Mitra SPPG Diingatkan Tak Main-Main, MBG Bukan untuk Bisnis

NarayaPost – Wakil Kepala Bidang Komunikasi dan Investigasi di Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal tidak dirancang sebagai program bisnis. Menurutnya, program tersebut lahir dari kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi masyarakat, terutama kelompok miskin yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan pangan yang layak. Untuk itu, BGN meminta agar mitra SPPG tak anggap program sebagai program yang biasa saja.

Nanik menjelaskan bahwa gagasan mengenai program makan bergizi sebenarnya sudah muncul sejak lama, bahkan jauh sebelum Prabowo menjabat sebagai presiden. Ide tersebut berawal dari pengalaman pribadi Prabowo pada tahun 2012 ketika ia melakukan kunjungan ke kawasan Cilincing.

Prabowo Saksikan Kondisi Masyarakat Bertahan Hidup

Saat berada di wilayah tersebut, Prabowo menyaksikan langsung kondisi masyarakat yang hidup dalam keterbatasan. Ia melihat sejumlah warga memungut sisa makanan dari para buruh pabrik untuk kemudian dibawa pulang dan dimakan kembali bersama keluarga mereka.

BACA JUGA: Larangan Main Medsos, Mu’ti Nyatakan Setuju-Minta Awasi

Menurut Nanik, pemandangan tersebut meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi Prabowo. Ia bahkan disebut merasa marah dan prihatin melihat kenyataan bahwa masih ada masyarakat yang harus bertahan hidup dari sisa makanan orang lain.

“Pak Prabowo waktu itu sangat marah melihat kondisi tersebut. Dari situlah muncul tekad beliau, jika suatu saat mendapat amanah menjadi presiden, ingin memastikan masyarakat terutama anak-anak mendapatkan makanan yang layak. Jadi Pak Prabowo itu menganggap Program MBG itu bukan orientasi bisnis,” ujar Nanik dalam workshop bertajuk Penguatan Strategi Komunikasi dan Implementasi Kehumasan di Jakarta, Sabtu (7/3).

Mitra SPPG Diingatkan oleh Pihak BGN

Lebih lanjut, Nanik menjelaskan bahwa Program MBG sejak awal dirancang sebagai investasi sosial dan kemanusiaan. Tujuan utamanya adalah memastikan masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu, memperoleh asupan makanan bergizi yang cukup untuk mendukung kesehatan dan perkembangan mereka.

Pada tahap awal pelaksanaan program, pemerintah membuka peluang kemitraan bagi berbagai lembaga yang ingin terlibat dalam penyediaan layanan dapur MBG. Namun, prioritas diberikan kepada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan.

Kebijakan tersebut diambil dengan harapan lembaga-lembaga sosial yang selama ini membantu masyarakat juga mendapatkan dukungan tambahan dari negara. Dengan adanya program tersebut, yayasan-yayasan tersebut diharapkan dapat memperbaiki fasilitas yang mereka miliki.

“Di awal, mau tidak mau, mitra itu dalam bentuk CV atau PT. Tetapi, harus dalam bentuk yayasan. Yayasan pun itu ada syaratnya; harus yayasan pendidikan, sosial, keagamaan. Mengapa? Karena waktu itu Pak Prabowo berpikir bahwa yayasan-yayasan ini sudah kerja membantu negara, tapi enggak punya uang sehingga diharapkan kalau ada insentif itu bisa digunakan untuk membenahi pondoknya, membenahi sekolahnya, karena makannya kan sudah dapat dari negara,” jelas Nanik.

Mitra SPPG Manfaatkan untuk Kepentingan Bisnis?

Namun dalam perkembangannya, Nanik mengakui bahwa muncul sejumlah pihak yang memanfaatkan peluang tersebut untuk kepentingan bisnis. Beberapa pihak bahkan mendirikan yayasan baru hanya untuk mengelola dapur MBG.

Ia mengungkapkan bahwa pada awal pelaksanaan program hingga sekitar pertengahan tahun, sebagian besar mitra masih berasal dari yayasan yang benar-benar bergerak di bidang sosial. Namun setelah target pelaksanaan program diperluas, mulai bermunculan pihak yang mendirikan banyak yayasan sekaligus untuk mengelola beberapa dapur.

“Tetapi hal di luar dugaan terjadi. Sampai bulan Juni, Juli, itu masih on track. Kebanyakan adalah yayasan-yayasan yang benar-benar pure yayasan. Tapi begitu targetnya sangat tinggi, muncullah ternak-ternak yayasan. Banyak orang memiliki lebih dari satu dapur,” ungkapnya.

Potensi Timbul Kecemburuan

Menurut Nanik, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sekaligus menyimpang dari semangat awal program. Dalam beberapa kasus, pengelolaan dapur bahkan lebih berorientasi pada keuntungan sehingga aspek fasilitas dan standar operasional kurang diperhatikan.

“Secara kepemilikan, dapur ini membuat orang iri karena munculnya bukan oleh yayasan sosial, pendidikan, atau keagamaan. Yang muncul adalah pengusaha-pengusaha berkedok yayasan karena orientasinya bisnis. Makanya, kamar pun enggak dipikirin, diminta AC susah, kalau peralatan rusak enggak mau ganti karena hitung-hitungannya bisnis,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Nanik menegaskan pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh mitra penyelenggara program MBG. Ia menjelaskan bahwa kontrak kerja sama dengan para mitra pada dasarnya hanya berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.

“Mereka lupa, mereka hanya kontrak satu tahun yang bisa diperpanjang. Artinya, sewaktu-waktu kita bisa sudahi kerja sama dengan mereka,” tegasnya.

MBG Jadi Program Kemanusiaan-Investasi Sosial

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan mengembalikan program MBG pada tujuan awalnya, yakni sebagai program kemanusiaan dan investasi sosial bagi masyarakat.

BACA JUGA: Artis Vidi Aldiano Meninggal Dunia

“Kita akan luruskan lagi ke khitahnya bahwa MBG bukan bisnis, tapi MBG adalah program kemanusiaan, investasi sosial. Kalau ada yang otaknya cuma mikir duit, nanti kita hapus. Ada saatnya pasti mereka akan habis karena akan kita evaluasi terus,” ujar Nanik.

Di akhir pernyataannya, Nanik juga mengingatkan para kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar menjalankan program sesuai dengan pedoman teknis dan standar operasional yang telah ditetapkan pemerintah.

“Berjalanlah di koridor yang benar. Jalankan juknis, jalankan SOP,” pungkasnya.