Kadin Beri Suntikan Dana 2 Triliun untuk Bangun Dapur MBG

NarayaPost – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dampak ekonomi yang signifikan dan berpotensi menjadi salah satu pengungkit utama pertumbuhan ekonomi nasional. Program yang diinisiasi pemerintah ini tidak hanya menyasar perbaikan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga membuka ruang besar bagi perputaran ekonomi di berbagai sektor, mulai dari pangan, tenaga kerja, hingga industri pendukung di daerah.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyampaikan bahwa secara makroekonomi, pelaksanaan MBG diperkirakan mampu menambah pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga 3,5 persen. Menurutnya, kontribusi tersebut bukanlah angka kecil, mengingat target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus didorong dalam beberapa tahun ke depan.

Ia menilai MBG dapat menjadi salah satu motor penggerak penting dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

BACA JUGA: Rusia Tuding Uni Eropa Jadikan Iran Pengalihan Isu Greenland

Kadin Sebut Pemerintah Targetkan Pembangunan 30.000 SPPG

Anindya mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau yang dikenal sebagai dapur MBG di seluruh Indonesia. Dalam mendukung target tersebut, Kadin telah berpartisipasi aktif dengan membangun sekitar 1.000 dapur MBG. Pembangunan dapur-dapur tersebut merupakan hasil kontribusi para anggota Kadin dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai Rp1,5 triliun hingga Rp2 triliun.

Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini, sebagian besar dapur MBG masih dijalankan dengan skema pendanaan mandiri. Meski demikian, dampak ekonomi yang ditimbulkan sudah mulai terlihat, terutama dari sisi penciptaan lapangan kerja. Anindya memperkirakan, satu dapur MBG rata-rata dapat menyerap sekitar 50 tenaga kerja. Dengan target pembangunan 30.000 dapur, maka secara nasional program ini berpotensi menciptakan sekitar 1,5 juta lapangan kerja baru yang tersebar di berbagai daerah.

MBG Tak Cuma Program Sosial

Lebih jauh, Anindya menilai MBG tidak sekadar program sosial, tetapi juga menjadi pintu masuk strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Adanya kepastian permintaan pangan dalam jumlah besar dan berkelanjutan dinilai mampu mendorong proses hilirisasi di sektor pertanian dan peternakan. Dengan permintaan yang terjamin, para pelaku usaha memiliki insentif lebih kuat untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi usaha.

Ia mencontohkan kebutuhan pangan yang sangat besar dari program MBG. Saat ini, jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 52 juta orang dan ditargetkan meningkat hingga 82 juta orang. Dengan jumlah tersebut, kebutuhan telur saja diperkirakan mencapai sekitar 52 juta butir per hari. Selain telur, program ini juga membutuhkan pasokan ayam, ikan, sayur-mayur, serta berbagai komoditas pangan lainnya dalam skala besar dan konsisten.

Anindya menambahkan bahwa program MBG turut membuka peluang ekonomi di daerah-daerah. Setiap wilayah di Indonesia memiliki potensi sumber protein unggulan masing-masing, baik dari sektor perikanan, peternakan, maupun pertanian. Dengan demikian, pelaksanaan MBG dapat mendorong optimalisasi potensi lokal sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.

BACA JUGA: Menlu Iran: Fasilitas Bisa Dihancurkan, tapi Tekad Tak Bisa Dibom

Pentingnya Jaga Stabilitas Pasokan

Di sisi lain, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, menekankan pentingnya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan agar program MBG dapat berjalan secara berkelanjutan. Menurutnya, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi BGN adalah mencegah terjadinya inflasi dan kelangkaan bahan pangan akibat meningkatnya permintaan.

“Target paling menantang bagi BGN adalah mencegah inflasi dan kelangkaan bahan pangan. Kami berharap pelaku usaha, khususnya di sektor pertanian dan peternakan, dapat memperbesar kapasitas produksi,” kata Tigor.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan di berbagai daerah.