Iran Siap Berunding Meski AS Tak Pernah Bisa Dipercaya

NarayaPost – Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi menegaskan, negaranya siap bernegosiasi dengan Amerika Serikat (AS), asal tidak di bawah ancaman.

“AS tidak pernah menunjukkan iktikad baik dan tidak pernah bisa dipercaya.”

“Namun, Iran tetap siap untuk semua proses diplomatik dan bersedia duduk di meja perundingan,” ujar Araghchi dalam konferensi pers bersama Menlu Turkiye Hakan Fidan di Istanbul, Jumat (30/1/2026).

Araghchi mengatakan, Teheran siap menghadapi semua skenario, baik perang maupun diplomasi, bahkan lebih siap dibanding pada Juni tahun lalu, ketika Israel dan AS melancarkan serangan udara terhadap Iran.

Ia kembali menegaskan, Iran tidak pernah berniat memiliki senjata nuklir.

“Iran akan mempertahankan dan memperluas kemampuan pertahanan kami, dan tidak akan menegosiasikannya,” tegas Araghchi.

BACA JUGA: Ini Dua Pesan Trump kepada Iran Jika Terjadi Perundingan

Dalam konferensi tersebut, Fidan mendesak Iran dan AS segera kembali ke meja perundingan.

Ia menekankan, diplomasi merupakan satu-satunya cara untuk mencegah eskalasi lebih lanjut di kawasan tersebut.

Fidan mengatakan, Turkiye siap bertindak sebagai fasilitator bagi kedua pihak dalam mengupayakan dialog.

“Kami kembali menekankan, kami menentang penggunaan opsi militer untuk menyelesaikan masalah,” ucap Fidan.

Klaim Sudah Diskusi

Presiden AS Donald Trump mengeklaim telah berbicara dengan para pemimpin Iran, dan berencana melanjutkan diskusi.

“Sudah, dan saya sedang menyusun rencana soal itu,” ungkap Trump ketika ditanya apakah dia telah melakukan pembicaraan dengan Iran dalam beberapa hari terakhir, Kamis (29/1/2026).

Namun, Trump tidak menyebutkan dengan siapa dia telah berbicara.

“Kita punya banyak kapal yang sangat besar dan kuat yang sedang berlayar ke Iran saat ini, dan akan lebih baik jika kita tidak perlu menggunakannya.”

“Saya memberi tahu mereka dua hal.”

“Pertama, tidak boleh ada nuklir.”

“Dan kedua, berhenti membunuh demonstran,” tuturnya.

Rencana Besar

Pentagon dan Gedung Putih menyusun rencana dan skenario bersama mengenai kemungkinan serangan militer terhadap Iran.

Wall Street Journal pada Sabtu (31/1/2026) melaporkan, skenario tersebut mencakup apa yang disebut sebagai rencana besar.

Yakni, skenario serangan AS terhadap lembaga dan fasilitas pemerintah yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam, dalam rangkaian kampanye pengeboman berskala luas.

Opsi yang lebih terbatas adalah serangan terhadap target pemerintah yang bersifat simbolis, yang dinilai masih memberi ruang bagi peningkatan eskalasi jika Iran tidak menyetujui kesepakatan.

AS masih merahasiakan tujuan strategisnya dan tidak memberikan informasi rinci.

Tak Ada Ancaman Langsung

Presiden AS Donald Trump bersikukuh mempertimbangkan serangan militer terhadap Iran, meski pantauan intelijen AS dan Israel menyimpulkan program nuklir Iran tidak menimbulkan ancaman langsung bagi AS saat ini.

Menurut pejabat AS dan Eropa, seperti yang dilaporkan The New York Times, Jumat, tak banyak bukti yang menunjukkan Iran telah memulai kembali program pengayaan uranium tingkat tinggi atau memproduksi rudal baru, hingga enam bulan setelah serangan AS pada Juni tahun lalu.

Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan terkait waktu dan alasan mengapa AS saat ini memberi ancaman baru kepada Iran.

Pada Juni 2025, Presiden Trump memperingatkan Iran jika mereka tidak berdamai, serangan di masa depan akan semakin parah dan semakin mudah.

Ancaman yang sama kembali ia sampaikan pada pekan ini, saat mendesak Teheran kembali ke meja perundingan.

Juru Bicara Gedung Putih Anna Kelly menatakan, pendirian Trump tidak berubah.

BACA JUGA: Ubah Rezim Iran Lebih Susah Daripada Gulingkan Nicolas Maduro

Ia menegaskan, negara pendukung terorisme nomor satu sedunia tidak boleh dibiarkan memiliki senjata nuklir.

Departemen pertahanan AS pun menguatkan ancaman tersebut, dengan menghimpun kekuatan militer secara besar-besaran di Timur Tengah, yang mencakup kapal induk USS Abraham Lincoln, pesawat tempur, sistem pertahanan rudal, dan puluhan ribu personel.

Padahal, sejumlah pejabat senior secara diam-diam mengakui bagaimana eskalasi dan dinamika konflik yang dapat terjadi kemudian, belum dapat dipastikan.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam sebuah rapat dengar pendapat dengan Senat AS pada Rabu (28/1/20267) menyampaikan, konsekuensi yang dapat terjadi atas kejatuhan pemimpin Iran belum jelas.

“Itu adalah pertanyaan terbuka,” cetus Rubio.

Ia menyampaikan, kekuasaan di Iran terbagi antara Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).

Menurut laporan tersebut, pihak intelijen meyakini cadangan uranium diperkaya yang dimiliki Iran, dan terdampak serangan AS tahun lalu, masih terkubur dan belum dapat dijangkau.

Karena itu, pemulihan produksi senjata secara cepat diperkirakan tak akan terjadi.

Namun, Teheran diketahui telah menggali lebih dalam di situs-situs nuklirnya di dekat Natanz dan Isfahan.

Legislator AS dari Partai Demokrat juga menyampaikan keprihatinan atas pendekatan yang ditempuh pemerintahan Trump.

Anggota DPR AS Jason Crow dari Colorado misalnya, menekankan yang dibutuhkan sekarang bukanlah unjuk kekuatan, melainkan kesepakatan yang permanen dan dapat diverifikasi untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir. (*)