AS Mau Gelar KTT Dewan Perdamaian, Israel Diundang

NarayaPost – Amerika Serikat berniat menggelar konferensi tingkat tinggi (KTT) Dewan Perdamaian alias Board of Peace (BoP) pada 19 Februari 2026.

KTT digelar untuk mendorong tahap kedua gencatan senjata di Gaza, serta menghimpun dana bagi rekonstruksi wilayah Palestina yang terdampak perang.

“(Kesempatan) itu akan menjadi pertemuan pertama BoP, sekaligus konferensi penggalangan dana untuk rekonstruksi Gaza,” tulis Axios, mengutip seorang pejabat AS, Jumat (6/2/2026).

Menurut laporan tersebut, pemerintahan Presiden Donald Trump mulai menghubungi puluhan negara untuk mengundang para pemimpin serta membahas aspek logistik.

Pertemuan itu direncanakan berlangsung di Institute of Peace, Washington.

“Belum ada yang dikonfirmasi, tetapi pemerintah sedang merencanakannya dan mulai memeriksa pemimpin mana saja yang dapat hadir,” ujar seorang sumber tersebut kepada Axios.

BACA JUGA: Prabowo Siap Keluar dari Dewan Perdamaian Jika Tak Cocok

Kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan bertemu Presiden AS Donald Trump pada 18 Februari, sehari sebelum pertemuan itu direncanakan digelar.

Netanyahu menerima undangan Trump agar Israel bergabung dalam dewan tersebut, namun hingga kini belum menandatangani piagamnya.

Jika Netanyahu menghadiri pertemuan tersebut, hal itu akan menjadi kemunculan publik pertamanya bersama para pemimpin Arab dan Muslim sejak sebelum serangan 7 Oktober oleh kelompok perlawanan Palestina, Hamas, serta serangan lanjutan Israel ke Jalur Gaza.

Rencana pertemuan puncak itu masih berada pada tahap awal dan dapat berubah.

Gedung Putih menolak memberikan komentar

Jaga Opsi Keluar

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menegaskan, Dewan Perdamaian gagasan Presiden AS Donald Trump, tak bisa menjadi solusi akhir untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina.

Dino melihat sikap Donald Trump yang sulit diprediksi, serta rezim Zionis Israel yang menolak kemerdekaan Palestina, dapat menjadi batu sandungan atas usaha Dewan Perdamaian mencapai tujuan organisasi itu, sesuai amanat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Karena itu, melalui pernyataannya di X, Sabtu (7/2/2026), Dino mendesak Indonesia, sebagai perwakilan negara mayoritas Muslim di Dewan Perdamaian, memainkan perannya secara tegas di organisasi tersebut.

“Karena RI sudah keburu masuk BoP, waspadai perilaku Trump dan agenda Israel untuk membungkam Palestina, dan selalu jaga opsi untuk keluar dari BoP,” tulis Dino, mengklarifikasi posisinya terhadap Dewan Perdamaian.

Menurut bekas wakil menteri luar negeri RI itu, BoP dan Rencana 20 Poin Donald Trump adalah satu-satunya kesepakatan yang berhasil tercapai di tingkat internasional untuk mewujudkan gencatan senjata dan pemulihan di Jalur Gaza, sehingga keikutsertaan RI di badan itu dapat dimaklumi.

Ia memandang keputusan Prabowo membawa Indonesia ke Dewan Perdamaian merupakan pendekatan yang realistis, mengingat RI secara strategis harus berbaris dengan 7 negara Muslim lain yang turut bergabung ke Dewan Perdamaian, meski belum ada jaminan inisiatif tersebut akan sukses.

BACA JUGA: Iuran Rp17 Triliun Dewan Perdamaian, Cuan Bunuh Kemanusiaan

Terlebih, organisasi tersebut telah mendapat dukungan DK PBB dan negara-negara Arab, serta tidak tersedia alternatif yang diajukan pihak lain, misalnya dari Uni Eropa, Rusia, Cina, ataupun negara-negara Arab.

“Ini tidak berarti BoP adalah solusi terbaik, dan tidak juga solusi permanen.”

“Hanya berarti pada saat ini merupakan satu-satunya upaya gencatan senjata yang ada,” ulasnya, sembari mengungkapkan keraguannya terhadap organisasi bentukan Trump itu.

Namun demikian, Dino mengakui butir kedua Resolusi DK PBB 2803, yang menjadi landasan hukum Dewan Perdamaian, memberi secuil peluang yang membawa embusan angin untuk Palestina merdeka, dengan kepastian jaminan hak rakyat Palestina menentukan nasibnya sendiri.

Ia pun mengingatkan Pemerintah Indonesia agar selalu menggelorakan perjuangan Palestina, baik di dalam Dewan Perdamaian maupun di wahana-wahana lain, demi mengalahkan langkah Israel yang hendak menentang terbentuknya negara Palestina merdeka.

Sebelumnya pada 23 Januari, Dino juga sempat mengungkapkan kekhawatiran Dewan Perdamaian hanya menjadi kedok Trump membangun proyek real estate di Gaza.

Ia mendesak Indonesia menegaskan sikap, supaya kepentingan Palestina tetap terlindungi di badan itu. (*)