BoP Ingin Lucuti Hamas, Prabowo Masih Ingin Bertahan?

NarayaPost – Board of Peace (BoP) alias Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, ternyata sejak awal berniat melucuti senjata Hamas dan milisi lainnya di Jalur Gaza, Palestina.

Rincian rencana yang diajukan Direktur Jenderal BoP Nickolay Mladenov ini mengusulkan proses pelucutan senjata dilakukan secara bertahap dalam kurun delapan bulan, melalui beberapa fase.

Dalam dokumen yang diperoleh Al Jazeera, proses ini akan berlangsung dengan skema timbal balik.

Pelucutan senjata dilakukan sebagai imbalan atas langkah Israel yang harus mengizinkan material rekonstruksi masuk ke Gaza, dan meningkatkan aliran bantuan kemanusiaan ke wilayah itu.

Rencana ini juga mencakup pengalihan administrasi Gaza kepada sebuah komite nasional bentukan BoP.

Mladenov sempat merujuk rencana tersebut secara umum dalam pidatonya di Dewan Keamanan PBB, Rabu (25/3/2026).

BACA JUGA: 4 Alasan Mengapa Indonesia Harus Hengkang dari BoP

Ia menyatakan, rencana tersebut telah disampaikan kepada kelompok-kelompok bersenjata terkait, dan mereka didesak menerima kerangka tersebut tanpa penundaan.

“Proses dekomisioning (senjata) berjalan paralel dengan penarikan bertahap,” ujar Mladenov.

Israel tetap menyerang Gaza selama masa gencatan senjata, hingga menewaskan ratusan warga Palestina.

Israel juga masih membatasi bantuan yang masuk ke Gaza, sehingga harga-harga melonjak, sementara banyak warga masih mengungsi dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.

Hamas berulang kali menolak menyerahkan senjata, selama pendudukan Israel di Gaza masih berlangsung.

Pasukan Israel masih hadir di wilayah tertentu di luar garis kuning, zona penyangga yang tidak boleh didekati warga Palestina.

Hamas juga menegaskan, pelucutan senjata adalah urusan internal Palestina yang seharusnya dibahas antar-faksi, bukan dipaksakan dari luar.

Hamas dan Israel belum memberikan tanggapan terhadap rincian rencana Mladenov.

Tahapan

Fase pertama pelucutan senjata Hamas berlangsung selama dua minggu pertama.

Fase ini mencakup penghentian total operasi militer oleh Israel dan Hamas, serta penerapan protokol kemanusiaan yang telah disepakati dalam gencatan senjata.

Pada fase ini, perwakilan Komite Nasional Palestina akan diizinkan masuk wilayah tersebut, guna mengambil alih seluruh tanggung jawab keamanan dan administrasi.

Komite Nasional Palestina merupakan badan teknokratik yang dibentuk dan berada di bawah naungan BoP, yang akan mengambil alih pemerintahan sementara di Gaza.

Fase kedua berlangsung antara hari ke-16 hingga hari ke-60.

Fase ini merupakan inti dari rencana, dengan memulai proses pelucutan senjata.

Hamas dan faksi Palestina lainnya akan bekerja sama menarik senjata berat.

Pertama, Hamas dan faksi Palestina akan menyisir senjata-senjata dari wilayah yang diduduki Israel.

Kemudian, sebelum hari ke-90, penyisiran dilakukan sampai ke wilayah yang masih berada di bawah kendali Hamas.

Hamas juga diwajibkan menghancurkan jaringan terowongannya sebelum hari ke-90.

Israel Wajib Bangun Hunian Sementara

Di sisi lain, Israel diwajibkan mengizinkan pembangunan unit hunian sementara berbentuk prefabrikasi, di lokasi yang disetujui oleh Komite Nasional Palestina.

Setelah semua pihak memenuhi kewajibannya dalam tiga bulan pertama, proses berlanjut ke fase berikutnya, di mana pasukan Israel akan mulai menarik diri secara bertahap ke perimeter Gaza, setelah sebuah komite pemantau memastikan faksi-faksi Palestina telah dilucuti.

Pasukan keamanan yang berada di bawah Komite Nasional Palestina akan bertugas mengumpulkan senjata.

Tugas ini ditargetkan selesai pada hari ke-251.

Jika tercapai, Israel akan menarik diri dari Gaza, dengan pengecualian perimeter keamanan yang belum didefinisikan “hingga Gaza benar-benar aman dari potensi kembalinya ancaman terorisme.”

Pada tahap ini, rekonstruksi penuh Gaza juga mulai dilakukan, termasuk pencabutan pembatasan terhadap keluar masuk “barang penggunaan ganda” seperti beton, baja, pupuk, dan bahan bakar.

Selama ini, barang-barang tersebut dibatasi ketat oleh Israel dengan alasan dapat digunakan untuk kepentingan militer Hamas.

Ogah Terlibat

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, yang ditunda, bukan bertujuan melucuti senjata kelompok Hamas.

​“Kita tidak mau terlibat dalam mengambil senjata, deweaponization, dari Hamas.”

“Kita tidak mau ikut.”

“Yang kita mau adalah menjaga rakyat sipil dari serangan mana pun,” terang Prabowo dalam tayangan Presiden Prabowo Menjawab, Jumat pekan lalu.

​Prabowo menjelaskan, misi ini merupakan wujud perjuangan konsisten Bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan Palestina sejak dahulu.

“Saya menjalankan perjuangan Bangsa Indonesia dari dulu.”

“Kita selalu membela kemerdekaan Palestina,” ucapnya.

Ia menekankan, Indonesia siap mengirim pasukan dalam kerangka BoP, selama semua pihak menyetujui keterlibatan tersebut.

​Menurutnya, persetujuan dari para tokoh Palestina dan negara-negara mayoritas Muslim menjadi syarat mutlak.

Negara-negara tersebut meliputi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir.

​Selain dukungan negara kawasan, Prabowo menggarisbawahi pentingnya penerimaan dari pihak de facto di lapangan.

“Hamas harus menerima kita.”

BACA JUGA: Berisiko Lawan Hamas, MUI Minta Kirim TNI ke Gaza Ditinjau

“Itu saya sampaikan.”

“Karena we want to be a peacekeeping force,” tegasnya.

​Dalam mekanisme BoP, Prabowo menjelaskan adanya aturan national caveats atau batasan nasional yang dihormati.

Hal ini memberikan hak bagi setiap negara anggota untuk menentukan keterlibatan, sesuai prinsip nasional masing-masing.

​Terkait batasan tersebut, Prabowo memastikan Indonesia mengambil posisi tegas untuk tidak melakukan konfrontasi bersenjata.

“Kita tegas, kita tidak mau terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas,” ucapnya. (*)