Kemlu Iran Tegaskan Tak Ada Penyerahan Uranium ke AS, Bantah Klaim Donald Trump

NarayaPost – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Iran dengan tegas membantah pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait klaim penyerahan uranium yang diperkaya milik Teheran kepada Washington. Bantahan ini disampaikan langsung oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, yang menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan maupun pembahasan terkait pemindahan uranium tersebut.

“Uranium yang diperkaya Iran tidak akan dipindahkan ke mana pun,” ujar Baqaei dalam pernyataannya yang dikutip dari AFP, Sabtu (18/4). Ia juga menambahkan bahwa isu pemindahan uranium ke Amerika Serikat sama sekali tidak pernah menjadi bagian dari agenda negosiasi antara kedua pihak.

Trump Sebut AS Akan Peroleh Debu Nuklir

Sebelumnya, Trump menyebut bahwa Amerika Serikat akan memperoleh apa yang ia sebut sebagai “debu nuklir”, merujuk pada uranium yang diperkaya milik Iran yang disimpan di fasilitas bawah tanah. Dalam pernyataannya, Trump bahkan mengklaim bahwa AS tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan material tersebut. Pernyataan ini kemudian langsung memicu respons keras dari pihak Iran.

BACA JUGA: Mobil Listrik Kini Tidak Lagi Bebas Pajak, Berikut Ketentuan Terbarunya

Baqaei menegaskan bahwa fokus pembicaraan terbaru antara Iran dan pihak-pihak terkait bukan lagi semata-mata soal program nuklir, melainkan lebih luas pada upaya mengakhiri konflik yang sedang berlangsung di kawasan. Ia menjelaskan bahwa dinamika negosiasi telah berubah seiring eskalasi situasi geopolitik, sehingga cakupan pembahasan menjadi lebih kompleks.

“Negosiasi sebelumnya berfokus pada masalah nuklir, tetapi sekarang negosiasi berfokus pada mengakhiri perang, dan tentu saja cakupan topik yang dibahas menjadi lebih luas dan lebih beragam,” jelasnya.

Kemlu Iran Tekankan Pentingnya Pencabutan Sanksi Ekonomi

Selain itu, Iran juga menekankan pentingnya pencabutan sanksi ekonomi yang selama ini membebani negara tersebut. Baqaei menyebut bahwa terdapat rencana 10 poin yang menjadi prioritas utama Teheran dalam setiap pembicaraan internasional, terutama terkait normalisasi hubungan dan pemulihan ekonomi.

“Rencana 10 poin untuk mencabut sanksi sangat penting bagi kami. Masalah kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan selama perang yang dipaksakan juga sangat penting,” tambahnya.

Di tengah perdebatan tersebut, perhatian dunia internasional juga tertuju pada jumlah cadangan uranium yang dimiliki Iran. Berdasarkan data dari International Atomic Energy Agency (IAEA), sebelum serangan yang terjadi pada Juni 2025, Iran diperkirakan memiliki sekitar 440 kilogram uranium yang diperkaya hingga 60 persen. Angka ini jauh melampaui batas 3,67 persen yang ditetapkan dalam perjanjian nuklir tahun 2015.

Cadangan Uranium Iran

Selain itu, Iran juga diketahui memiliki cadangan uranium yang diperkaya hingga 20 persen, yang merupakan ambang batas penting dalam proses pengayaan menuju tingkat yang lebih tinggi. Tingkat pengayaan 60 persen sendiri dinilai sudah sangat dekat dengan 90 persen, yaitu level yang dibutuhkan untuk pembuatan senjata nuklir.

Namun, sejak serangan militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel pada pertengahan 2025, status pasti dari cadangan uranium tersebut menjadi tidak jelas. Iran menolak memberikan akses kepada inspektur IAEA untuk memeriksa sejumlah lokasi yang terdampak serangan, sehingga menimbulkan kekhawatiran baru di kalangan internasional.

Di sisi lain, ketegangan juga meningkat terkait situasi di Selat Hormuz, jalur pelayaran penting bagi distribusi energi global. Baqaei mengkritik pernyataan Trump yang disampaikan melalui platform Truth Social terkait klaim bahwa blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan Iran akan tetap berlangsung hingga tercapai kesepakatan damai.

Kemlu Iran Sebut Pernyataan AS Tak Sesuai

Menurut Baqaei, pernyataan tersebut tidak mencerminkan kondisi di lapangan. Ia menegaskan bahwa pembukaan dan penutupan Selat Hormuz bukanlah hal yang bisa ditentukan melalui pernyataan di media sosial, melainkan bergantung pada situasi nyata dan keputusan militer.

“Pembukaan dan penutupan Selat Hormuz tidak terjadi di internet, itu ditentukan di lapangan, dan angkatan bersenjata kami tahu bagaimana harus bertindak,” tegasnya.

BACA JUGA: Bupati Malang Angkat Putranya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Lebih lanjut, Iran juga memperingatkan bahwa setiap bentuk blokade laut akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata. Teheran menyatakan siap memberikan respons yang tegas terhadap tindakan yang dianggap mengancam kedaulatan dan kepentingan nasionalnya.

“Apa yang mereka sebut blokade angkatan laut pasti akan ditanggapi dengan respons yang tepat. Iran akan mengambil tindakan yang diperlukan,” pungkas Baqaei.

Pernyataan ini menegaskan bahwa ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat masih jauh dari mereda, dengan isu nuklir dan keamanan kawasan tetap menjadi sumber utama konflik.