Harga BBM Subsidi Tak Akan Naik Sampai Akhir Tahun?

Bahlil Lahadalia, Indonesia’s investment minister, during an interview at his office in Jakarta, Indonesia, on Wednesday, Feb. 21, 2023. Indonesia is unveiling a slew of tax breaks to lure companies and people to move to its new capital in the heart of Borneo. Photographer: Dimas Ardian/Bloomberg via Getty Images

NarayaPost – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi setidaknya hingga akhir tahun ini. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepastian kepada publik di tengah berbagai dinamika global yang kerap memengaruhi harga energi.

Bahlil memastikan bahwa kondisi stok energi nasional saat ini masih berada dalam batas aman dan jauh di atas standar minimum yang ditetapkan. Hal ini mencakup berbagai jenis energi utama seperti solar, bensin, hingga liquefied petroleum gas (LPG) yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

“Saya sampaikan kepada publik bahwa insyaallah stok kita di atas standar minimum baik itu solar, baik itu bensin maupun LPG, insyaallah aman. Dan sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun, insyaallah sampai selama-lamanya, ya,” ujar Bahlil di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (16/4).

BACA JUGA: Waka BGN Sebut MBG Picu Efek Ganda Ekonomi Daerah

Kesepakatan Pemerintah Tahan Harga BBM Subsidi

Kebijakan untuk menahan harga BBM bersubsidi ini, menurut Bahlil, merupakan hasil kesepakatan pemerintah berdasarkan arahan langsung Presiden. Langkah tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Meski demikian, Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah tetap memperhatikan perkembangan harga minyak mentah dunia atau Indonesian Crude Price (ICP), yang menjadi salah satu indikator penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Fluktuasi harga minyak global memang memiliki potensi untuk memengaruhi beban subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah.

“Sampai doain ini, kan, tergantung dengan harga ICP, tapi kalau sampai dengan 100 dolar itu sudah aman dalam APBN dan sekarang harga rata-rata ICP Januari sampai dengan sekarang itu tidak lebih dari 77 dolar,” jelasnya.

Harga ICP Masih Relatif Stabil

Ia menambahkan bahwa hingga saat ini, harga ICP masih berada dalam kisaran yang relatif aman dan belum memberikan tekanan signifikan terhadap anggaran negara. Dengan rata-rata harga yang masih di bawah asumsi batas aman APBN, pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mempertahankan kebijakan subsidi energi tanpa harus melakukan penyesuaian harga.

Menurut Bahlil, kenaikan harga minyak dunia yang terjadi sejauh ini juga masih tergolong terkendali. Ia menyebutkan bahwa selisih kenaikan harga yang terjadi belum terlalu besar sehingga tidak berdampak serius terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola subsidi.

“Jadi kita itu baru split 7 dolar, jadi jangan sampai ada yang menganggap bahwa uang kita dapat dari mana? Kita ini baru naik 7 dolar sampai dengan sekarang yang saya ngomong ini,” ujarnya.

BACA JUGA: Ahli Ungkap Cara Memasak Ikan Teri yang Tepat

Kondisi Fiskal Indonesia Cukup untuk Menopang Kebijakan Pembiayaan BBM

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran sebagian masyarakat mengenai sumber pembiayaan subsidi energi yang terus berjalan. Bahlil menegaskan bahwa kondisi fiskal negara masih cukup kuat untuk menopang kebijakan tersebut, selama harga minyak dunia tidak mengalami lonjakan ekstrem.

Dengan jaminan tidak adanya kenaikan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun, pemerintah berharap dapat memberikan rasa tenang kepada masyarakat dan pelaku usaha. Stabilitas harga energi dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga inflasi tetap terkendali serta mendukung aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

Secara keseluruhan, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak gejolak harga energi global. Di saat yang sama, pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan kebutuhan untuk memastikan akses energi yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like