Konflik Iran Picu Pemerintah Susun Kebijakan Hemat BBM dan Gas

NarayaPost – Pemerintah tengah menyiapkan petunjuk teknis (juknis) terkait penghematan bahan bakar minyak (BBM) dan gas sebagai bagian dari upaya efisiensi energi nasional. Langkah ini dipertimbangkan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk eskalasi konflik Iran yang berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan dan harga energi global.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan bahwa aturan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan di internal pemerintah. Menurutnya, pemerintah sedang menyusun berbagai skema kebijakan agar penggunaan energi di dalam negeri dapat lebih efisien.

“Ini ada (juknis), kita lagi dalam proses pembahasan,” kata Yuliot saat melakukan peninjauan kesiapan infrastruktur energi di FT Padalarang, Senin (16/3).

BACA JUGA: Program MBG Dinilai Prabowo Mampu Menyelamatkan Ekonomi Rakyat Kecil

Wamen ESDM Sebut Fokus Utama Efisiensi Adalah Evaluasi

Yuliot menjelaskan bahwa salah satu fokus utama dari kebijakan efisiensi tersebut adalah mengevaluasi penggunaan BBM pada pembangkit listrik. Pemerintah akan meninjau kembali pemakaian bahan bakar di berbagai pembangkit untuk memastikan konsumsi energi dapat ditekan tanpa mengganggu pasokan listrik kepada masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan gas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi dan penggunaan gas dapat berlangsung secara lebih efisien dan tepat sasaran.

“Jadi untuk arahan dari Presiden Prabowo, kita melakukan efisiensi yang pertama itu adalah kita melihat bagaimana penggunaan BBM yang untuk pembangkit-pembangkit kita lakukan evaluasi, juga penggunaan gas ini kita juga evaluasi bagaimana efisiensi bisa dilakukan,” jelas Yuliot.

Dampak Konflik Iran, Pemerintah Tinjau Berbagai Aktivitas Operasional

Menurutnya, evaluasi tersebut tidak hanya mencakup sektor pembangkit listrik. Pemerintah juga akan meninjau berbagai aktivitas operasional di sejumlah sektor yang memiliki konsumsi energi cukup besar. Tujuannya adalah menemukan peluang efisiensi yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor.

Di tengah situasi geopolitik global yang semakin kompleks, pemerintah juga mulai mempertimbangkan alternatif sumber impor energi. Ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran dinilai berpotensi mengganggu stabilitas jalur perdagangan energi internasional.

Salah satu jalur penting yang menjadi perhatian adalah Selat Hormuz. Jalur tersebut merupakan salah satu rute utama distribusi minyak dunia. Saat ini, sekitar 20 persen impor bahan bakar Indonesia melewati selat tersebut.

Apabila terjadi gangguan pada jalur tersebut, pasokan energi global berpotensi terganggu. Oleh karena itu, pemerintah mulai menjajaki kemungkinan diversifikasi sumber impor energi dari negara lain, termasuk dari Amerika Serikat.

RI Buka Peluang Kerjasama dengan Sejumlah Perusahaan Global

Menurut Yuliot, Indonesia membuka peluang kerja sama dengan sejumlah perusahaan energi global yang berbasis di Amerika Serikat. Beberapa di antaranya adalah ExxonMobil dan Chevron yang memiliki jaringan operasi minyak dan gas di berbagai negara.

Pemerintah berharap perusahaan-perusahaan tersebut dapat menjadi mitra pemasok energi bagi Indonesia, baik dalam bentuk minyak mentah (crude) maupun produk bahan bakar jadi.

“Tentu yang dari Amerika ini kan kita bisa melihat adalah operator-operator minyak dari Amerika di antaranya itu adalah ada Exxon Mobil, kemudian ada Chevron yang mereka beroperasi secara global yang kita mengharapkan mereka juga bisa menyuplai BBM kita baik crude maupun BBM jadi,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap negosiasi. Pemerintah masih membahas berbagai aspek teknis, termasuk negara asal suplai serta mekanisme distribusi energi yang paling efektif bagi Indonesia.

Prabowo Minta Menko Bahas Opsi Efisiensi Energi Nasional Imbas Konflik Iran

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga meminta para menteri koordinator untuk membahas berbagai opsi efisiensi energi nasional. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pembatasan mobilitas aparatur negara, sebagaimana pernah diterapkan pada masa pandemi COVID-19.

BACA JUGA: Pramono Tak Segan Coret ASN Bila Lakukan Poligami

Menurut Prabowo, kebijakan bekerja dari rumah atau pengaturan mobilitas aparatur negara terbukti mampu menekan konsumsi BBM secara signifikan pada masa pandemi.

“Ini saya minta dibicarakan nanti, ya, mungkin oleh menko-menko nanti, berapa hari ini kita lihat, kita pikirkan, dulu kita atasi COVID berhasil kita dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar,” kata Prabowo.

Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap dapat menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mengantisipasi dampak dari dinamika geopolitik global yang terus berkembang.