumen sekaligus pengawasan sektor jasa keuangan. “Sebagai otoritas kami harus hadir baik di sisi pelindungan konsumen atau pengawas sektor jasa keuangan. Untuk urusan dana lender DSI ini, kami sudah melakukan berbagai hal sesuai kewenangan kami,” jelasnya.

Sebelumnya, OJK juga telah mengadakan pertemuan serupa pada 28 Oktober 2025 yang mempertemukan perwakilan Paguyuban Lender DSI dengan Direktur Utama PT DSI, Taufiq Aljufri. Pertemuan tersebut bertujuan menindaklanjuti berbagai pengaduan masyarakat terkait tertundanya pengembalian dana maupun pembayaran imbal hasil dari DSI.

Tanggung Jawab Selesaikan Pengembalian Dana

Dalam kesempatan itu, Taufiq Aljufri menyatakan komitmennya untuk bertanggung jawab menyelesaikan pengembalian dana lender secara bertahap sesuai kemampuan perusahaan, melalui rencana penyelesaian yang disusun bersama lender dan dilaporkan kepada OJK.

Pada 10 Desember 2025, OJK mengeluarkan instruksi tertulis kepada Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta Pemegang Saham DSI agar segera menuntaskan kewajiban pengembalian dana lender melalui rencana aksi yang jelas dan terukur. Hingga saat ini, OJK telah menjatuhkan sebanyak 15 sanksi pengawasan kepada DSI.

Sebelumnya lagi, sejak 15 Oktober 2025, telah mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada PT Dana Syariah Indonesia. Melalui sanksi tersebut, DSI dilarang menghimpun dan menyalurkan pendanaan baru, mengalihkan aset tanpa persetujuan OJK, serta melakukan perubahan susunan pengurus maupun pemegang saham tanpa izin otoritas.

BACA JUGA: Menteri Sosial Ungkap Bantuan untuk Korban Sumatera Terus Berjalan

OJK Wajibkan DSI Jalankan Operasional Normal

Meski demikian, OJK tetap mewajibkan DSI untuk menjalankan operasional secara normal, menerima dan menindaklanjuti pengaduan lender, tidak menutup kantor layanan, serta menyediakan kanal pengaduan yang aktif. OJK menegaskan komitmennya dalam melindungi konsumen dan mengimbau masyarakat agar menggunakan platform pendanaan digital berizin serta memahami risiko sebelum berinvestasi.

Melalui berbagai langkah pengawasan dan penegakan yang telah ditempuh, serta menegaskan komitmennya untuk memastikan perlindungan maksimal bagi para lender serta menjaga integritas sektor jasa keuangan. Koordinasi lintas lembaga, pemberian sanksi, hingga kewajiban operasional yang tetap dibebankan kepada DSI menunjukkan upaya berkelanjutan agar hak konsumen tetap terjamin.

Ke depan, OJK berharap proses penyelesaian pengembalian dana dapat berjalan transparan, terukur, dan sesuai rencana aksi yang telah disepakati. Pada saat yang sama, masyarakat diimbau untuk semakin cermat dalam memilih platform pendanaan, hanya menggunakan layanan yang berizin, serta memahami seluruh risiko investasi guna mencegah kerugian serupa di masa mendatang.