Harga Obat RI 5 Kali Lebih Mahal dari Malaysia, KPK Siap Selidiki

NarayaPost – Masalah harga obat yang tinggi menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Jika harga obat terlalu mahal, maka risiko ketimpangan akses layanan kesehatan juga akan semakin besar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menindaklanjuti dugaan korupsi di industri kesehatan. KPK mengatakan akan melakukan pencegahan hingga penindakan jika ditemukan adanya dugaan penyelewengan.

“Melalui pendekatan pencegahan, KPK bersama Kementerian Kesehatan dapat memperkuat sistem, tata kelola, serta mitigasi risiko korupsi, terutama pada program-program dengan nilai anggaran yang signifikan,” kata jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (12/3/2026).

Budi menegaskan bahwa KPK akan menindak tegas jika nantinya ditemukan penyimpangan dalam industri penjualan obat dan memastikan adanya hukuman sesuai peraturan perundang-undangan.

“KPK berharap komitmen keterbukaan dan kolaborasi ini dapat terus diperkuat sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor kesehatan dapat berjalan secara efektif, demi menjaga integritas tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” imbuh dia.

BACA JUGA : BRIN Butuh 200 Peneliti Baru untuk Kembangkan Energi Nuklir

Buka-bukaan Menkes soal Dugaan Korupsi Harga Obat

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menduga adanya korupsi sistemik di industri kesehatan Tanah Air. Hal ini karena banyaknya keluhan soal harga obat di Indonesia jauh lebih mahal hingga lima kali lipat dibanding Malaysia.

“Yang mungkin paling banyak dirasakan masyarakat ya harga obat mahal. Kita sama Malaysia itu bedanya bisa lebih mahal 3 kali sampai 5 kali,” kata Budi dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kemenkes dan KPK terkait upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor kesehatan di Gedung Kemenkes, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

BACA JUGA : Iran Bersedia Kembali ke Meja Perundingan dengan Tiga Syarat

Ia bahkan menyinggung kemungkinan adanya faktor lain yang tidak transparan dalam rantai distribusi obat di Indonesia.

“Orang industri kesehatan bilang, ‘Pak itu gara-gara pajak’. Ya pajak kan cuma 20 persen, 30 persen, gimana bisa jadi 500 persen. Tambah kali kurangnya gimana tuh caranya,” lanjut Menkes.
Menkes menduga adanya permainan di lingkungan industri obat, sehingga dirinya berupaya untuk memperbaiki kekeliruan ini dengan meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Karena itu, Menkes menduga adanya korupsi sistemik dalam ekosistem industri kesehatan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari regulator, rumah sakit, perusahaan farmasi, hingga penyedia layanan kesehatan lainnya.

Ia menilai struktur industri kesehatan yang kompleks berpotensi menimbulkan celah praktik tidak transparan dalam penentuan harga obat.

“Kita ingin memperbaiki perilaku yang tidak koruptif di industri ini. Karena selain Kementerian Kesehatan sebagai regulator, ada rumah sakit, ada asuransi kesehatan, ada dokter-dokternya, ada perusahaan farmasinya yang membangun ekosistem industri kesehatan,” kata Budi.

“Kita benar-benar mengharapkan KPK membantu kami. Bukan hanya membersihkan institusi kita, tapi juga merapikan industri kita dari systemic corruption yang ada,” tutupnya.

Pemerintah berharap investigasi serta reformasi tata kelola sektor kesehatan dapat menurunkan harga obat di Indonesia sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat luas.

Dengan keterlibatan KPK dalam pengawasan sektor kesehatan, pemerintah optimistis bahwa praktik yang tidak transparan dalam industri farmasi dapat diminimalkan, sekaligus memperbaiki sistem pelayanan kesehatan nasional di masa depan.

Dalam beberapa studi kesehatan, bahkan ditemukan bahwa harga obat yang dibeli oleh fasilitas kesehatan tertentu bisa jauh lebih tinggi dibandingkan batas harga yang ditetapkan pemerintah.

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap sistem distribusi dan pengadaan obat masih menjadi tantangan penting dalam sektor kesehatan nasional.