Lelah Didikte Amerika, Presiden Venezuela: Kami Tidak Takut!

NarayaPost – Presiden interim Venezuela Delcy Rodriguez mengajak negaranya berhenti tunduk pada perintah Amerika Serikat (AS), dan mulai menyelesaikan perbedaan melalui jalur diplomasi.

“Kami sudah cukup menerima perintah Washington terkait kebijakan Venezuela.”

“Biarkan kekuatan politik Venezuela menyelesaikan sendiri perbedaan dan konflik internal kami,” kata Rodriguez, dikutip Ultimas Noticias, Minggu (25/1/2026).

BACA JUGA: Amerika Tuntut Venezuela Jauhi Rusia, Cina, Iran, dan Kuba

Rakyat Venezuela, lanjut Rodriguez, seharusnya berbicara langsung dengan AS dan menyelesaikan berbagai pertentangan melalui diplomasi.

“Kami tidak takut, karena rakyat kami harus bersatu untuk meraih perdamaian dan ketenangan di tanah air,” ujarnya.

Ia juga menyebut operasi AS terhadap Venezuela sebagai momen tergelap yang dapat dialami seseorang.

Dapat 300 Juta Dolar

Venezuela menerima 300 juta dolar AS dari penjualan minyak mentah Venezuela ke AS, bagian dari total pendapatan yang diperkirakan mencapai 500 juta dolar AS, ungkap Rodriguez, Selasa (20/1/2026).

Pemerintah Venezuela akan menggunakan dana tersebut untuk menstabilkan pasar valuta asing.

Presiden AS Donald Trump pada hari yang sama mengatakan, negaranya telah mengambil 50 juta barel minyak dari Venezuela dan menjual sebagian dari minyak tersebut di pasar terbuka, meskipun catatan pengiriman menunjukkan volume tersebut belum diekspor.

Berbicara dalam sebuah acara di Caracas, ibu kota Venezuela, Rodriguez mengatakan dana tersebut akan disalurkan melalui bank-bank publik dan swasta, sambil berkoordinasi dengan Bank Sentral Venezuela, untuk membantu menstabilkan pasar valuta asing.

Venezuela memiliki cadangan sekitar 300 miliar barel minyak mentah berkekentalan tinggi (heavy) dan berkadar sulfur tinggi (sour), atau sekitar seperlima dari cadangan dunia.

Berterima Kasih pada Rusia

Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil melaporkan pertemuan dengan Duta Besar Rusia untuk Caracas Sergey Melik-Bagdasarov

Kedua pihak membahas hubungan bilateral dan menegaskan kembali kerja sama strategis antara kedua negara.

“Kami mengadakan pertemuan dengan duta besar Federasi Rusia untuk negara kami, Sergey Melik-Bagdasarov, di mana kami membahas hubungan bilateral dan aliansi antara bangsa kami,” tulis Gil di Telegram, seperti dilaporkan Sputnik pada Jumat (23/1/2026).

Gil mengatakan, Pemerintah Venezuela berterima kasih kepada Rusia karena membela prinsip-prinsip utama Piagam PBB, terutama prinsip non-intervensi dan penolakan terhadap penggunaan kekuatan yang melanggar kedaulatan negara.

Ia juga mencatat dukungan Rusia terhadap Venezuela setelah penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya oleh AS, dengan menyebut tindakan tersebut tidak sah menurut hukum internasional.

“Kami menegaskan kembali aliansi strategis kami yang kuat, yang berorientasi pada kerja sama politik, ekonomi, dan diplomatik dalam kerangka komisi antar-pemerintah tingkat tinggi serta perjanjian kemitraan strategis dan kerja sama,” tutur Gil.

BACA JUGA: Diancam Trump, Presiden Venezuela Ajak Amerika Kolaborasi

Pada 3 Januari, Amerika Serikat melancarkan serangan besar-besaran terhadap Venezuela, menangkap Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, lalu membawa mereka ke New York.

Menurut otoritas AS, keduanya diduga terlibat dalam narko-terorisme.

Selama persidangan di pengadilan di New York, Maduro dan Flores menyatakan tidak bersalah atas tuduhan tersebut.

Caracas meminta diadakannya pertemuan darurat PBB, dan Mahkamah Agung Venezuela untuk sementara waktu menugaskan Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai kepala negara.

Pada 5 Januari, Rodriguez menjabat sebagai presiden sementara Venezuela dan mengucapkan sumpah di hadapan Majelis Nasional.

Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan solidaritasnya dengan rakyat Venezuela, menyerukan pembebasan Maduro dan istrinya, serta pencegahan eskalasi lebih lanjut dari situasi tersebut.

Beijing, mengikuti langkah Moskow, menyerukan pembebasan segera Maduro dan istrinya, dengan menegaskan tindakan AS melanggar hukum internasional.

Kementerian Luar Negeri Korea Utara juga mengkritik tindakan AS.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk mengatakan, operasi militer AS di Venezuela merusak prinsip utama hukum internasional yang melarang penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara. (*)