Iran Menunggu Aksi Trump

NarayaPost – Diplomasi tetap menjadi pendekatan yang diprioritaskan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam menangani Iran.

Namun, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan, pemerintahan Donald Trump tidak akan menutup kemungkinan penggunaan opsi militer jika diperlukan.

“Presiden AS (Donald) Trump selalu menyatakan diplomasi menjadi opsi pertama.”

“Namun, dia tidak gentar menggunakan kekuatan mematikan dan keperkasaan militer AS, jika dan ketika dia menilai hal itu diperlukan.”

“Apa yang akan dilakukan Presiden Trump selanjutnya, hanya beliau yang tahu.”

“Jadi, dunia harus terus menunggu dan menebaknya, dan kami akan membiarkan dia yang memutuskan,” ujar Leavitt kepada Fox News, Senin (12/1/2026).

BACA JUGA: Donald Trump Pertimbangkan Serius Berbagai Opsi Serang Iran

Leavitt menolak membahas kemungkinan keputusan tindakan atau kebijakan AS apa pun terkait Iran.

Leavitt mengungkapkan, pasukan AS pada tahun lalu sepenuhnya melenyapkan program nuklir Iran, yang dia gambarkan sebagai alat tawar terbesar bagi negara Timur Tengah tersebut.

Trump pada Minggu (11/1/2026) mengatakan pemerintahannya sedang mempertimbangkan beberapa opsi yang sangat kuat, termasuk kemungkinan aksi militer terhadap Iran, mengeklaim Iran mulai melanggar garis merah AS.

Trump dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, dan Ketua Kepala Staf Gabungan AS Dan Caine pada Selasa (13/1/2026) untuk mempertimbangkan opsi-opsi yang dimiliki AS.

Opsi-opsi tersebut kemungkinan mencakup memperkuat sumber-sumber anti-pemerintah Iran di internet, mengerahkan senjata siber rahasia terhadap situs militer dan sipil Iran, memberlakukan sanksi tambahan terhadap Iran dan serangan militer, serta kemungkinan AS mengirim terminal Starlink, layanan internet berbasis satelit milik Elon Musk, ke Iran untuk pertama kalinya dalam pemerintahan Trump, menurut laporan Wall Street Journal pada Minggu.

Rudal Opsi Utama

Trump menyadari semua opsi yang memungkinkan, meskipun kekuatan udara dan rudal jarak jauh tetap menjadi elemen utama dari setiap potensi respons militer terhadap Iran.

Protes meletus di Iran pada akhir Desember 2025, di tengah kekhawatiran tentang meningkatnya inflasi yang dipicu oleh melemahnya mata uang lokal, rial.

Para pengunjuk rasa mengeluhkan fluktuasi nilai tukar yang menyebabkan kenaikan harga grosir dan eceran, dan mendorong Gubernur Bank Sentral Iran Mohammad-Reza Farzin mengundurkan diri.

Sejak 8 Januari, menyusul seruan dari Reza Pahlavi, putra Shah Iran yang digulingkan pada 1979, aksi protes semakin intensif di Iran.

Pada hari yang sama, akses internet diblokir di seluruh negeri.

Di beberapa kota di Iran, protes berubah menjadi bentrokan dengan polisi ketika para demonstran meneriakkan slogan-slogan mengkritik pemerintah.

Terdapat juga laporan korban jiwa di antara pasukan keamanan dan para demonstran.

Pihak berwenang Iran menyatakan pada 12 Januari situasi telah terkendali.

Sanksi 25 Persen

Presiden AS Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif sebesar 25 persen, terhadap semua negara yang masih berdagang dengan Iran.

“Berlaku serta merta, negara manapun yang masih berbisnis dengan Republik Islam Iran, akan membayar tarif sebesar 25 persen terhadap semua bisnis apapun yang mereka lakukan dengan AS.”

“Keputusan ini bersifat final dan mengikat,” tulis Trump di Truth Social, Senin.

Belum ada rincian lebih lanjut soal tarif impor yang baru diumumkan ini.

Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt berkata Trump tidak takut untuk benar-benar melakukan sesuai yang ia ancam, untuk mengerahkan kekuatan militer terhadap titik-titik di Iran, jika para pengunjuk rasa diserang oleh petugas keamanan.

Namun, Leavitt berkata Trump memilih langkah diplomasi terlebih dahulu dengan Iran.

“Satu hal yang amat dikuasai Presiden Trump adalah menjaga semua opsinya tetap tersedia.”

“Ketika serangan udara menjadi satu dari banyak opsi yang ada di tangan Presiden, diplomasi tetap menjadi pilihan pertama baginya,” tutur Leavitt.

Menurut Leavitt, apa yang disampaikan otoritas Iran di depan publik berbeda dari pesan yang diterima Pemerintah AS secara privat, dan Trump memiliki ketertarikan untuk mendalami pesan tersebut.

“Meski demikian, Presiden berkata ia tidak takut menggunakan opsi militer, jika dan ketika ia merasa diperlukan, dan tidak ada yang lebih tahu soal hal ini daripada Iran,” imbuhnya.

