Butuh 7 Tahun Lebih Bersihkan 60 Juta Ton Metrik Puing di Gaza

NarayaPost – Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Jorge Moreira da Silva mengungkapkan, tingkat kehancuran di Gaza, Palestina, sangat luar biasa.

Krisis kemanusiaan di Jalur Gaza, kata da Silva, semakin memburuk.

Ia mencatat ada lebih dari 60 juta ton metrik puing-puing menumpuk di wilayah tersebut, akibat serangan yang dilakukan Israel.

“Saya baru saja kembali dari Gaza, di mana krisis kemanusiaan semakin memburuk,” kata pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif Kantor PBB untuk Layanan Proyek (UNOPS) itu, Kamis (15/1/2026).

Ia menuturkan, warga Gaza kelelahan, trauma, dan kewalahan.

Kondisi musim dingin yang keras serta hujan lebat pada pekan ini, menggandakan penderitaan dan keputusasaan masyarakat.

BACA JUGA: Dibentuk Tahun Depan, Ini 6 Peran Dewan Perdamaian Gaza

da Silva menyatakan bagi anak-anak, kehidupan sehari-hari kini ditandai oleh kehilangan dan trauma.

“Gaza memiliki lebih dari 60 juta ton puing, setara kapasitas hampir 3.000 kapal peti kemas.”

“Rata-rata setiap orang di Gaza saat ini dikelilingi oleh 30 ton puing,” ungkapnya.

Ia memperkirakan dibutuhkan waktu lebih dari tujuh tahun untuk membersihkan puing-puing tersebut.

Menyampaikan dukungan UNOPS dalam pembersihan puing, pemulihan energi, pengelolaan limbah, dan penyediaan tempat tinggal, da Silva menegaskan lembaganya terus memasok bahan bakar yang sangat dibutuhkan untuk tujuan kemanusiaan.

Ia menyebut bahan bakar sebagai tulang punggung operasi kemanusiaan di Gaza, dan memperingatkan tanpa bahan bakar, maka rumah sakit tidak dapat menjalankan layanan kesehatan penyelamat nyawa, serta sistem air dan sanitasi akan berhenti.

BACA JUGA: Amerika Ingin Ubah Gaza Jadi Resor Futuristik

Kekurangan bahan bakar juga akan membuat bantuan pangan tidak dapat didistribusikan, serta komunikasi dan transportasi bagi petugas tanggap darurat akan terancam.

“Tim kami juga bekerja sama dengan UN Mine Action untuk membantu masyarakat menghadapi risiko luas dari sisa-sisa bahan peledak yang belum meledak,” bebernya.

da Silva menyambut pengumuman Amerika Serikat (AS) tentang transisi ke fase kedua rencana gencatan senjata Gaza.

“Ini harus benar-benar menjadi awal dari rekonstruksi.”

“Pemulihan awal harus segera dimulai, termasuk pemulihan akses terhadap layanan dasar,” ucapnya.

Soal puing, ia menambahkan persoalan bukan hanya volumenya, namun isi puing tersebut, seperti asbes, sisa-sisa jasad manusia, atau bahan peledak yang belum meledak.

Dewan Perdamaian Terbentuk

Presiden AS Donald Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian untuk Jalur Gaza, Kamis.

“Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mengumumkan Dewan Perdamaian telah dibentuk.”

“Anggota Dewan akan segera diumumkan, namun saya dapat mengatakan dengan pasti, ini adalah dewan terbesar dan paling bergengsi yang pernah dibentuk, kapan pun dan di mana pun,” tulis Trump di Truth Social.

Dalam unggahan terpisah, Trump mengatakan fase berikut dari rencananya telah dimulai.

“Sebagai Ketua Dewan Perdamaian, saya mendukung Pemerintahan Teknoratik Palestina yang baru ditunjuk, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, yang didukung oleh Perwakilan Tinggi Dewan, untuk memerintah Gaza selama masa transisi.”

“Para pemimpin Palestina ini berkomitmen kuat pada masa depan yang damai,” kata Trump di Truth Social.

Trump juga menyatakan, kesepakatan demiliterisasi komprehensif dengan Hamas akan diamankan dengan dukungan Mesir, Turki, dan Qatar.

Fase Kedua

Sebelumnya pada Rabu (14/1/2026), Steve Witkoff, Utusan khusus Presiden AS Donald Trump, mengumumkan dimulainya fase kedua rencana gencatan senjata di Gaza.

Fase kedua fokus pada demiliterisasi, pembentukan pemerintahan teknokrat, dan rekonstruksi wilayah yang hancur akibat perang.

“Fase kedua membentuk pemerintahan transisi Palestina yang bersifat teknokrat di Gaza, yakni Komite Nasional Administrasi Gaza, serta memulai demiliterisasi penuh dan rekonstruksi,” ujar Witkoff di X.

Ia mengatakan, demiliterisasi mencakup perlucutan senjata seluruh personel bersenjata yang tidak berwenang, sebagai bagian dari upaya menstabilkan Gaza pasca-gencatan senjata, dan menciptakan fondasi bagi pemerintahan sipil yang berfungsi.

Witkoff menegaskan AS mengharapkan Hamas sepenuhnya mematuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan, termasuk pemulangan segera sandera terakhir yang telah meninggal dunia.

“Kegagalan untuk mematuhi kewajiban tersebut akan membawa konsekuensi serius,” tambahnya, tanpa merinci bentuk langkah yang akan diambil Washington jika ketentuan dilanggar.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Turkiye, Mesir, dan Qatar atas peran mediasi yang sangat penting, yang memungkinkan kemajuan sejauh ini dalam proses gencatan senjata Gaza. (*)