NarayaPost – Pemerintah Inggris menyetujui perluasan akses Amerika Serikat (AS) ke pangkalan-pangkalan militer Inggris, untuk operasi yang menargetkan kemampuan rudal Iran yang mengancam pelayaran di Selat Hormuz.
Pada pertemuan Jumat (20/3/2026), para menteri kabinet mengonfirmasi kesepakatan bagi AS untuk menggunakan pangkalan-pangkalan Kerajaan Bersatu dalam pertahanan diri kolektif kawasan tersebut.
Pertahanan yang dimaksud mencakup operasi pertahanan AS untuk menurunkan kemampuan dan situs rudal yang digunakan untuk menyerang kapal-kapal di Selat Hormuz.
Pemerintah Britania Raya menekankan, prinsip-prinsip di balik pendekatan Inggris terhadap konflik tetap sama, dan menyerukan de-eskalasi yang mendesak dan penyelesaian perang yang cepat.
Para menteri kabinet juga mengutuk perluasan target Iran hingga mencakup pelayaran internasional.
“Mereka sepakat serangan sembrono Iran, termasuk terhadap kapal-kapal Red Ensign (British Shipping Registers) dan kapal-kapal sekutu dekat dan mitra Teluk kita, berisiko mendorong kawasan tersebut lebih jauh ke dalam krisis, dan memperburuk dampak ekonomi yang dirasakan di Inggris dan di seluruh dunia,” bunyi pernyataan Pemerintah Inggris.
Sejak serangan intensif AS-Israel dimulai pada 28 Februari, Inggris telah beralih dari penolakan awal terhadap akses ke pangkalan, menuju keadaan integrasi logistik dan kinetik yang mendalam.
“Meskipun mengambil tindakan yang diperlukan untuk membela diri dan sekutu kami, kami tidak akan terlibat dalam perang yang lebih luas,” ujar Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Senin.
Pemerintah Inggris, lanjut Starmer, akan terus berupaya mengakhiri pertempuran.
Namun, peran Inggris yang semakin meluas dalam konflik tersebut telah memicu perdebatan yang berkembang, tentang apakah perbedaan tersebut semakin sulit untuk dipertahankan.
Membahayakan Nyawa Warga Inggris
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer telah mempertaruhkan nyawa warga negaranya, dengan mengizinkan pangkalan-pangkalan negara kerajaan itu digunakan untuk agresi terhadap Iran.
“Sebagian besar rakyat Inggris tidak ingin terlibat dalam perang pilihan Israel-AS terhadap Iran.”
“Dengan mengabaikan rakyatnya sendiri, Starmer membahayakan nyawa warga Inggris, dengan mengizinkan pangkalan-pangkalan Inggris digunakan untuk agresi terhadap Iran.”
“Iran akan menggunakan haknya untuk membela diri,” tulis Araghchi di X.
Araghchi pada Jumat memperingatkan Menlu Inggris Yvette Cooper, agar tidak memberikan bantuan apa pun dalam agresi AS dan Israel terhadap Iran.
Ia memperingatkan, dukungan semacam itu akan memicu eskalasi lebih lanjut.
BACA JUGA: Trump Ngambek Inggris dan Spanyol Tak Dukung Serangan ke Iran
Dalam pembicaraan via telepon dengan Cooper, Araghchi mengkritik Inggris karena mengizinkan AS mengakses pangkalan militer Inggris, seraya menyebut langkah itu sama dengan partisipasi dalam agresi terhadap Iran.
Araghchi juga memperingatkan langkah Inggris itu akan meninggalkan bekas luka abadi pada hubungan antara Teheran dan London.
Dia mendesak para pejabat Inggris menghentikan semua kerja sama militer dan media dengan Washington dan Tel Aviv.
Araghchi menegaskan, ketegangan saat ini di Selat Hormuz merupakan konsekuensi langsung dari tindakan bermusuhan AS dan Israel, serta menegaskan hanya penghentian serangan terhadap Iran yang dapat memulihkan kondisi normal di jalur perairan penting tersebut.
Araghchi juga menegaskan hak Iran untuk membela diri berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menuduh AS menggunakan pangkalan di negara-negara tetangga untuk menyerang wilayah Iran, serta mengecam serangan terbaru terhadap ladang gas South Pars di Iran.
Dia mengkritik Inggris dan sejumlah negara Eropa tertentu atas kegagalan yang ‘berat sebelah’ dalam mengutuk pelanggaran hukum internasional.
Sementara, Cooper menyerukan penghentian pertempuran dan menyampaikan keprihatinan atas konsekuensi politik dan ekonomi dari konflik tersebut, baik di tingkat regional maupun global, termasuk meningkatnya ketidakstabilan di Selat Hormuz.
Iran mengatakan kepada Inggris, setiap upaya mengakhiri perang yang sedang berlangsung dengan AS dan Israel, harus mencakup jaminan untuk mencegah serangan di masa depan.
“Jalan menuju normalisasi kondisi adalah penghentian serangan-serangan ini.”
“Penghentian perang harus disertai dengan jaminan untuk mencegah terulangnya agresi semacam itu,” cetus Araghchi kepada Cooper.
Dia juga memperingatkan agar Inggris tidak memberikan dukungan apa pun kepada AS dan Israel selama eskalasi.
“Tindakan seperti itu hanya akan meningkatkan situasi dan membuat kondisi lebih rumit,” imbuhnya.
Kejahatan Perang
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menilai penghentian konflik di Timur Tengah sangat bergantung pada kemauan politik AS.
“Perang ini harus dihentikan, dan saya percaya hal itu berada di tangan Amerika Serikat untuk menghentikannya.”
“Itu mungkin dilakukan, tetapi bergantung pada kemauan politik untuk melakukannya,” ucapnya.
Guterres juga menyatakan terdapat alasan untuk meyakini kejahatan perang mungkin telah terjadi oleh kedua pihak dalam konflik tersebut.
Ia menegaskan, meningkatnya jumlah korban sipil membuat semua pihak rentan terhadap tuduhan pelanggaran hukum internasional.
“Saya tidak melihat perbedaan.”
BACA JUGA: Ditutup Iran Saat Perang Lawan AS-Israel, Apa Itu Selat Hormuz?
“Tidak peduli siapa yang menargetkan warga sipil.”
“Hal itu sama sekali tidak dapat diterima,” tegasnya.
Dalam wawancara dengan Politico, Kamis (19/3/2926), Guterres menyatakan serangan terhadap infrastruktur energi dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.
“Jika terdapat serangan, baik terhadap Iran maupun dari Iran, terhadap infrastruktur energi, saya pikir ada alasan yang cukup untuk menilai hal tersebut dapat merupakan kejahatan perang,” jelasnya.
Pernyataan itu disampaikan di tengah eskalasi terbaru, setelah Israel menyerang ladang gas alam South Pars milik Iran pada Rabu, yang kemudian dibalas Teheran dengan serangan terhadap fasilitas energi utama di Qatar.
Guterres juga mengisyaratkan strategi Israel berfokus pada upaya menghilangkan kemampuan militer Iran.
Guterres belum berbicara dengan Presiden AS Donald Trump sejak dimulainya serangan AS dan Israel terhadap Iran. (*)