Konsekuensi Berbahaya

Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan, kebijakan peningkatan bea masuk AS untuk negara-negara yang berbisnis dengan Iran, dapat memiliki konsekuensi berbahaya bagi perdagangan internasional.

“Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran (Ismail Baghaei) mengingatkan tentang konsekuensi berbahaya dari tindakan paksaan sepihak oleh AS terhadap sistem perdagangan internasional,” ucap kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

Juru bicara itu juga menyoroti sifat ilegal dan tidak manusiawi dari sanksi ekonomi AS, serta kontradiksi sanksi tersebut dengan prinsip dan norma dasar yang berlaku dalam Piagam PBB dan hukum internasional.

Tinggalkan Iran Sekarang

Kedutaan Besar AS virtual untuk Iran memperingatkan warganya untuk segera meninggalkan negara itu, menyusul kerusuhan yang terus meningkat.

“Tinggalkan Iran sekarang.”

“Jika Anda tidak dapat pergi, carilah lokasi yang aman di dalam tempat tinggal Anda atau bangunan aman lainnya,” kata kedutaan dalam peringatan keamanan, mendesak warga negaranya untuk merencanakan keberangkatan dari Iran tanpa bantuan dari Pemerintah AS.

Peringatan tersebut mendesak warga AS di Iran untuk mengantisipasi pemadaman internet yang berkelanjutan, merencanakan cara komunikasi alternatif, dan jika aman, dapat mempertimbangkan untuk meninggalkan Iran melalui jalur darat ke Armenia atau Turki.

Sedangkan warga negara ganda AS-Iran harus meninggalkan Iran dengan paspor Iran.

Sebab, Pemerintah Iran tidak mengakui kewarganegaraan ganda dan akan memperlakukan warga negara ganda hanya sebagai warga negara Iran.

“Menunjukkan paspor AS atau hubungan dengan AS dapat menjadi alasan yang cukup bagi otoritas Iran untuk menahan seseorang,” imbau Kedubes AS.

Gencarkan Lobi

Negara-negara Arab yang berbatasan dengan Teluk Persia mendesak AS tidak melancarkan serangan militer terhadap Iran.

Mereka memperingatkan langkah tersebut berpotensi memicu ketidakstabilan ekonomi dan politik di kawasan.

Arab Saudi, bersama Oman dan Qatar, disebut telah melakukan lobi secara tertutup kepada pemerintahan Presiden Donald Trump, setelah Gedung Putih memperingatkan mereka untuk bersiap menghadapi kemungkinan tindakan terhadap Teheran.

Meski negara-negara tersebut memilih diam di ruang publik ketika Iran terus dilanda gelombang protes besar-besaran, mereka disebut aktif menekan para pejabat AS di balik layar agar mempertimbangkan ulang opsi militer.

Pejabat Teluk Arab menilai upaya militer apa pun untuk menggulingkan pemerintahan Iran dapat mengganggu secara serius pengiriman minyak global melalui Selat Hormuz.

Jalur laut strategis itu dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.

BACA JUGA: Iran Siap Perang Jika Dipaksa

Mereka juga khawatir terhadap dampak yang akan terjadi di dalam negeri, kerugian ekonomi, serta potensi aksi balasan jika pasukan AS bertindak.

Pejabat Arab Saudi dilaporkan telah menyampaikan kepada Teheran, kerajaan itu tidak akan terlibat dalam konflik apa pun, maupun mengizinkan penggunaan wilayah udaranya oleh AS.

Langkah tersebut dimaksudkan untuk menjaga jarak dari konfrontasi langsung.

Presiden AS Donald Trump belum mengambil keputusan final.

Namun, pada Selasa ia menulis di media sosial, “Bantuan Sedang Menuju ke Sana,” sambil menyerukan para demonstran Iran agar tetap bertahan.

Para pemimpin Teluk menyatakan kekhawatiran atas ketidakpastian situasi Iran pasca-Ayatollah Ali Khamenei, termasuk kemungkinan pergeseran kekuasaan ke Korps Garda Revolusi Islam atau timbulnya kekacauan regional.

Arab Saudi, yang tengah fokus menjalankan program Visi 2030 untuk mendiversifikasi perekonomian, memandang stabilitas kawasan sebagai hal yang krusial.

Sejumlah analis menilai, hasil yang paling diinginkan negara-negara Teluk adalah reformasi domestik di Iran, bukan runtuhnya pemerintahan.

Human Rights Activists News Agency, lembaga pemantau HAM berbasis di AS, memperkirakan jumlah korban tewas telah melampaui 2.550 orang, termasuk aparat keamanan dan pengunjuk rasa, dengan lebih dari 1.134 orang terluka.

Lembaga tersebut juga melaporkan sedikitnya 10.721 orang ditahan dan 18.434 orang telah diamankan di 585 lokasi di seluruh negeri, mencakup 187 kota di 31 provinsi. (*)