Puluhan Juta Barel Minyak Jepang Dilepas, Rekor Sepanjang Sejarah

NarayaPost – Pemerintah Jepang bersiap melakukan pelepasan minyak sekitar puluhan juta barel, terbesar dalam sejarah dari cadangan strategisnya mulai pekan ini. Perdana Menteri Sanae Takaichi menyebut langkah ini diambil sebagai antisipasi terhadap potensi gangguan pasokan energi akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, khususnya dalam konflik Perang Iran-Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat.

Mengutip laporan The Guardian, pemerintah Jepang sebelumnya telah menyetujui pelepasan cadangan minyak dari sektor swasta selama 15 hari. Kebijakan ini diambil di tengah kekhawatiran bahwa konflik di kawasan tersebut dapat mengganggu jalur distribusi energi global, terutama di Selat Hormuz yang menjadi salah satu rute utama pengiriman minyak dunia.

Puluhan Juta Barel Minyak Disalurkan ke Kilang Domestik

Takaichi menjelaskan bahwa pelepasan cadangan milik negara akan dimulai pada Kamis, 26 Maret 2026. Secara keseluruhan, sekitar 80 juta barel minyak akan disalurkan secara bertahap ke kilang domestik. Jumlah ini setara dengan kebutuhan energi dalam negeri selama kurang lebih 45 hari.

BACA JUGA: Segini Pasokan Minyak Global yang Hilang Akibat Perang!

Angka tersebut bahkan mencapai sekitar 1,8 kali lipat dibandingkan cadangan yang pernah digunakan Jepang saat menghadapi krisis energi pasca Gempa dan Tsunami Fukushima 2011, yang kala itu memicu penutupan sejumlah pembangkit listrik tenaga nuklir dan meningkatkan ketergantungan pada energi fosil.

Hingga akhir tahun lalu, Jepang tercatat memiliki total cadangan minyak sekitar 470 juta barel. Jumlah tersebut setara dengan konsumsi domestik selama 254 hari, menjadikannya salah satu negara dengan cadangan energi strategis terbesar di dunia. Langkah pelepasan cadangan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan energi di tengah situasi global yang tidak menentu.

Pemerintah Jepang Gelontorkan Subsidi

Selain melepas cadangan, pemerintah Jepang juga menggelontorkan subsidi meski melakukan pelepasan sekitar puluhan juta, hal ini tentu dilakukan untuk menahan harga bahan bakar agar tetap stabil. Saat ini, harga bensin dijaga di kisaran ¥170 per liter setelah sebelumnya sempat melonjak ke rekor tertinggi ¥190,8 per liter. Kebijakan subsidi ini akan terus dievaluasi setiap pekan dengan mempertimbangkan pergerakan harga minyak global.

Sebagai negara yang mengimpor lebih dari 90 persen kebutuhan minyak mentahnya dari Timur Tengah, Jepang sangat rentan terhadap gejolak di kawasan tersebut. Oleh karena itu, Takaichi menegaskan bahwa stabilitas dan perdamaian di Timur Tengah menjadi kepentingan vital, tidak hanya bagi Jepang tetapi juga bagi komunitas internasional secara luas.

Dalam upaya menjaga stabilitas tersebut, pemerintah Jepang juga terus melakukan pendekatan diplomatik dengan berbagai negara terkait. Takaichi bahkan mengungkapkan bahwa dalam pertemuannya dengan Donald Trump di Washington, ia menolak permintaan untuk mengirim pasukan pertahanan diri maritim Jepang ke kawasan konflik. Ia menegaskan bahwa konstitusi pascaperang Jepang tidak mengizinkan pengerahan pasukan angkatan laut ke wilayah seperti Selat Hormuz.

BACA JUGA: 52 Ribu Penumpang Kereta Tiba di Jakarta Saat Arus Balik

Ketegangan Geopolitik Picu Kekhawatiran Masyarakat Jepang

Di sisi lain, meningkatnya ketegangan geopolitik juga memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat Jepang terkait ketersediaan barang kebutuhan sehari-hari. Salah satu yang menjadi sorotan adalah potensi kelangkaan tisu toilet, yang sempat menjadi fenomena panic buying di masa lalu.

Menanggapi hal tersebut, asosiasi industri kertas rumah tangga Jepang memastikan bahwa sekitar 97 persen produksi tisu toilet di dalam negeri berasal dari bahan daur ulang lokal. Industri tersebut juga menegaskan tidak bergantung pada pasokan bahan baku dari Timur Tengah dan siap meningkatkan produksi jika permintaan meningkat.

Meski demikian, kekhawatiran tetap menyebar di media sosial. Sejumlah warga dilaporkan mulai menimbun barang kebutuhan pokok. Sementara itu, pihak lain mengingatkan bahwa aksi panic buying justru berpotensi menciptakan kelangkaan semu di pasaran. Pemerintah pun mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan di tengah situasi yang berkembang.