Jadi Anggota Dewan Perdamaian Gaza Harus Bayar Rp16,8 Triliun

NarayaPost – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta negara-negara membayar lebih dari 1 miliar dolar AS (sekitar Rp16,8 triliun), jika mau mendapatkan kursi permanen di Dewan Perdamaian Gaza (Gaza Board of Peace).

Sayarat itu terdapat pada rancangan piagam dewan tersebut.

Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang beranggotakan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.

“Setiap Negara Anggota akan menjabat selama paling lama tiga tahun sejak piagam ini mulai berlaku, dengan kemungkinan perpanjangan oleh Ketua.”

“Masa keanggotaan tiga tahun tersebut tidak berlaku bagi Negara Anggota yang menyumbangkan dana tunai lebih dari 1 miliar dolar AS kepada Dewan Perdamaian dalam tahun pertama sejak piagam ini berlaku,” begitu bunyi rancangan dokumen itu, seperti dikutip Bloomberg.

Menurut Bloomberg, Trump akan menjadi ketua pertama dewan dan secara pribadi memutuskan negara mana yang akan diundang.

BACA JUGA: Daftar Anggota Dewan Perdamaian Gaza, Ada Menantu Trump

Keputusan akan diambil berdasarkan suara mayoritas, namun seluruh keputusan tetap memerlukan pengesahan dari ketua.

Dokumen itu juga menyebutkan Trump bertanggung jawab menyetujui segel resmi kelompok tersebut.

Menurut laporan media-media Barat, para pemimpin lain yang diundang untuk bergabung termasuk Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, dan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva.

Pada pertengahan November 2025, Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang diusulkan AS untuk mendukung rencana komprehensif Trump terkait penyelesaian konflik di Jalur Gaza.

Sebanyak 13 dari 15 anggota dewan mendukung resolusi tersebut, sementara Rusia dan Cina memilih abstain.

Rencana AS untuk Gaza mengusulkan pemerintahan internasional sementara di wilayah tersebut, serta pembentukan dewan perdamaian yang dipimpin oleh Trump.

Rencana itu juga mencakup mandat militer bagi pasukan stabilisasi internasional yang akan dikerahkan dengan koordinasi Israel dan Mesir.

Belum ada informasi mengenai komposisi pasukan penjaga perdamaian tersebut.

Rencana Gaza versi Trump tidak mencakup keterlibatan langsung maupun tidak langsung Hamas dalam pemerintahan Gaza di masa depan.

Pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel lainnya berulang kali menyatakan tekad Israel untuk mencapai penghapusan total kelompok pejuang Palestina, Hamas, baik secara militer maupun politik.

Netanyahu Keberatan

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump berniat melanjutkan penerapan rencana perdamaian Gaza, meski pemimpin otorita Israel Benjamin Netanyahu keberatan.

Sebelumnya, kantor pemimpin otorita Israel menyatakan pengumuman susunan Komite Koordinasi Nasional untuk Tata Kelola Jalur Gaza tidak dikoordinasikan dengan Israel, dan bertentangan dengan kebijakan pemerintahannya.

“Ini agenda kami, bukan agenda Netanyahu.”

“Dalam beberapa bulan terakhir kami berhasil melakukan banyak hal di Gaza yang sebelumnya dianggap mustahil, dan kami akan terus melangkah,” kata seorang pejabat senior AS kepada Axios.

Menurut sumber Axios, Netanyahu tidak diajak berkonsultasi mengenai komposisi komite tersebut, karena tidak memiliki kewenangan dalam keputusan itu.

Pejabat tersebut menambahkan, jika Israel menginginkan AS menangani Gaza, maka pendekatannya harus sesuai cara Washington.

BACA JUGA: Butuh 7 Tahun Lebih Bersihkan 60 Juta Ton Metrik Puing di Gaza

“Kami sudah bekerja melampaui keberatannya.”

“Biarkan dia fokus pada Iran dan biarkan kami menangani Gaza.”

“Kami tidak akan berdebat dengannya.”

“Dia akan menjalankan politiknya sendiri dan kami akan terus maju dengan rencana kami.”

“Pada akhirnya, dia tidak bisa benar-benar menentang kami,” tutur pejabat tersebut. (*)