Tak Nyatakan Bencana Nasional, Prabowo: Kita Mampu Hadapi

NarayaPost – Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah menangani dampak bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara secara serius, menyeluruh, dan terukur, meskipun tidak menetapkannya sebagai bencana nasional.

Keputusan tidak menetapkan status bencana nasional, menurut Prabowo, didasarkan pada pertimbangan kemampuan negara dalam menangani dampak bencana, tanpa mengurangi keseriusan pemerintah dalam memberikan bantuan.

“Kita sebagai bangsa, sebagai negara mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional.”

“Tetapi tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius,” ujarnya saat memimpin rapat bersama sejumlah menteri dan pejabat terkait usai meninjau rumah hunian Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (1/1/2026).

Prabowo menekankan, pemerintah telah menyiapkan anggaran yang cukup besar, serta mengerahkan seluruh unsur kabinet untuk bekerja langsung di lapangan.

Penanganan, kata Ketua Umum Partai Gerindra itu, dilakukan secara paralel di berbagai wilayah terdampak.

BACA JUGA: Lahan Jadi Kendala Pembangunan Huntara dan Huntap

“Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada berapa menteri di sini ya kan.”

“Dua sedang di Aceh Utara, 10 menteri sedang di Aceh sekarang, ada berapa menteri lagi yang sedang di tempat lain coba.”

“Dan juga kita masih hadapi beberapa lagi kabupaten di beberapa provinsi lain yang juga ada masalah,” ungkapnya.

Selain upaya pemerintah, Prabowo menyatakan pemerintah terbuka terhadap bantuan dari masyarakat, komunitas, maupun diaspora, sepanjang disalurkan melalui mekanisme yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prabowo mempersilakan pihak-pihak yang ingin memberikan bantuan, menyampaikannya secara resmi, agar dapat disalurkan secara tepat sasaran oleh pemerintah.

“Saya sampaikan kepada pihak yang memberi sumbangan silakan, monggo.”

“Bikin surat, saya ingin menyumbang ini, nanti kita laporkan ke pemerintah pusat,” jelasnya

Prabowo juga membuka ruang bagi diaspora dan komunitas daerah untuk berpartisipasi dalam membantu pemulihan pasca-bencana.

Namun, ia mengingatkan seluruh bantuan harus diberikan secara ikhlas dan mengikuti prosedur.

“Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas dan harus ikhlas,” tuturnya.

Prabowo juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan layanan dasar bagi masyarakat terdampak.

Ia menegaskan, seluruh langkah pemerintah diarahkan untuk meringankan penderitaan rakyat, dan memastikan kehidupan masyarakat dapat kembali pulih.

“Saya juga minta perhatian, kalau bisa sekolah-sekolah juga diperhatikan, sama Puskesmas dengan rumah sakit-rumah sakit, supaya bisa berfungsi secepatnya kembali,” pintanya.

Upaya Percepat Penanganan

Prabowo menegaskan, kehadiran pemerintah pusat di daerah terdampak bencana merupakan bagian dari upaya negara mempercepat penanganan dan pengambilan keputusan di lapangan.

“Saya juga terima kasih, sebagian besar, kalau tidak hampir semua pejabat-pejabat dari semua K/L berinisiatif, semuanya turun.”

“Dan kita berbagi daerah, berbagi titik untuk saling mengecek, memeriksa, mencari masalah.”

“Kita datang sekali lagi bukan untuk kita ingin katakanlah sekadar untuk melihat, tapi kita datang, melihat untuk mengetahui masalah,” bebernya.

Seperti Aceh Tamiang, Prabowo menyebut daerah ini menjadi salah satu wilayah dengan dampak bencana yang cukup besar.

Prabowo juga telah mengunjungi Kabupaten Tapanuli Selatan di Sumatra Utara, untuk meninjau langsung penanganan bencana di wilayah terdampak bencana.

BACA JUGA: Purbaya: Penanganan Bencana Takkan Ganggu Anggaran MBG

“Saya minta maaf saya belum bisa ke semua titik.”

“Tapi saya pilih, atau disarankan hadir di tempat-tempat yang sedang ada kegiatan penting, walaupun semua daerah pasti mengalami kesulitan yang sangat besar.”

“Tetapi saya sudah sampaikan ke gubernur dan Mendagri, nanti insyaallah saya coba tetap daerah-daerah yang dampaknya besar akan saya datangi,” imbuhnya.

Prabowo kembali menegaskan, kunjungan lapangan dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi dan kebutuhan di daerah.

Menurutnya, seluruh unsur saling bersinergi untuk mengecek dan memeriksa kondisi di lapangan, sehingga keputusan yang diambil pemerintah dapat tepat sasaran. (*)