Garda Revolusi Iran Masuk Daftar Organisasi Teroris Uni Eropa

NarayaPost – Uni Eropa menetapkan Garda Revolusi Iran (IRGC) sebagai organisasi teroris.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas mengatakan, para menteri luar negeri UE sepakat memasukkan IRGC ke dalam daftar organisasi teroris Uni Eropa.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut langkah tersebut sebagai keputusan politik yang telah lama dinantikan.

“Saya menyambut kesepakatan politik mengenai sanksi baru terhadap rezim Iran yang mematikan, serta penetapan IRGC sebagai organisasi teroris.”

“Langkah ini sudah lama tertunda,” tulis von der Leyen di X, Kamis (29/1/2026).

Uni Eropa juga menjatuhkan sanksi tambahan terhadap 15 pejabat keamanan dan peradilan Iran, termasuk komandan IRGC dan perwira polisi senior, sebagai bagian dari respons atas pelanggaran hak asasi manusia.

Dengan langkah terbaru itu, pembekuan aset dan larangan perjalanan kini berlaku terhadap total 247 individu dan 50 entitas di Iran.

Kesalahan Strategis Besar

Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menilai Uni Eropa melakukan kesalahan strategis besar, dengan menetapkan IRGC sebagai organisasi teroris.

“Eropa justru sibuk mengipasi api.”

“Setelah mengejar mekanisme snapback atas dorongan AS, kini mereka kembali membuat kesalahan strategis besar dengan melabeli militer nasional kami sebagai organisasi teroris,” tulis Araghchi di X, Kamis.

Desak Dialog

Sekretaris Jenderal Perserikaan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres meyakini ada kondisi yang memungkinkan untuk perundingan serius antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Ia mendesak kedua pihak terlibat dalam dialog.

“Kami melihat, dengan penuh prihatin, diskusi yang sedang berlangsung.”

BACA JUGA: Ini Dua Pesan Trump kepada Iran Jika Terjadi Perundingan

“Dan kami percaya penting untuk menjalin dialog, yang memungkinkan tercapainya kesepakatan terkait, khususnya masalah nuklir.”

“Dan agar kita dapat menghindari krisis yang dapat memiliki konsekuensi menghancurkan di kawasan,” kata Guterres kepada wartawan, Kamis.

Guterres menegaskan, dalam seluruh komunikasinya dengan Iran, Teheran tidak tertarik memiliki senjata nuklir.

“Jadi, jika memang demikian, semua kondisi sudah terpenuhi untuk berlangsungnya negosiasi yang serius,” tegas Guterres.

Erdogan Tawarkan Diri

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menawarkan diri kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian, menjadi mediator antara AS dan Iran, demi meredakan ketegangan di kawasan tersebut.

“Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan percakapan telepon dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian,” kata pihak kepresidenan Turki, Jumat.

Kedua pemimpin membahas hubungan bilateral antara Turki dan Iran, serta meningkatnya ketegangan militer di kawasan tersebut.

“Selama percakapan tersebut, Presiden Erdogan menekankan Turki siap menjadi mediator antara Iran dan AS untuk mengurangi ketegangan dan menyelesaikan masalah,” imbuh pernyataan itu.

Erdogan juga mengumumkan dia akan menyambut Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, yang sedang berkunjung ke Turki.

Sejumlah sekutu AS di Timur Tengah seperti Qatar, Arab Saudi, dan Oman, telah membujuk Presiden AS Donald Trump menghindari serangan terhadap Iran.

Negara-negara Teluk tersebut meminta Trump memberi Iran kesempatan.

Irak Ingin Jadi Mediator

Irak mengintensifkan upaya diplomatik untuk membantu meredakan ketegangan yang meningkat antara AS dan Iran.

Irak memposisikan diri sebagai mediator untuk mencegah potensi konfrontasi militer dan mencegah ketidakstabilan regional lebih luas.

“Baghdad terus berdialog dengan Washington dan Tehran untuk menjauhkan kawasan dari bayang-bayang perang,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Irak Hisham Al-Alawi, Kamis.

Al-Alawi mengatakan, Irak memainkan peran penting karena hubungannya yang kuat dengan AS dan Iran, memungkinkan Irak bertindak sebagai saluran komunikasi, saat meningkatnya kekhawatiran internasional atas kemungkinan eskalasi.

Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein mengunjungi Tehran sekitar dua pekan lalu, di mana dia bertemu para pejabat Iran dan menyampaikan minat Baghdad meredakan ketegangan militer dan mengatasi perselisihan antara Washington dan Tehran melalui jalur diplomatik.

Al-Alawi memperingatkan, setiap eskalasi tidak akan terbatas pada Irak, tetapi akan berdampak pada seluruh kawasan, menunjuk pada konsekuensi konflik Juni antara Israel dan Iran sebagai contoh nyata dari risiko yang terlibat.

BACA JUGA: Ubah Rezim Iran Lebih Susah Daripada Gulingkan Nicolas Maduro

“Irak memiliki kepentingan nasional untuk bekerja sama dengan negara-negara tetangga dan AS untuk mempromosikan stabilitas regional dan mengatasi masalah nuklir dan isu-isu lainnya melalui diplomasi,” ucapnya.

Dia menambahkan, Baghdad berupaya memanfaatkan hubungan baiknya dengan AS dan Iran untuk membantu menstabilkan kawasan.

Irak dan negara lain sebelumnya telah berkontribusi untuk mencegah serangan militer terhadap Iran.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Tehran dan Washington dalam beberapa pekan terakhir, menyusul pernyataan Presiden AS Donald Trump soal armada besar sedang bergerak menuju Iran, bersamaan dengan seruannya agar Tehran datang ke meja perundingan untuk bernegosiasi.

Para pejabat Iran memperingatkan, setiap serangan AS akan memicu respons cepat dan komprehensif.

Tehran tetap terbuka untuk pembicaraan dengan syarat yang adil, seimbang, dan tidak memaksa. (*)